Lawan Politik Respons Beragam Niat Prabowo Merangkul Semua Unsur

Lawan politik Prabowo-Gibran masih menunggu hasil resmi KPU dan laporan kecurangan pemilu sebelum membuka komunikasi.

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, menemui pendukungnya di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (14/2/2024).

JAKARTA, KOMPAS — Upaya calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, untuk merangkul lawan-lawan politiknya direspons beragam. Partai-partai pengusung serta pendukung dua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden lain menganggap ajakan bergabung terlalu dini karena tahapan pemilu masih berlangsung. Selain hasil rekapitulasi suara oleh Komisi Pemilihan Umum yang belum selesai, tim pasangan calon juga masih mengumpulkan laporan peristiwa yang terindikasi kecurangan.

Merujuk sejumlah hasil hitung cepat sejumlah lembaga, perolehan suara pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024 unggul atas dua pasangan calon lainnya, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Baca Berita Seputar Pemilu 2024

Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.

Kunjungi Halaman Pemilu

Hasil hitung cepat Litbang Kompas, misalnya, memotret pasangan Prabowo-Gibran meraih 58,73 persen. Disusul oleh Anies-Muhaimin dengan 25,10 persen dan Ganjar-Mahfud 16,17 persen.

Berbekal kemenangan itu, Prabowo mengaku bakal merangkul semua unsur kekuatan politik, termasuk partai politik pendukung Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud. Dalam proses itu, Gibran juga bertekad untuk menemui atau sowan kepada pasangan calon lainnya.

Sekretaris Jenderal Partai Nasdem sekaligus Koordinator Dewan Pertimbangan Tim Pemenangan Nasional Anies-Muhaimin, Hermawi F Taslim, mengatakan, sikap Nasdem akan ditentukan setelah mendapat kepastian perolehan kursi DPR dan rekapitulasi manual KPU terkait hasil pemilihan presiden. Setelah itu, Nasdem baru akan membuka kemungkinan komunikasi dengan kubu lainnya.

KOMPAS/ZULKARNAINI

Calon presiden Anies Baswedan dan Kapten Timnas Amin Provinsi Aceh Ghufran Zainal Abidin menyapa massa dalam kampnye terbuka di Banda Aceh. Anies diusung oleh Partai Nasdem, PKB, dan PKS membawa jargon perubahan.

”Setelah mendapat rekapitulasi KPU, kami akan komunikasi formal baik dengan pasangan calon 02, Prabowo-Gibran. Atau juga kami akan berkomunikasi dengan kubu 03, Ganjar-Mahfud. Setelah rekapitulasi itulah akan kita intensifkan sebagai dari komunikasi politik,” ujar Hermawi di Jakarta, Kamis (15/2/2024).

Ia juga meminta agar semua pihak tidak menyimpulkan kemenangan pemilu hanya dari hasil hitung cepat yang dikeluarkan oleh sejumlah lembaga survei. Sebab, keputusan akhir ditentukan berdasarkan hasil rekapitulasi suara oleh KPU. Timnas Anies-Muhaimin tengah bekerja untuk menyelesaikan rekapitulasi suara.

Selain itu, timnas juga mengumpulkan laporan kejadian dan peristiwa janggal yang terjadi di seluruh tempat pemungutan suara (TPS). ”Kami juga kumpulkan bukti-bukti potensi pelanggaran atau kecurangan pemilu,” kata Hermawi.

Setelah mendapat rekapitulasi KPU, kami akan komunikasi formal baik dengan pasangan calon 02, Prabowo-Gibran. Atau juga kami akan berkomunikasi dengan kubu 03, Ganjar-Mahfud. Setelah rekapitulasi itulah akan kita intensifkan sebagai dari komunikasi politik.

Hal senada juga dituturkan Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid, yang juga bagian dari koalisi mengusung Anies-Muhaimin. Ia menyebut, pihaknya masih akan menunggu hasil rekapitulasi suara dari KPU. Semua pihak pun diminta untuk tidak buru-buru menyimpulkan hasil Pilpres 2024 berdasarkan hasil hitung cepat.

Terkait dengan kemungkinan berkoalisi dengan kubu Prabowo-Gibran, Jazilul pun tidak menutup peluang itu. Namun, komunikasi untuk menjajaki kemungkinan tersebut harus dilakukan setelah ada hasil resmi dari penyelenggara pemilu. ”Semua komunikasi akan kami buka setelah hasil resmi dari KPU,” ujarnya.

Baca juga: Prabowo: Kami Akan Merangkul Semua Unsur

Terlalu cepat

Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang, yang menjadi bagian dari tim pemenangan Ganjar-Mahfud, mengatakan, terlalu cepat untuk menanggapi ajakan Prabowo untuk bergabung di pemerintahan nanti. Sebab, sebelum ada keputusan KPU, tidak ada pihak yang bisa mengklaim kemenangan pada Pilpres 2024.

”Jadi boleh saja merangkul, memberikan satu kenyataan-kenyataan yang benar,” ujar Oesman Sapta usai rapat dengan Ganjar-Mahfud dan pimpinan parpol pengusung di Gedung High End, Jakarta Pusat, Kamis (15/2/2024).

KOMPAS/P RADITYA MAHENDRA YASA

Calon presiden Ganjar Pranowo saat menyapa anak-anak seusai mengikuti pemungutan suara di Lempongsari, Kota Semarang, Jawa Tengah, Rabu (14/2/2024).

Justru, ia berharap, partai-partai politik di luar koalisi pendukung Prabowo-Gibran tidak tertarik dengan ajakan Prabowo itu. Menurut dia, ajakan merangkul itu perlu diperjelas, apakah demi rakyat atau tidak. Proses merangkul seharusnya ditujukan kepada masyarakat untuk membangun demokrasi yang baik.

Begitu pula Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto juga menilai ajakan Prabowo-Gibran untuk merangkul pihak lawan terlalu dini. ”Ketika ada dari pihak-pihak yang kemudian menyampaikan pidato kemenangan, menyampaikan berbagai janji-janji manis, tentu saja itu terlalu dini,” katanya.

Baca juga: Lobi-lobi Prabowo-Gibran Rangkul Lawan Politik Mulai Dilakukan

Tahapan Pilpres 2024, kata Hasto, belum selesai sehingga tidak boleh ada pihak yang mengklaim kemenangan sebelum putusan KPU. Karena itu, pihaknya bakal mengawal pilpres agar bisa dipertanggungjawabkan dan dikehendaki masyarakat.

Pelaksana Tugas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) M Mardiono menambahkan, partainya pun belum memikirkan soal pernyataan Prabowo yang akan merangkul semua unsur dan kekuatan. Saat ini, PPP masih menunggu hasil penghitungan suara riil dari C hasil saksi di TPS. Hasil pemantauan para saksi itu akan menjadi landasan kemurnian perolehan suara PPP dalam Pileg 2024.

KOMPAS/RENY SRI AYU ARMAN

Ketua DPP PDI-P Puan Maharani dan Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono berbincang di sela acara Puncak Peringatan Harlah PPP di Makassar, Sulsel, Sabtu (27/1/2024).

”Kalau quick count (hitung cepat) itu kan dari hasil sampling. Kemudian, KPU juga baru mulai perhitungan. Jadi, sebaiknya sabar dulu ya,” katanya.

Langkah PPP, menurut Mardiono, harus berlandaskan pada dasar yang kuat dan jelas. Data C hasil dari TPS akan menjadi fakta hukum yang kuat, bukan hanya asumsi belaka sehingga membingungkan publik.

Tidak masalah

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sekaligus Sekjen Partai Bulan Bintang (PBB), Afriansyah Noor, mengatakan, membangun bangsa Indonesia butuh kekuatan besar. Pemikiran Prabowo untuk merangkul semua pihak oleh itu pun dinilai luar biasa dan didukung penuh.

PBB juga tidak merasa bergabungnya partai lain ke Koalisi Indonesia Maju akan mengganggu perjuangan pendukung awal. ”Kalau PBB tidak masalah, yang penting satu visi dan misi dengan Prabowo untuk Indonesia,” ujarnya.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Rahayu Saraswati menyebutkan, pihaknya bakal merangkul semua pihak untuk bergabung dengan koalisi pemerintahan mendatang. Hal itu sesuai dengan amanat Prabowo dalam pidato kemenangannya kemarin.

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto, menemui pendukungnya di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (14/2/2024).

Dalam prosesnya, ia tidak memprioritaskan baik tokoh maupun partai politik tertentu. Gerindra bakal mengundang seluruh pihak untuk bergabung dalam pemerintahan. ”Tidak ada prioritas. Semua terbuka dan diundang,” katanya.

Meski demikian, Gerindra menghormati proses yang terjadi di Koalisi Indonesia Maju dan internal partai politik pendukung serta pendukung pasangan calon lainnya. Saat ditanya lebih lanjut mengenai syarat bergabung, Saraswati menyebut hanya Prabowo dan pimpinan partai politik yang bisa menentukan.

Penyeimbang kekuatan

Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Aisah Putri, berpandangan, skenario bergabung dengan koalisi pemenang pilpres atau menjadi kekuatan penyeimbang masih sangat terbuka. Hal itu akan dipengaruhi oleh lobi politik antarpartai dalam waktu dekat. Ia menduga kubu Prabowo-Gibran akan terlebih dahulu mendekati partai dari kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dibandingkan dengan Ganjar-Mahfud.

Alasannya, karena Prabowo ingin menekan terbentuknya oposisi di parlemen dan mencegah kebuntuan (deadlock) yang menantang bagi pemerintahannya kelak. Namun, respons koalisi tentu tergantung dari partai-partai di kubu Anies dan Ganjar.

”Tidak serta-merta ajakan berkoalisi tersebut diterima oleh mereka apalagi PDI-P dan partai-partai di kubu Anies yg mengusung gagasan perubahan,” kata Aisah.

Kemungkinan pembentukan koalisi saat ini juga dinilai tidak akan semudah Pilpres 2019 karena faktor luka politik PDI-P yang cukup mendalam. Luka tersebut karena kekuatan politik PDI-P yang seharusnya terbesar, tetapi bisa mengalami kekalahan dalam pilpres karena dukungan politik Presiden Joko Widodo yang mengarah pada Prabowo-Gibran.

Baca juga: Media Asing Soroti Rekam Jejak Prabowo dan Jokowi

”Partai di koalisi Anies pun tidak mudah memutuskan berkoalisi karena selama ini mengusung agenda perubahan,” kata Aisah.