Airlangga: Munas Golkar Tetap Desember 2024, Apa Artinya?

Airlangga Hartarto yakinkan Munas Partai Golkar Desember. Saat itu presiden terpilih Prabowo akan paling berpengaruh.

KOMPAS/NINA SUSILO

Ketua Umum Partai Golkar yang juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan keterangan dalam sesi wawancara cegat di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (18/3/2024).

JAKARTA, KOMPAS — Bursa calon ketua umum Partai Golkar menghangat dengan munculnya nama-nama, termasuk nama Joko Widodo. Namun, Ketua Umum Partai Golkar saat ini, Airlangga Hartarto, menegaskan Musyawarah Nasional atau Munas Partai Golkar tetap akan diselenggarakan Desember 2024. Artinya, tidak sesuatu yang mendesak yang mengharuskan adanya munas yang dipercepat atau munas luar biasa.

”Munas bulan Desember,” ujar Airlangga kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (18/3/2024) siang, saat ditanya apakah merasa terancam dengan Bahlil Lahadalia atau Agus Gumiwang Kartasasmita.

Dia juga enggan menjawab detail ketika ditanya apakah jadwal Munas ada kemungkinan untuk maju. ”(Yang) maju musim panen,” katanya seraya mengacungkan jempol.

Baca juga: Airlangga Hartarto

Airlangga yang juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian kembali mengacungkan jempol tanpa tersenyum saat ditanya apakah optimistis bisa kembali memimpin Partai Golkar.

Munas bulan Desember. (Airlangga Hartarto)

KOMPAS

Usulan agar Joko Widodo menggantikan Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar periode 2024-2029 mulai disuarakan oleh internal.

Jokowi layak

Sejauh ini, nama-nama kader internal yang digadang-gadang dalam bursa calon ketua umum adalah Airlangga Hartarto, Bambang Soesatyo yang saat ini Ketua MPR, Bahlil Lahadalia yang juga Menteri Investasi, serta Agus Gumiwang Kartasasmita yang saat ini menjabat Menteri Perindustrian.

Nama Jokowi mulai disuarakan di internal partai. Anggota Dewan Pakar Partai Golkar, Ridwan Hisjam, menyebut Jokowi layak menjadi Ketum Partai Golkar karena Jokowi bukan orang baru. Sebab, mantan Gubernur DKI dan Wali Kota Surakarta itu pernah memimpin asosiasi pengusaha yang terafiliasi dengan Golkar pada masa Orde Baru.

Pak Jokowi adalah Ketua Asosiasi Mebel Indonesia Solo Raya pada masa 1997-2002. Kita tahu pengusaha di masa Orde Baru mayoritas yang menjadi pimpinan asosiasi pasti kader Golkar, tidak bisa kalau bukan kader Golkar. (Ridwan Hisjam)

”Pak Jokowi adalah Ketua Asosiasi Mebel Indonesia Solo Raya pada masa 1997-2002. Kita tahu pengusaha di masa Orde Baru mayoritas yang menjadi pimpinan asosiasi pasti kader Golkar, tidak bisa kalau bukan kader Golkar,” tutur Ridwan, Minggu (17/3/2024).

Status sebagai kader PDI-P, menurut Ridwan, bisa dilepaskan setelah Jokowi menyelesaikan tugas sebagai pemimpin eksekutif. Adapun syarat menjadi pengurus Partai Golkar selama lima tahun, katanya, para ketua umum sebelumnya seperti Jusuf Kalla dan Aburizal Bakrie juga tak pernah memenuhinya.

Meski demikian, dukungan internal mulai mengalir kepada Airlangga. Selain dukungan dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) tingkat 1, Airlangga juga mendapat dukungan dari organisasi masyarakat pendiri Partai Golkar, Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR). Dukungan MKGR disampaikan Ketua Umum MKGR Adies Kadir di Jakarta, Minggu (17/3/2024). Menurut Adies Kadir, hampir semua pengurus dan dewan pakar MKGR mengapresiasi kinerja Airlangga yang telah berhasil menaikkan perolehan suara partai secara signifikan dan kursi Partai Golkar di DPR.

KOMPAS/NINA SUSILO

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita.

Urus perindustrian

Agus Gumiwang saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan enggan berkomentar terkait namanya yang disebut-sebut dalam bursa calon ketua umum partai beringin itu. ”Tanya Pak Bamsoet (Bambang Soesatyo),” ujarnya kepada wartawan ketika ditanya namanya yang disebut Bambang Soesatyo sebagai calon ketua umum.

Ketika ditanya niat untuk maju dalam Munas Partai Golkar, dia menjawab, ”Saya ngurusin industri hari ini.”

Saya ngurusin industri hari ini. (Agus Gumiwang Kartasasmita)

KOMPAS/KURNIA YUNITA RAHAYU

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno.

Harus penuhi syarat

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai, sampai saat ini, siapa pun yang akan menjadi Ketua Umum Partai Golkar harus memenuhi syarat menjadi pengurus selama lima tahun sesuai AD/ART partai tersebut. Jokowi dan Bahlil tentu tidak memenuhi syarat apabila AD/ART seperti itu.

Namun, kata Adi, mengutip Aburizal Bakrie yang menyebut AD/ART bisa diubah, berarti kuncinya ada pada munas dan pada dukungan DPD-DPD tingkat 1. ”Siapa pun yang kuat memengaruhi DPD untuk mengubah AD/ART bisa maju dan menjadi ketum,” ujarnya.

Siapa pun yang kuat memengaruhi DPD untuk mengubah AD/ART bisa maju dan menjadi ketum. (Adi Prayitno)

Namun, faktor kedua adalah pengaruh Jokowi. Jika munas dilangsungkan sebelum Oktober 2024, saat Jokowi masih menjabat presiden, pengaruhnya masih kuat. Sosok yang didukung Jokowi atau Jokowi sendiri sekalipun bisa saja menang dalam munas dan menjadi ketua umum.

TIM MEDIA GERINDRA

Pertemuan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, dan Ketua Dewan Pembina Golkar Aburizal Bakrie, di kediaman Aburizal, di Jakarta, Senin (1/5/2023). Pertemuan disebut sebatas silaturahmi Lebaran 2023.

Apabila munas dipercepat, artinya penyelenggaraan menjadi munas luar biasa (munaslub). Namun, sampai hari ini tidak ada argumen untuk menyelenggarakan munaslub karena Airlangga dinilai berprestasi dan perolehan suara Partai Golkar pun meningkat ketimbang pemilu lalu.

Baca juga: Usulan Jokowi Pimpin Golkar Mulai Disuarakan di Kalangan Internal Partai

”Kalau Munas (Partai Golkar) diselenggarakan Desember, yang paling berpengaruh tentu Prabowo Subianto,” kata Adi.

Dalam sejarahnya, semua calon yang mendapat restu ”Istana” yang kemudian terpilih menjadi ketua umum partai beringin tersebut.