Resmi Jabat Menko Polhukam, Hadi Tjahjanto Janji Jaga Situasi Tetap Kondusif

Menko Polhukam baru, Hadi Tjahjanto, berjanji menjaga suasana tetap kondusif pascapemungutan suara Pemilu 2024.

KOMPAS/HIDAYAT SALAM

Prosesi serah terima jabatan antara Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Tjahjanto yang baru dengan Tito Karnavian yang sebelumnya menjabat Pelaksana Tugas (Plt) Menko Polhukam di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (21/2/2024).

JAKARTA, KOMPAS — Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Tjahjanto berkomitmen untuk menjaga suasana tetap kondusif pascapemungutan suara Pemilu 2024. Selain memastikan tahapan pemilu berlangsung aman dan lancar hingga pemerintahan baru terbentuk pada Oktober 2024, mantan Panglima TNI itu juga berjanji untuk mengupayakan masyarakat tetap tenang, tidak terpantik hal-hal yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

Komitmen untuk menjaga suasana tetap kondusif disampaikan Hadi seusai prosesi serah terima jabatan Menko Polhukam di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (21/2/2024). Hadi yang baru dilantik oleh Presiden Joko Widodo sebagai Menko Polhukam menerima jabatan dari Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Menko Polhukam setelah jabatan itu ditinggalkan oleh Mahfud MD.

Baca Berita Seputar Pemilu 2024

Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.

Kunjungi Halaman Pemilu

Hadi mengungkapkan, Kemenko Polhukam sudah berhasil menjaga tahapan pemilu tetap kondusif, mulai dari persiapan, pelaksanaan, hingga puncak pemilu pada pemungutan suara 14 Februari 2024 lalu. Meskipun masyarakat punya pilihan kandidat yang berbeda, persatuan dan kesatuan bangsa tetap terjaga.

Baca juga: Aksi Tolak Pemilu Curang di KPU

Upaya menjaga suasana tetap kondusif yang selama ini dijalankan akan dilanjutkan hingga pemerintahan baru periode 2024-2029 terbentuk. Hadi berjanji akan berbagai dinamika yang kemungkinan muncul, terutama setelah penetapan dan pengumuman hasil pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

KOMPAS/NINA SUSILO

Hadi Tjahjanto (berjas dan dasi merah) dan Nyonya Nanik dalam kebaya biru tiba di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pukul 10.05. Hadi akan dilantik sebagai Menkopolhukam pukul 11.00.

”Situasinya sangat kondusif. Saya harus menjaga situasi ini dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip menjaga persatuan dan kesatuan antaranak bangsa agar proses pembangunan yang sedang berjalan ini dapat dilaksanakan dengan baik tanpa adanya gangguan sedikit pun,” ujar Hadi.

Serah terima jabatan Menko Polhukam dihadiri sejumlah pejabat, di antaranya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas, Wakil Menteri Pertahanan Herindra, Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal (Pol) Agus Andrianto, dan Jaksa Agung ST Burhanuddin.

Hadi berharap, hasil pemilu tidak merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Soal kecurangan pemilu, Hadi menyampaikan, ada proses dan mekanisme yang bisa ditempuh. ”Ya, mekanismenya akan kita ikuti dan selesaikan berikutnya. Kita tetap tidak mengabaikan. Tetapi, kita menjaga supaya situasi kondusif ini tetap terjaga. Kalau perlu kita akan koordinasi lebih baik,” ujarnya.

Situasinya sangat kondusif. Saya harus menjaga situasi ini dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip menjaga persatuan dan kesatuan antaranak bangsa agar proses pembangunan yang sedang berjalan ini dapat dilaksanakan dengan baik tanpa adanya gangguan sedikit pun.

Secara terpisah, Manajer Program Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil mengatakan, ada problem mendasar dalam Pemilu 2024 yang harus diperhatikan oleh Menko Polhukam, yakni integritas penyelenggara pemilu. Saat ini, tahapan pemilu juga telah memasuki perhitungan suara yang harus diperhatikan.

”Bukan hanya sekadar penyelenggara pemilu aman, tetapi penyelenggara Pemilu 2024 dipulihkan integritas. Banyak catatan dan laporan penegakan hukum lambat, tata kelola yang karut-marut. Menko Polhukam baru dapat berkontribusi dan punya otoritas mengoordinasikan semua K/L terkait mewujudkan itu,” katanya.

Selain itu, ke depan diduga akan banyak protes dari publik terhadap proses Pemilu 2024, terutama setelah pengumuman hasil rekapitulasi suara dari KPU. Menko Polhukam harus bisa menjamin dan berkoordinasi dengan TNI/Polri agar tidak melakukan tindakan represif kepada pihak tersebut untuk memastikan keamanan dan ketertiban.

”Protes dari publik terhadap situasi Pemilu 2024 itu tidak bisa dinafikan. Ini harga yang harus dibayar karena Pemilu 2024 banyak masalah. Menko Polhukam punya tantangan untuk salah satu mengembalikan penyelenggara pemilu yang berintegritas,” kata Fadli.

Bertemu Mahfud MD

Hadi mengatakan, hal lain yang akan ia lakukan ialah berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga pemerintah lain guna menjaga situasi kondusif saat ini. Ia juga akan menemui sejumlah tokoh, salah satunya mantan Menko Polhukam Mahfud MD, untuk bertukar pikiran.

Baca juga: Jokowi Lantik AHY dan Hadi Tjahjanto

KOMPAS/WAWAN H PRABOWO

Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas untuk membahas Kebijakan Pengadaan Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (22/11/2019).

”Untuk pertemuan dengan Prof Mahfud MD itu pasti. Saya akan silaturahmi dengan pemimpin sebelumnya. Saya pasti akan memohon arahan-arahan apa permasalahan yang harus diselesaikan dan kami lanjutkan walaupun kurun waktunya hanya delapan bulan,” katanya.

Terkait penyelesaian kasus, seperti penagihan bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI), tindak pidana pencucian uang (TPPU), penyelesaian non-yudisial kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat masa lalu, Hadi memastikan akan mengerjakan hal tersebut. ”Kita terus memonitor perkembangan di lapangan. Mudah-mudahan dengan koordinasi yang ketat kita bisa menyelesaikannya,” ujar Hadi.