Bagaimana "Quick Count" Litbang Kompas Bisa Ikut Mencegah Kecurangan Pemilu
Hitung cepat menjadi penting untuk mengawal integritas Pemilu 2024 sehingga hasilnya bisa dipertanggungjawabkan.
Oleh
FAJAR RAMADHAN, SATRIO PANGARSO WISANGGENI
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS - Proses quick count atau hitung cepat yang dilakukan Kompas diharapkan mampu mengawal integritas Pemilu 2024. Taat menjalankan metodologi menjadi kunci demi mendapatkan data yang bisa dipertanggungjawabkan demi mengawal integritas Pemilu 2024.
Pada hari pemungutan suara Pemilu 2024, Rabu (14/2/2024), Kompas akan melakukan hitung cepat Pemilu 2024.
Hitung cepat merupakan suatu metode verifikasi hasil pemilu yang dilakukan dengan menghitung hasil akhir perolehan suara di tempat pemungutan suara (TPS) yang dijadikan sampel. Hitung cepat ini menggunakan 2.000 sampel TPS. Sampel ini berbasis populasi daftar pemilih tetap (DPT) yang tersebar di 38 provinsi.
Analogi sederhananya, dengan metode statistik yang disiplin, hitung cepat selayaknya seorang koki mencicipi satu panci kari ayam. Untuk bisa menentukan hidangan tersebut sudah pas rasanya, seorang koki cukup mengambil sendok kecil. Sendok kecil inilah sampel dalam populasi hitung cepat. Proses mencicipi hidangan melalui sendok kecil ini yang disebut quick count dalam Pemilu.
Menurut Wakil General Manager Litbang Kompas BE Satrio, pengambilan sampel TPS dalam hitung cepat dilakukan secara ketat dan disiplin. Kendati ada sampel TPS yang berlokasi di daerah terpencil, tim akan tetap menjangkau TPS tersebut.
“Kecuali di lokasi tersebut tidak ada sinyal atau sulit diakses, baru kita akan geser. Karena untuk hitung cepat, sinyal sangat penting,” katanya.
Satrio meyakini, lembaga-lembaga lain yang turut melakukan hitung cepat juga akan menjalankan metodologi secara disiplin sehingga hasilnya tidak akan jauh berbeda. Oleh sebab itu, hitung cepat menjadi penting untuk mengawal integritas Pemilu 2024 ini.
“Karena hasilnya hampir sama tiap lembaga, maka jika terjadi kecurangan yang menyebabkan hasil perhitungan suara manual berbeda pasti akan dipertanyakan,” katanya.
Kompas pertama kali melakukan hitung cepat pada 2007 saat Pilkada DKI Jakarta. Hingga Pemilu Presiden 2019, tercatat ada 16 kali hitung cepat yang dilakukan. Sejauh ini, hasil hitung cepat selalu di bawah margin of error yang sudah ditetapkan yakni 1 persen.
Hitung cepat Kompas dilakukan secara mandiri demi menjaga kredibilitas dan independensi. Pendanaan hitung cepat juga sepenuhnya bersumber dari anggaran Kompas.
Karena hasilnya hampir sama tiap lembaga, maka jika terjadi kecurangan yang menyebabkan hasil perhitungan suara manual berbeda pasti akan dipertanyakan
Litbang Kompas melibatkan 2.000 tenaga interviewer dan 500 koordinator lapangan untuk proses hitung cepat. Selain itu juga ada 100 konfirmator, 20 validator, 20 verifikator, serta tim pendukung yang totalnya sekitar 150 orang. Tim tersebut dibekali dengan perangkat yang disediakan oleh Kompas untuk menjaga independensi.
“Tidak ada yang membawa laptop atau gawai pribadi. Bahkan, perangkat pemerintah harus disimpan untuk memastikan tidak ada intervensi eksternal,” kata Peneliti Litbang Kompas Agustina Purwanti.
Publikasi hasil hitung cepat akan mulai dipublikasikan mulai pukul 15.00 meskipun data akan mulai masuk pada pukul 11.00. Data yang masuk dimulai dari wilayah Indonesia timur karena perhitungan suara dilakukan pada pukul 13.00 WITA atau dua jam lebih awal.
“Sesuai dengan aturan bahwa pengumuman boleh dilakukan dua jam setelah TPS tutup di wilayah Indonesia Barat. Pada saat data dibuka pukul 15.00, kemungkinan 50 persen dari data sudah tersedia di sistem kami,” tambah Agustina.