Terkait Tewasnya Jenderal Iran, Jokowi Minta TNI-Polri Cermati ”Drone”

Presiden Jokowi meminta TNI-Polri memperhatikan pengembangan teknologi untuk menghadapi ancaman pesawat nirawak.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto setelah memperoleh pangkat Jenderal Kehormatan dari Presiden Joko Widodo pada acara Rapat Pimpinan TNI-Polri di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (28/2/2024).

JAKARTA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo kembali menyinggung perihal tewasnya Jenderal Qasem Soleimani, pimpinan pasukan Quds, pada 2020. Peristiwa itu mengagetkannya karena pesawat nirawak atau drone memiliki akurasi tinggi. Atas dasar itu, Presiden Jokowi pun meminta agar Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia mulai memperhatikan pengembangan peranti berbasis teknologi.

”Pesawat tempur perlu? Iya. Tank perlu? Iya. Tapi, hati-hati juga dengan drone. Saya ingat di tahun 2020 bulan Januari, ada penggunaan drone yang saya kaget karena begitu sangat presisi dan begitu sangat akurat mengejar siapa yang diinginkan,” ujar Presiden saat memberi sambutan dalam rapat pimpinan TNI-Polri di GOR Ahmad Yani, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (28/2/2024).

Arahan itu disampaikan Jokowi di hadapan pejabat utama TNI-Polri meliputi Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kepala Polri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak, Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal Fadjar Prasetyo, dan Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali.

Hadir pula Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Wakil Menteri Pertahanan M Herindra, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Ahmad Muzani, dan Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Meutya Hafid. Dalam agenda itu, Presiden juga menaikkan pangkat Prabowo secara istimewa, yakni dari Letnan Jenderal (Purn) menjadi Jenderal Kehormatan.

Baca juga: Disaksikan Para ”Bintang”, Presiden Angkat Prabowo Jadi Jenderal Kehormatan

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Presiden Joko Widodo saat memberikan sambutan pada acara Rapat Pimpinan TNI-Polri di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (28/2/2024).

Jokowi mengatakan, peristiwa pembunuhan petinggi militer Quds itu mengagetkan Indonesia. Sebab, kejadian berlangsung di dalam wilayah negara Irak tetapi drone dikendalikan oleh pasukan Amerika Serikat di markas militer di Qatar. Adapun drone itu dilengkapi senjata dan kemampuan deteksi wajah.

”Dan yang kita kaget itu terjadi di wilayah Irak tapi drone-nya konon dikendalikan dari Qatar, markas Amerika Serikat di Qatar. Ini hal-hal yang harus kita ikuti, amati, bagaimana perkembangan teknologi itu bisa mengubah dari perang konvensional ke perang-perang yang bisa dikendalikan dari jarak jauh,” kata Presiden.

Pesawat tempur perlu? Iya. Tank perlu? Iya. Tapi hati-hati juga dengan drone. Saya ingat di tahun 2020 bulan Januari, ada penggunaan drone yang saya kaget karena begitu sangat presisi dan begitu sangat akurat mengejar siapa yang diinginkan.

Karena itu, kata Presiden, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kian dibutuhkan. TNI-Polri harus menjadi pembelajar yang aktif dan adaptif guna mampu mendeteksi secara dini beragam langkah antisipasi. Dengan demikian, profesionalisme dan pelayanan terhadap masyarakat juga semakin baik.

Baca juga: Houthi Mulai Gunakan ”Drone” Kapal dalam Serangan di Laut Merah

KOMPAS/IQBAL BASYARI

Pengunjung berfoto di sebelah pesawat nirawak Anka produksi Turkish Aerospace yang dipamerkan dalam International Defence Industry Fair (IDEF) 2023 di Istanbul, Turki, Rabu (26/7/2023). Indonesia memesan 12 unit Anka yang diproduksi oleh Turkish Aerospace. Sebanyak enam unit di antaranya bakal dirakit di Indonesia.

Ketidakpastian global

Dalam arahan ke pejabat utama TNI-Polri, Jokowi juga menyinggung kondisi ketidakpastian global, seperti dampak perang Ukraina yang belum selesai ditambah konflik di Gaza. Penggunaan fiskal negara akibat perang meningkat secara tajam lewat embargo dan pembatasan dagang.

Semua negara kini mendorong kebijakan proteksionisme. Pada 2014, terdapat 452 kebijakan proteksionisme. Jumlah itu meningkat 300 persen menjadi 1.348 kebijakan pada 2023. Jumlah itu diperkirakan bakal terus meningkat.

”Dan, patut kita syukuri, alhamdulillah di tengah krisis dunia yang bertubi-tubi, ketidakpastian ekonomi yang sulit dikalkulasi, perekonomian kita cukup kokoh,” tutur Jokowi.

Baca juga: Laut Merah Memanas, Pertanda Buruk buat Ekonomi Global?

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO (RO

Presiden Joko Widodo didampingi Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo, dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto memasuki ruang acara Rapat Pimpinan TNI-Polri di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (28/2/2024).

Rapat pimpinan tertutup

Adapun berbagai arahan Presiden Jokowi bakal dibahas dalam rapat pimpinan TNI-Polri hari ini secara tertutup. Rapat itu diikuti 362 peserta dari pejabat TNI-Polri dan perwakilan MPR dan DPR.

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menyebutkan, institusinya berupaya terus menyempurnakan organisasi guna menjawab dinamika tantangan masa depan. Hal itu termasuk pembangunan sistem pertahanan terpadu di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Di matra darat, kata Agus, TNI AD berencana membangun 37 Komando Daerah Militer (Kodam), yakni 15 diperkuat dengan Komando Resor Militer (Korem) dan 22 lainnya tanpa korem. Kodam tanpa korem itu sudah termasuk Kodam IKN dan dua batalyon baru.

Baca juga: Infrastruktur Pertahanan dan Keamanan Mulai Dibangun di IKN

Sementara TNI AL berencana meningkatkan status Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal) menjadi Komando Utama Operasi dan Pembinaan. Hal itu diwujudkan lewat nomenklatur Komando Daerah Maritim (Kodamar), yakni kelas A meliputi delapan Lantamal dan kelas B terdapat enam Lantamal. Penguatan itu ditambah dengan pembangunan pasukan Marinir di IKN.

”TNI AU berencana akan membangun Pangkalan TNI AU (Lanud) di IKN, meningkatkan status lima Lanud tipe A, peningkatan status dua Lanud tipe B, pembentukan Lanud tipe C, dan pembentukan skuadron-skuadron baru,” tutur Agus.