Kans Airlangga untuk Pimpin Kembali Partai Golkar Menguat
Airlangga Hartarto dinilai mampu menjadi konduktor dari aransemen semua potensi Partai Golkar dengan baik.
Oleh
KURNIA YUNITA RAHAYU
·4 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Kans Airlangga Hartarto untuk kembali memimpin Partai Golkar lima tahun ke depan menguat setelah muncul dukungan dari para ketua dewan pimpinan daerah tingkat I dan II kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tersebut. Kenaikan perolehan suara Golkar pada Pemilu 2024 menjadi alasan utama dukungan kembali diberikan.
Bursa calon ketua umum Partai Golkar sudah menghangat meski musyawarah nasional partai politik berlambang pohon beringin itu masih sembilan bulan lagi. Sejumlah nama disebut-sebut akan meramaikan bursa calon ketua umum, tak terkecuali Airlangga Hartarto yang kini menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar.
Dari sejumlah nama yang beredar, sejauh ini baru Airlangga yang mendapatkan dukungan terbuka dari para pengurus daerah. Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Golkar Nusa Tenggara Timur Melkiades Laka Lena mengungkapkan, pimpinan DPD I dan II Partai Golkar telah menyatakan dukungan kepada Airlangga.
Menurut dia, dukungan kepada Airlangga agar bisa kembali menjadi Ketua Umum Golkar periode 2024-2029 mengemuka pada acara Buka Puasa Bersama dan Silaturahmi bersama DPD Partai Golkar Se-Indonesia di Bali, Jumat (15/3/2024). Acara itu dihadiri Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto dan jajaran Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar, semua ketua DPD I (tingkat provinsi), sebagian ketua DPD II (tingkat kabupaten/kota), dan sejumlah politisi senior Golkar. Para senior dimaksud adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, mantan Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie, dan Ketua Dewan Etik Golkar Mohammad Hatta.
”Alasan utama yang mendasari kenapa dukungan diberikan oleh DPD I dan II se-Indonesia, dan juga kalau kita lihat kemarin hadir Luhut, Aburizal, Hatta, Akbar Tandjung, dan Agung Laksono tidak hadir, tetapi memberikan dukungan juga, semua mendukung agar Airlangga meneruskan kepemimpinan Partai Golkar, karena dinilai mampu menjadi konduktor dari aransemen semua potensi partai ini dengan baik,” kata Melki, yang dihubungi dari Jakarta, Minggu (17/3/2024).
Ia menambahkan, di bawah kepemimpinan Airlangga, Golkar dapat memenangkan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusung pada Pemilihan Presiden 2024, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Tak hanya itu, perolehan suara Golkar pada Pemilihan Anggota Legislatif 2024 juga naik dibandingkan 2019.
Berdasarkan hasil hitung cepat sejumlah lembaga, termasuk Litbang Kompas, Prabowo-Gibran unggul atas dua pasangan kandidat lawannya dan diprediksi memenangi Pilpres 2024 dalam satu putaran. Adapun perolehan suara Golkar mencapai 14,63 persen dari total suara nasional, naik dibandingkan Pemilu 2019, yakni 12 persen.
Raihan itu menempatkan Golkar pada posisi kedua setelah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang memperoleh 16,51 persen suara. Namun, Airlangga sebelumnya memaparkan, berdasarkan hasil penghitungan internal partainya, Golkar berpotensi menyalip PDI-P.
Semua mendukung agar Pak Airlangga meneruskan kepemimpinan Partai Golkar karena dinilai mampu menjadi konduktor dari aransemen semua potensi partai ini dengan baik.
Melki tidak memungkiri, dalam pertemuan para pengurus Golkar itu juga berkembang wacana untuk memilih Airlangga secara aklamasi. Sebab, jika semua pemilik suara dalam pemilihan ketua umum sudah sepakat, artinya Airlangga sudah terpilih secara aklamasi. Kendati demikian, ia memastikan bahwa pemilihan ketua umum akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada di Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai.
Merujuk Pasal 70 AD/ART Partai Golkar hasil Keputusan Musyawarah Nasional (Munas) 2019, disebutkan bahwa pemilihan ketua umum DPP, ketua DPD provinsi, ketua DPD kabupaten/kota, ketua pimpinan kecamatan, dan ketua pimpinan desa/kelurahan dilaksanakan secara langsung oleh peserta musyawarah. Pemilihan dilaksanakan melalui tahap penjaringan, pencalonan, dan pemilihan.
Adapun pemilihan ketua umum dilangsungkan pada munas yang akan diselenggarakan setiap lima tahun sekali pada Desember. Pada penyelenggaraan munas, ada sejumlah pihak yang memiliki suara untuk memilih ketua umum. Mereka adalah ketua DPD I (38 provinsi) dan II (514 kabupaten/kota) yang masing-masing memiliki satu suara. Selain itu, ketua organisasi masyarakat pendiri dan yang didirikan Golkar di tingkat pusat, serta organ DPP Golkar lainnya yang berjumlah sekitar 10 suara.
Kendati Airlangga diklaim sudah mendapatkan dukungan dari ketua DPD I dan II se-Indonesia, Melki menegaskan, tidak ada kemungkinan penyelenggaraan munas akan dipercepat. Hal itu termasuk yang disepakati dalam pertemuan di Bali, Jumat lalu. ”Kesepakatan kemarin munas-nya tetap Desember,” katanya.
Ketua DPD Golkar Jawa Barat Ace Hasan Syadzily juga menegaskan, Munas Golkar bakal diselenggarakan pada Desember 2024. Ketentuan yang ada di AD/ART harus ditaati sekalipun ada kepentingan untuk memenangkan Airlangga dalam waktu lebih cepat.
Stabilitas jelang pilkada
Ace mengungkapkan, selain telah membawa Golkar memperoleh kenaikan suara dan jumlah kursi di parlemen secara signifikan, kepemimpinan Airlangga juga dibutuhkan untuk memastikan kemenangan di Pemilihan Kepala Daerah 2024. Menurut rencana, pilkada akan digelar pada November mendatang. Untuk meraih kemenangan di mayoritas daerah, dibutuhkan situasi internal yang kondusif.
”Partai Golkar sangat berkepentingan agar partai stabil dan kompak untuk dapat memastikan sukses kemenangan dalam pilkada ini, seperti dalam pemilihan legislatif dan pemilihan presiden,” kata Ace.
Selain Airlangga, sejumlah nama juga dikabarkan masuk ke bursa calon ketua umum Golkar. Mereka adalah Ketua MPR Bambang Soesatyo, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Sejumlah nama itu pernah disebutkan Bambang Soesatyo sebagai tokoh potensial untuk menjadi ketua umum pada awal Maret lalu.
Ace tidak menjawab ketika ditanya soal peluang dan manuver yang dilakukan tiga tokoh di luar Airlangga itu. Begitu juga Melki. Namun, Melki mengklaim, tidak ada nama lain yang dibicarakan sejauh ini. ”Selain Pak Airlangga, tidak ada pembahasan nama lain oleh teman-teman ketua DPD provinsi, juga yang lain,” tutur Melki.