Airlangga Hartarto

Airlangga Hartarto adalah Ketua Umum Partai Golkar yang dipercaya Presiden Joko Widodo memimpin dua kementerian yang berbeda. Pada periode pertama, Airlangga ditunjuk sebagai Menteri Perindustrian. Selanjutynya, pada periode kedua ia dipercaya menjabat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Airlangga Hartarto menjabat Ketua Umum Partai Golkar sejak 2017 hingga sekarang. Latar belakangnya sebagai pengusaha dan anak seorang pejabat pada masa Orde Baru memuluskan langkahnya dalam meniti karier sebagai politisi maupun eksekutif yang memimpin suatu kementerian.

Karier sebagai politisi digelutinya di Partai Golkar dan mewakili partai tersebut di Senayan selama tiga periode. Airlangga mengawali kiprahnya di partai dengan menjadi kader dan fungsionaris partai, kemudian meningkat menduduki Ketua DPP, hingga jabatan tertinggi di partai sebagai ketua umum. Kiprahnya di partai membawanya melenggang sebagai anggota DPR selama tiga periode, yakni 2004–2009, 2009–2014, dan 2014–2019.

Pada periode ketiganya sebagai anggota DPR, ia tak menyelesaikan tugasnya hingga tuntas lantaran ditunjuk Presiden Jokowi menjadi Menteri Perindustrian dalam resshuffle Kabinet Kerja pada Juli 2017. Tugas itu dituntaskannya hingga masa tugas Kabinet Kerja berakhir Oktober 2019. Kemudian ia kembali dipercaya sebagai menteri pada periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi. Airlangga menjadi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang mengkoordinasi tujuh kementerian di bidang ekonomi.

Tanggung jawab besar kembali diletakkan di pundaknya saat dia ditunjuk menjadi ketua tim penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PEN). Presiden menugaskan Airlangga agar tim dibawah koordinasinya sepenuhnya merencanakan dan mengeksekusi program-program agar penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi berjalan beriringan.

Anak menteri

Airlangga Hartarto yang lahir di Surabaya pada 1 Oktober 1962 adalah anak dari pasangan (alm) Ir. Hartarto Sastrosoenarto dan R. Hartini Soekardi. Ayahnya merupakan orang kepercayaan Presiden Soeharto dalam kabinet pemerintahan Orde Baru. Sementara sang ibu merupakan puteri dari Didi Soekardi, seorang pengusaha dan pejuang kemerdekaan dari Sukabumi, Jawa Barat.

Selama tiga periode, sang ayah menjabat sebagai Menteri Perindustrian pada Kabinet Pembangunan IV (1983–1988) dan Kabinet Pembangunan V (1988–1993) dan Menteri Koordinator bidang Produksi dan Distribusi (Menko Prodis) pada Kabinet Pembangunan VI (1993–1998). Jabatan terakhir ayahnya adalah sebagai Menteri Koordinator Pengawasan dan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Kabinet Pembangunan VII. Masa jabatannya cukup singkat hanya dari 14 Maret 1998 sampai 21 Mei 1998, bersamaan dengan lengsernya Presiden Soeharto.

Meski lahir di Surabaya, Airlangga menghabiskan masa mudanya di Jakarta. Ia menyelesaikan pendidikan mengengahnya di SMA Kolese Kanisius Jakarta pada 1981. Kemudian Airlangga melanjutkan pendidikan tingginya di Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dan lulus tahun 1987. Tak berapa lama kemudian, ia terbang ke Amerika Serikat untuk mengambil mengambil program pendidikan manajemen nongelar di Wharton School University of Pennsylvania, Philadelphia  pada tahun 1993.

Kemudian ia melanjutkan pendidikan masternya di Australia. Ia meraih gelar Master of Management Technology (M.M.T.) dari The University of Melbourne, Australia pada 1996, dan setahun kemudian meraih gelar Master of Business Administration (M.B.A.) dari Monash University Melbourne, Australia.

Karier

Setelah menyandang gelar sarjana teknik dari UGM, Airlangga langsung terjun sebagai pengusaha. Ia memiliki beberapa perusahaan. Awalnya  ia memegang jabatan sebagai presiden komisaris di PT Fajar Surya Wisesa Tbk yang kantornya di Bekasi pada 1987. Kemudian pernah menjabat Presiden Direktur di PT Jakarta Prime Crane dan Presiden Direktur PT Bisma Narendra pada tahun 1994. Selain itu, dia adalah Komisaris PT Sorini Corporation Tbk sejak 2004.

Setelah malang melintang sebagai pengusaha, Airlangga terjun ke dunia politik praktis dengan menjadi kader Partai Golkar. Di partai tersebut dia ia menjadi salah satu fungsionaris partai tersebut. Sejumlah jabatan di partai pernah dipegangnya, antara lain, Anggota Pokja OKK DPP Partai Golkar (2003), Bendahara Balitbang Golkar (2003), Wakil Bendahara DPP Partai Golkar (2004–2009), dan Ketua Usaha Kecil dan Menengah Koperasi DPP Partai Golkar (2011–2014).

Pada kepengurusan Golkar masa bakti 2014–2019, Airlangga menjadi salah satu Ketua DPP di bawah Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie. Dalam perkembangannya, pada periode tersebut, Golkar berganti tiga nakhoda. Pertama adalah Aburizal Bakrie, kemudian digantikan oleh Setya Novanto yang terpilih sebagai Ketua DPR. Setya Novanto tersandung kasus korupsi di KPK dan Airlangga akhirnya terpilih sebagai ketum Golkar sejak Desember 2017. Airlangga kembali terpilih sebagai Ketua Umum pada kepengurusan Golkar periode 2019–2024.

Berkat aktivitasnya di partai tersebut, Airlangga pun melenggang sebagai wakil rakyat di Senayan selama tiga periode. Jabatan anggota DPR dari Partai Golkar untuk pertama kali diembannya pada tahun 2004. Awal kariernya di DPR sebagai anggota Komisi VII yang membidangi energi dan sumber daya mineral, riset dan teknologi, dan lingkungan hidup. Airlangga juga pernah menjabat sebagai ketua komisi tersebut hingga berakhirnya masa jabatan periode pertamanya tahun 2009.

Pada periode keduanya, setelah terpilih dari Daerah Pemilihan Jawa Barat V, Airlangga ditugaskan partainya sebagai Ketua Komisi VI DPR yang membidangi perindustrian, perdagangan, UKMK, Investasi, BUMN.

Kemudian pada periode ketiga, ia duduk di Komisi X, yang mengurusi pendidikan, pariwisata, ekonomi kreatif, kebudayaan, olaharga dan kepemudaan. Kemudian, ia pindah ke Komisi XI yang mengurusi keuangan, perencanaan pembangunan dan perbankan sejak awal tahun 2016.

Belum genap satu tahun di Komisi XI, ia ditunjuk oleh Presiden Jokowi sebagai Menteri Perindustrian mengantikan menggantikan politisi Partai Hanura Saleh Husin dalam reshuffle Kabinet Kerja pada Juli 2016. Jabatan itu sama seperti yang pernah dipegang sang ayah selama dua periode pada masa Pemerintahan Presiden Soeharto dalam Kabinet Pembangunan IV dan V.

Airlangga menjabat posisi menteri tersebut hingga akhir masa tugas Kabinet Kerja pada Oktober 2019. Meski kiprahnya di kementerian tersebut hanya sekitar tiga tahun, ia berhasil menarik perusahaan asing agar membuka pabriknya di Indonesia dan mengeluarkan kebijakan insentif untuk industri dengan bekerjasama dengan Kementerian Keuangan untuk memberikan libur bayar pajak untuk indistri padat karya.

Setelah Presiden Jokowi terpilih untuk periode kedua, ia ditunjuk kembali menjadi pembantu presiden. Presiden Jokowi menunjuk Airlangga sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian di Kabinet Indonesia Maju 2019–2024. Ia ditugaskan mengkoordinasi sejumlah kementerian yang berada di bawahnya kendalinya yakni Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Untuk menangani Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia, pada Juli 2020, Airlangga ditunjuk Presiden sebagai ketua tim penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PEN). Presiden memberi penugasan agar tim dibawah koordinasinya sepenuhnya merencanakan dan mengeksekusi program-program agar penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi berjalan beriringan.

Di sela-sela kesibukannya sebagai fungsionaris partai dan menteri, Airlangga masih sempat menulis beberapa buku seperti Strategi Clustering dalam Industrialisasi Indonesia (2004), Membangun Kemandirian, Mewujudkan Kedaulatan Ketahanan Energi Nasional (2014), Merajut Asa: Membangun Industri, Menuju Indonesia yang Sejahtera dan Berkelanjutan (2019).

Penghargaan

Kerja kerasnya memajukan sektor industri saat menjadi Menteri Perindustrian tahun 2016–2019 mendapat apresiasi dari negara dalam wujud pemberian Bintang Mahaputera Adipradana yang diserahkan langsung oleh Presiden Joko Widodo pada 11 Noveber 2020. Penyerahan penghargaan itu dilakukan dalam acara Penganugerahan Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan Republik Indonesia Tahun 2020 di Istana Negara.

Penghargaan tersebut menambah daftar penghargaan yang pernah diterimanya. Sebelumnya, Airlangga mendapat Honorary Fellow The Asean Federation of Engineering Organization (AFEO) 2004, Australian Alumni Award, Australia ( 2009 ), Satya Lencana Wira Karya (2014), dan 56th Lee Kuan Yew Exchange Fellow (2017), Obsession Awards untuk kategori Best Achiever in Ministry (2019), dan Pembina Olahraga Berprestasi dari Kementerian Pemuda dan Olahraga (2020).

Pemerintah membentuk Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Mengatasi krisis kesehatan dan ekonomi pada masa pandemi Covid-19. Komite yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tanggal 20 Juli 2020 itu, terdiri dari Komite Kebijakan, Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19, serta Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional. Komite ini bertanggung jawab kepada Presiden.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebagai Ketua Komite Kebijakan menyebutkan, komite dibentuk untuk merumuskan perencanaan sekaligus melaksanakan program penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. ”Bapak Presiden memberi penugasan agar tim sepenuhnya merencanakan dan mengeksekusi program-program agar penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi berjalan beriringan (Kompas, 21 Juli 2020).

Dalam perkembangnya, komite tersebut kemudian mengalami perubahan untuk penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi. Hal itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) No.108/2020 tentang Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang ditandatangani Presiden Joko Widodo November lalu. Keppres itu merupakan perubahan dari Perpres Nomor 82 Tahun 2020 yang bertujuan untuk mengoptimalkan peran komite yang sudah berjalan sejak Juli 2020 lalu.

Sebagai Ketua Komite, Airlangga bertanggung jawab mengoordinasikan pelaksanaan tugas komite dan menetapkan kebijakan yang terkait penanganan Covid-19 serta pemulihan perekonomian dan transformasi ekonomi nasional. Salah satu prioritas yang ditangani komite tersebut adalah pengadaan vaksin untuk menangulangi Covid-19.

Terkait vaksin, Airlangga mengatakan total ada 160 juta orang yang akan mejadi sasaran penerima vaksin Covid-19. Hal itu berdasarkan prioritas sasaran penerima vaksin yang merujuk kepada Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi.

Adapun rincian sasaran penerima vaksin tersebut, pertama ditujukan pada garda terdepan yakni tenaga medis dan paramedis, pelayanan publik termasuk TNI/Polri, dan aparat hukum, alokasinya sebanyak 3,4 juta orang. Kedua, masyarakat (tokoh agama/masyarakat), perangkat daerah (Kecamatan, Desa, RT/RW), dan sebagian pelaku ekonomi sebanyak 5,6 juta orang.

Sasaran ketiga, yakni seluruh tenaga pendidik (PAUD/TK, SD, SMP, SMA dan Sederajat Perguruan Tinggi) sebanyak 4,3 juta orang. Sementara sararan keempat, yakni aparatur Pemerintah (Pusat, Daerah dan Legislatif) sebanyak 2,3 juta orang. Adapun kelima, ditujukan pada peserta BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) sebanyak 86 juta orang dan masyarakat yang usianya 19–59 tahun sebanyak 57 juta orang (Kompas.com, 12/10/2020).

Kompas/Priyombodo

Menteri Koordinator Perekonomian yang juga ketua Komite Pengendalian Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Airlangga Hartarto (dua kiri) disaksikan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sekaligus Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo (kanan) meresmikan Kampanye Nasional Jangan Kendor Disiplin Pakai Masker di Stadion utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Minggu (30/8/2020).

Saat awal menjabat Menteri Koordinator Perekonomian, berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang diunduh dari situs KPK (https://elhkpn.kpk.go.id/),  Airlangga memiliki harta kekayaan Rp 254 miliar pada 2019 yang dilaporkan per 4 April 2020. Harta Kekayaannya terdiri dari delapan bidang tanah dan bangunan di Jakarta, Bogor, Manado, Gianyar, dan Melbourne, Australia, dengan nilai seluruhnya mencapai Rp 86,5 miliar. Ia juga memiliki lima kendaraan bermotor senilai Rp 3,03 miliar.

Harta lainnya yang dimiliki pria kelahiran Surabaya ini berupa harta bergerak lainnya senilai Rp 573 juta, surat berharga Rp 54 miliar, kas dan setara kas senilai Rp 165 miliar. Ia juga memiliki harta lainnya senilai Rp 9,9 miliar. Bila diakumulasi, jumlah harta Airlangga Hartarto mencapai Rp 319,4 miliar. Meski demikian jumlah harta tersebut mesti dikurangi utang sebesar Rp 65,3 miliar, sehingga total hartanya mencapai Rp 254 miliar.

Referensi