Menunggu Langkah Politik Partai-partai Menguak Kecurangan

Parpol hingga kini masih fokus kawal rekapitulasi suara dan berupaya kumpulkan bukti kecurangan untuk dibawa ke MK.

Kecurangan pemilu menjadi masalah yang setiap hari kita dengar saat ini. Lebih tepatnya kecurangan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif atau TSM. Kubu pasangan calon presiden nomor urut 1 dan 3 kini sibuk untuk mencatat, mengumpulkan data, dan menyelidiki dugaan kecurangan ini. Ujungnya, jalur hukum melalui gugatan ke Mahkamah Konstitusi disiapkan dan jalur politik melalui penggunaan hak angket di DPR juga digaungkan.

Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan Romahurmuziy atau yang biasa disapa Rommy bahkan menyebut Pemilu 2024 sebagai pemilu yang paling brutal. Pemilu diwarnai dengan pelanggaran yang dapat dilihat dengan kasatmata, tetapi ditoleransi oleh pengawas pemilu. Bahkan, sebagian oknum penyelenggara pemilu justru menjadi pelaku pelanggaran.

Dari berbagai kecurangan, Rommy menyoroti politisasi bantuan sosial (bansos) yang merusak demokrasi. ”Hari ini hampir semua caleg tebar amplop. Kondisinya mirip seperti puisi Gus Mus, Negeri Amplop, untuk membeli suara. Tapi gara-gara bansos, pemilih ideologis tidak ada lagi,” ujar Rommy dalam acara bincang-bincang Satu Meja The Forum yang dipandu oleh jurnalis senior Kompas, Budiman Tanuredjo, dan ditayangkan oleh Kompas TV, Rabu (22/2/2024).

Perbincangan yang mengangkat tema ”Kisruh Rekapitulasi dan Tarik Ulur Koalisi” itu menghadirkan Rommy, Ketua DPP PDI-P Sukur Nababan, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa Syaeful Huda, Ketua DPP Partai Golkar Nusron Wahid, Juru bicara PKS Pipin Sopian, anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Wihadi Wiyanto, serta pengamat politik Adi Prayitno dan Sukidi.

Baca juga: Presiden Jokowi Akan Kumpulkan Semua Pemimpin Partai Politik di Istana

BPMI SEKRETARIAT PRESIDEN

Presiden Joko Widodo membagikan bantuan modal kerja maupun bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng kepada penerima manfaat Program Keluarga Harapan dan pedagang di Pasar Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (21/4/2022).

Pembagian bansos yang dirapel selama tiga bulan (Rp 600.000) dan dicairkan sebelum pemilu dinilai Rommy benar-benar merusak demokrasi. Para pemilih melihat pemilu ini pesta demokrasi di mana para caleg adalah sebagai pencari kerja. ”Akhirnya apa? Rusaklah demokrasi kita menjadi demokrasi berbayar hanya dalam satu malam. Inilah kerusakan yang jujur saya tidak bisa membayangkan kapan pulih lagi,” tambahnya.

Ia mengutip disertasi Burhanudin Muhtadi yang mengatakan bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi yang melaksanakan politik uang terbesar kedua di dunia setelah Uganda. Melihat yang terjadi pada Pemilu 2024, ia khawatir Indonesia sudah menggeser posisi Uganda.

Senada dengan Rommy, Pipin pun melihat politik uang yang demikian luar biasa. Sangat ”jor-joran” dalam bahasanya. Begitu pun bansos, diberikan secara jor-joran. Pihaknya sepakat bahwa hal itu perlu didalami lebih jauh lagi.

Di PKS, biasanya setelah pemilu satu dua hari kami bisa mengumpulkan C1 secara keseluruhan. Tapi saat ini, sangat sulit sekali. Kami punya saksi di semua hampir semua TPS sebagaimana setiap pemilu. Tapi yang menjadi persoalan sampai saat ini ada upaya untuk menahan C1. Saksi kami hanya mendapatkan 1 C1, misalnya DPRD saja. Untuk DPR tidak.

Tak hanya itu, bagi PKS, Pemilu 2024 adalah pemilu paling amburadul dengan banyak persoalan di berbagai lini. ”Di PKS, biasanya setelah pemilu satu dua hari kami bisa mengumpulkan C1 secara keseluruhan. Tapi saat ini, sangat sulit sekali. Kami punya saksi di semua hampir semua TPS sebagaimana setiap pemilu. Tapi yang menjadi persoalan sampai saat ini ada upaya untuk menahan C1. Saksi kami hanya mendapatkan 1 C1, misalnya DPRD saja. Untuk DPR tidak,” tambahnya.

KOMPAS/INSAN ALFAJRI

Fairuzista Anya Anindya (20), saksi dari Partai PKS, memantau pemungutan suara di TPS 025 Kelurahan Pondok Jagung Timur, Kecamatan Serpong Utara, Tangerang Selatan, Banten, Rabu (17/4/2019). Zista, mahasiswi Universitas Pembangunan Jaya, Tangerang Selatan, ini baru pertama kali menjadi saksi pemilu.

Sementara itu, Sukur Nababan mencatat kecurangan tak semata terjadi di selama proses sebelum dan saat pemungutan suara tetapi juga saat penghitungan suara. Mengutip data Bawaslu, setidaknya ada 19 masalah yang sudah ditemukan. Masalah tersebut, misalnya, pemilih yang menggunakan suaranya lebih dari satu kali, intimidasi terhadap pemilih maupun petugas penyelenggara pemilihan, mobilisasi pemilih, dan lainnya. Sempurna.

Sayangnya, berdasarkan pengalaman selama ini, hal tersebut sulit dibuktikan. Bagai hantu, tak dapat dilihat, tetapi diyakini keberadaannya.

Kecurangan-kecurangan itu bagi Sukur membuat demokrasi berada di titik nadir. Sayangnya, berdasarkan pengalaman selama ini, hal tersebut sulit dibuktikan. Bagai hantu, tak dapat dilihat tetapi diyakini keberadaannya.

Angket

Dalam kaitannya dengan sulitnya pembuktian kecurangan, Rommy berpandangan perlunya suatu cara untuk mem-by pass agar penanganan terhadap berbagai pelanggaran tersebut tidak menemui jalan buntu. Ia sepakat dengan usulan Ganjar, salah satu caranya yang bisa ditempuh adalah melalui interpelasi atau angket di DPR. ”PPP masih mengkaji dan menunggu,” ujar Rommy.

Sementara Pipin Sopian mengungkapkan, partai-partai pengusung pasangan calon presiden 01 dan 03 seperti PDI-P, PPP, PKB, dan Nasdem serta PKS perlu duduk bersama untuk membahas rencana pengajuan angket tersebut. Seluruh partai memang sepakat bahwa ada persoalan dengan pemilu yang dalam bahas Pipin paling amburadul ini.

Kita harus duduk bareng. (Untuk membahas) Siapa subyek yang dituju, apa persoalannya.

”Kita harus duduk bareng. (Untuk membahas) Siapa subyek yang dituju, apa persoalannya,” kata Pipin. Pertemuan bersama tersebut juga untuk membahas apabila angket digulirkan, pihak mana saja yang akan dipanggil untuk dimintai keterangan.

KOMPAS/ISMAIL ZAKARIA

Para saksi memantau pelaksanaan pemunguatan suara ulang (PSU) di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 12 Desa Sigar Penjalin, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, Rabu (21/2/2024).

Hal tersebut secara tegas dibantah oleh Wihadi Wiyanto. Menurut dia, perlu ada pemisahan antara pemilu dan permasalahan program pemerintah seperti bansos. Sebab, keduanya merupakan dua hal yang berbeda. Permasalahan pemilu adalah soal kecurangan, seperti apa kecurangan tersebut terjadi, lalu pihak mana yang curang.

”Kalau bansos diangkat, kita harus lihat juga bahwa bansos itu suatu program pemerintah yang sudah disetujui oleh DPR dan pemerintah. Ini artinya sudah clear untuk kepentingan rakyat. Tidak ada kaitannya dengan masalah pemilu,” kata Wihadi yang tidak sepakat masalah bansos dikaitkan dengan pemilu.

Kalau bansos diangkat, kita harus lihat juga bahwa bansos itu suatu program pemerintah yang sudah disetujui oleh DPR dan pemerintah. Ini artinya sudah clear untuk kepentingan rakyat. Tidak ada kaitannya dengan masalah pemilu.

Namun, Rommy mengantongi bukti yang menunjukkan sebaliknya. Temuan PPP di lapangan menunjukkan korelasi langsung antara bansos dan pemilu. Misalnya, ada ketua RT yang ”menitipkan pesan” kepada penerima bansos harus memilih pasangan calon presiden/wakil presiden tertentu. Sebab, jika tidak, bantuan tersebut tidak akan dilanjutkan. Ada pula selebrasi dan glorifikasi yang dilakukan oleh para menteri kabinet Jokowi yang mengungkapkan bahwa bansos cair setelah ada tanda tangan Jokowi yang anaknya maju sebagai cawapres dalam Pemilu 2024.

PDI-P sendiri saat ini fokus untuk menyiapkan bukti-bukti kecurangan dalam pemilu. Saat ditanyakan apa yang akan dipersoalkan dalam angket DPR, Sukur Nababan mengatakan, ”Korelasi antara Presiden Jokowi dan persoalan-persoalan pemilu.”

DOKUMENTASI PARTAI DEMOKRAT

Calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, menemui Presiden ke-6 RI yang juga Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, Sabtu (17/2/2024), di Museum dan Galeri SBY-Ani di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur.

Hingga saat ini, pembahasan mengenai rencana penggunaan angket tersebut belum final. Persoalan bansos hanyalah bagian kecil dari apa yang sedang disiapkan oleh tim hukum Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Oposisi atau rekonsiliasi?

Beberapa waktu lalu, pergerakan politik diperlihatkan oleh Presiden Jokowi yang bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Keduanya makan malam bersama di Istana. Yang menjadi pertanyaan, apakah pertemuan tersebut menjadi salah satu upaya untuk meredam upaya menguak dugaan kecurangan melalui interpelasi ataupun angket?

Apabila pertemuan tersebut serius untuk membahas langkah-langkah rekonsiliasi, ia tak yakin pertemuan akan dilakukan seterbuka itu dengan nada pemberitahuan/rilis media dari pihak Istana.

Politisi PKB Syaeful Huda menilai bahwa hal tersebut sekadar atraksi politik semata. Apabila pertemuan tersebut serius untuk membahas langkah-langkah rekonsiliasi, ia tak yakin pertemuan akan dilakukan seterbuka itu dengan nada pemberitahuan/rilis media dari pihak Istana.

KOMPAS

Jokowi buka isi pertemuan dengan Ketum NasDem Surya Paloh.

Ia meyakinkan, pada dasarnya, Timnas Amin masih komit untuk menghormati suara rakyat. Saat ini pihaknya masih dalam fase mengawal rekapitulasi suara yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Selain itu, pihaknya juga mengumpulkan semua persoalan, baik sebelum pemungutan suara, saat hari pencoblosan, maupun setelahnya. Langkah hukum dengan menggugat hasil rekapitulasi suara nasional ke Mahkamah Konstitusi disiapkan.

Kita hormati tawaran Pak Ganjar yang akan mendorong hak angket. Kita menunggu untuk dituntaskan teman-teman Fraksi PDI-P sebagai fraksi terbesar di DPR hari ini”

Ia juga tak sepakat apabila pertemuan itu disebut sebagai bagian dari upaya meredam angket yang digulirkan oleh Ganjar Pranowo. ”Kita hormati tawaran Pak Ganjar yang akan mendorong hak angket. Kita menunggu untuk dituntaskan teman-teman Fraksi PDI-P sebagai fraksi terbesar di DPR hari ini,” kata Syaeful.

Namun, pengamat politik Adi Prayitno melihat pertemuan Jokowi-Surya Paloh tersebut secara berbeda. Pertemuan tersebut diibaratkan ”malu-malu tapi mau”. ”Kalau tidak ada kepentingan bersama, tidak saling cocok, tidak ada makan malam bersama,” ujarnya.

Baginya, pertemuan tersebut seakan menyampaikan kesan bahwa resistensi yang terkait dengan adanya kecurangan-kecurangan yang terjadi di pemilu bisa diselesaikan dengan makan malam bersama. ”Kalau Nasdem sudah selesai, kenapa yang lain tidak. Pesannya seperti itu,” ungkapnya.

Ia menyarankan agar Prabowo-Gibran nantinya tidak mengajak partai yang kalah dalam pertarungan pemilu presiden untuk bergabung sebagai koalisi pendukung pemerintah. Ia berharap agar pemerintah jangan takut untuk direcoki kepentingan politiknya oleh parlemen sebab nantinya bakal muncul hubungan simbiosis mutalisme yang bisa disinkronkan.

Perlu eksperimen politik di tahun 2024. Tak perlu ajak yang kalah jadi koalisi. Kalau mau rekonsiliasi boleh, tapi tanpa harus menjadi bagian pemerintahan dengan menjadi menteri dan lainnya.

”Perlu eksperimen politik di tahun 2024. Tak perlu ajak yang kalah jadi koalisi. Kalau mau rekonsiliasi boleh, tapi tanpa harus menjadi bagian pemerintahan dengan menjadi menteri dan lainnya,” tambahya.

KOMPAS/FAKHRI FADLURROHMAN

Demonstran membentangkan spanduk berisi tuntutan mereka di depan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Rabu (21/2/2024). Peserta aksi yang tergabung dalam Poros Buruh menggelar demonstrasi di depan Kantor KPU. Mereka meminta pertanggungjawaban KPU dan Bawaslu sebagai lembaga penyelenggara dan pengawas Pemilu 2024 atas terjadinya berbagai permasalahan kecurangan yang terjadi dalam pelaksanaan Pemilu 2024. Selain itu, mereka juga menyurakan pemakzulan Presiden Joko Widodo. Polisi mengerahkan 1.758 personel untuk berjaga di KPU dan Bawaslu. Akibat demonstrasi tersebut, Jalan Imam Bonjol ditutup total.

Baca juga: Surya Paloh Bertemu Jokowi, Anies-Muhaimin Pastikan Koalisi Tetap Solid

Sementara itu, pengamat politik Sukidi menilai, memasukkan parpol yang kalah ke kekuasaan merupakan pembunuhan demokrasi. Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri telah memberikan preseden baik ketika memutuskan partai di bawah kepemimpinannya berada di luar kekuasaan selama masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Keberadaan oposisi bisa memberikan kebijakan alternatif demi kebaikan bersama.

Bagaimana dengan PPP dan PDI-P? Rommy mengatakan, berada di luar pemerintahan bukan hal baru bagi PPP. Separuh dari usia PPP (26 tahun dari 51 tahun usia PPP) berada di luar kekuasaan. Hanya saja, setelah reformasi PPP memang bergabung dengan pemerintah berkuasa. ”Satu-satunya eksperimen yang belum kita lakukan pascareformasi adalah oposisi. Itu juga menjadi alternatif yang dipertimbangkan,” ujarnya.

Keputusan akhir nanti diambil dalam Muktamar PPP. Yang pasti, saat ini menurut Rommy pihaknya masih fokus pada penghitungan suara. Begitu pun dengan PKS, PKB, dan PDI-P yang masih memantau penghitungan suara dan terus komit untuk mengungkap kecurangan yang ada.