Proyek Strategis Tidak Boleh Mandek

Proyek strategis nasional mampu menyerap 11 juta tenaga kerja. Proyek-proyek itu, termasuk Ibu Kota Nusantara, tidak boleh mandek dan harus dibarengi skenario mengantisipasi masalah di kemudian hari.

KOMPAS/ERIKA KURNIA

Presiden Joko Widodo menghadiri acara Sewindu PSN di Mal Kota Kasablanka, Jakarta, Rabu (13/9/2023).

JAKARTA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo meminta agar pengerjaan proyek strategis nasional atau PSN yang telah dikerjakan tidak boleh terhenti atau mandek. Salah satu proyek yang dimaksud Presiden adalah pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur.

Presiden Joko Widodo, dalam acara Sewindu PSN, Rabu (13/9/2023), di Jakarta, mengatakan, PSN terbukti positif dalam mendongkrak ekonomi nasional. PSN, antara lain, menyerap 11 juta tenaga kerja lewat pengerjaan 161 proyek pembangunan infrastruktur dalam kurun waktu delapan tahun terakhir.

”Saya minta untuk PSN yang belum selesai, paling lambat semester I-2024 harus kita selesaikan. Tolong dilihat lagi, dicek lagi, betul-betul awasi pembangunannya. Jangan sampai ada yang mandek, apalagi mangkrak. Cek betul, teliti betul, akar masalahnya apa kalau ada masalah,” kata Jokowi.

Jokowi menyampaikan pesan itu di hadapan, antara lain, Menteri Agraria dan Tata Ruang Hadi Tjahjanto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, serta Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid.

Baca juga: Balikpapan, Penyangga IKN Nusantara dan Bahaya yang Mengikutinya

Acara yang sebelumnya diisi forum bisnis infrastruktur itu, salah satunya mengangkat isu Ibu Kota Nusantara (IKN) yang diisi oleh Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN Agung Wicaksono. Pada kesempatan itu, Agung menjelaskan perkembangan pembangunan IKN yang ditunjuk Presiden menjadi PSN pada tahun lalu.

Saat ini, menurut Agung, sejumlah investor lokal akan membangun fasilitas, antara lain hotel, pusat perbelanjaan, fasilitas olahraga, dan rumah sakit. Pembangunan tidak dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, tetapi dengan dana swasta. Sejauh ini, Otorita IKN telah menerima 284 surat pernyataan minat berinvestasi (letter of intent/LoI) di IKN.

”Sebanyak 284 LoI itu datang dari sekitar 21 negara. Hampir setengahnya dari dalam negeri, Merah Putih,” ungkapnya.

Rincian negara asal pemberi investasi itu adalah Indonesia 162 LoI, Singapura 27 LoI, Jepang 25 LoI, Malaysia 19 LoI, China 17 LoI, Korea Selatan 9 LoI, Amerika Serikat 4 LoI, dan sisanya dari negara lain-lain.

Baca juga: Nasib Kelanjutan Proyek Strategis Nasional Segera Diputuskan

Proses pengajuannya, setelah LoI diterima, Otorita IKN akan bertemu dengan calon investor yang akan dilanjutkan ke tahap penyerahan surat respons atas LoI investor. Jika kedua pihak bersepakat, dilanjutkan dengan studi kelayakan sampai proses deal closing mengenai proyek yang akan dibangun di IKN.

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Uji coba kereta cepat dari Stasiun Tegalluar menuju Stasiun Padalarang, Bandung, Jawa Barat, Jumat (4/8/2023). Pemerintah berencana mengoperasikan proyek strategis nasional kereta cepat ini pada awal Oktober 2023.

Ada konsekuensi

Akademisi Universitas Mulawarman, Mustofa Agung, dalam diskusi daring ”Sketsa Masa Depan IKN dan PSN Pasca-Pemilu 2024”, Rabu, menyampaikan, ada beberapa konsekuensi logis yang harus dipastikan jika pembangunan IKN berlanjut.

”Harus menyertakan pembangunan wilayah penyangga, baik kota maupun kabupaten di sekitarnya, agar tidak terjadi disparitas kondisi dan perkembangan sosial ekonomi,” ujar Mustofa.

Ia juga memberikan masukan agar pemerintah memastikan konsep atau rancangan ideal yang telah dibangun harus dijalankan sesuai dengan tata waktu yang ditentukan, secara efektif dan efisien. Selain itu, isu-isu yang ada harus diantisipasi sesegera mungkin agar tidak menjadi permasalahan lebih besar di kemudian hari.

Meski demikian, pergantian rezim kepemimpinan yang akan terjadi setelah Pemilu 2024 juga memberikan kemungkinan pembangunan IKN tidak berlanjut. Jika hal itu terjadi, menurut Mustofa, pemerintah setidaknya harus memastikan status wilayah atau kawasan yang sudah dirancang dapat digunakan untuk pemerintahan setingkat provinsi atau pariwisata.

”Kalau enggak berlanjut karena ada alasan kuat, maka harus ada rencana cadangan, mau diapakan. Sebab, sudah terlalu banyak investasi masuk,” tuturnya.

Baca juga: Pemerintah Memulai Studi untuk Wujudkan IKN sebagai Kota Spons