Kawal Integritas Pemilu

Masyarakat diajak untuk ikut serta mengawal integritas penyelenggaraan pemungutan suara pada hari ini.

KOMPAS/ADRIAN FAJRIANSYAH

Proses simulasi pemungutan suara untuk Pemilu 2024 yang diselenggarakan KPU Palembang di Palembang, Sumatera Selatan, Senin (25/12/2023).

JAKARTA,KOMPAS - Waktu untuk menentukan pilihan di Pemilu 2024 telah tiba. Hari ini, Rabu (14/2/2024), sebanyak 203 juta pemilih di dalam negeri berhak memilih di sekitar 820.000 tempat pemungutan suara. Penyelenggaraan pemilu yang berintegritas disuarakan sejumlah pihak, sebagai kunci penting tercapainya legitimasi hasil pemilu dan pemerintahan yang kelak terpilih.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah memastikan logistik yang dibutuhkan untuk pemungutan suara telah terdistribusikan ke hampir seluruh tempat pemungutan suara (TPS) sehingga penyelenggaraan pemungutan suara bisa digelar sesuai jadwal.

Baca Berita Seputar Pemilu 2024

Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.

Kunjungi Halaman Pemilu

Namun, khusus 114 TPS di 10 desa di Demak, pemungutan suaranya terpaksa ditunda karena bencana banjir yang tengah melanda kawasan itu. Jadwal pemungutan suara susulan bagi 27.669 pemilih yang terdata di 114 TPS itu belum diputuskan.

Pemungutan suara susulan juga terbuka kemungkinan digelar di 4 distrik di Paniai, Papua Tengah, menyusul insiden pembongkaran dan perusakan kotak suara pada Senin (12/2/2024). Usulan pemungutan suara susulan telah diajukan KPU Paniai ke KPU RI. Namun, hingga Selasa (13/2/2024) malam, KPU RI masih rapat.

Baca juga: Satu Suara Pemilih yang Berharga

Mengawal pemilu

Sementara untuk mengawal jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah menugaskan pengawas di setiap TPS. Selain itu, akan ada pula pemantauan dari 158 lembaga pemantau. Pemilu serentak untuk memilih calon presiden-calon wakil presiden, calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/ kota ini juga mendapat atensi dari sejumlah penyelenggara pemilu dari negara lain, 81 perwakilan negara sahabat, dan 18 lembaga swadaya masyarakat internasional, serta kampus luar negeri. Mereka hadir untuk program ”Indonesia Election Visit Program (IEVP) Pemilu 2024” yang diselenggarakan oleh KPU.

Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari mengajak pemilih untuk hadir di TPS masing-masing guna menyalurkan hak pilih. Tak sebatas itu, KPU berharap pemilih bisa ikut menyaksikan penghitungan suara di TPS. Mereka diharapkan mendokumentasikan penghitungan suara melalui catatan, foto, dan video. Jika hasil penghitungan suara diketahui dan dikawal banyak pihak, bisa meminimalkan potensi kecurangan dan manipulasi suara.

”Kami mengajak kita bersama-sama mengawal hasil penghitungan suara supaya terjaga keaslian dan kemurnian mulai dari TPS sampai tingkat nasional,” ujarnya, Selasa.

Di sisi lain, ia meminta jajaran penyelenggara pemilu untuk bekerja dengan sungguh- sungguh, penuh tanggung jawab, profesional, dan menjaga integritas. Hal itu perlu agar kegiatan pemungutan hingga penghitungan suara dapat berjalan lancar dan sesuai aturan. Ia mengingatkan, proses pemilu yang baik bisa berdampak pada legitimasi hasil pemilu.

Baca juga: Memang Boleh Bawa Gawai Saat Mencoblos?

KOMPAS/FAKHRI FADLURROHMAN

Pemilih disabilitas melakukan simulasi pencoblosan surat suara Pemilu 2024 di Halaman Kantor Wali Kota Jakarta Pusat, Rabu (17/1/2024).

Harapan agar pemilu berintegritas pun disuarakan oleh para peserta pemilu.

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang juga Sekretaris Tim Pemenangan Nasional Capres-Cawapres Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Hasto Kristiyanto, misalnya, mengingatkan, suara rakyat adalah suara Tuhan. Dengan demikian, sudah seharusnya pemilu dijaga supaya berjalan jujur dan adil.

”Pemilu secara otomatis akan berjalan damai apabila kecurangan sirna. Karena itulah, bagi siapa pun yang manipulasi pemilu dan mengerahkan seluruh elemen kekuasaan untuk kecurangan masif, akan berhadapan dengan kekuatan rakyat,” ujarnya.

Netralitas aparatur

Iklan

Ia juga meminta agar seluruh aparatur, mulai dari aparatur sipil negara, TNI dan Polri, tetap netral. Khusus personel TNI-Polri diminta agar tidak mau dimanfaatkan untuk terlibat dalam kampanye terselubung sebelum waktu pemungutan suara. ”Aparatur jangan mau disalahgunakan supaya tetap pada perintah undang-undang. Demikian pula kami juga konsisten tidak menggunakan masa tenang ini sebagai masa untuk kampanye,” kata Hasto.

Selain Hasto, Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) yang juga Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Capres-Cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Eddy Soeparno, pun berharap pemilu berjalan lancar, jujur, dan adil sehingga mendapatkan legitimasi dari seluruh elemen masyarakat. Kalaupun ada persoalan, diharapkan tidak fundamental dan masyarakat masih bisa menerima apa pun hasil dari pemilu.

Sementara Sekretaris Jenderal Partai Nasdem yang juga Koordinator Dewan Pertimbangan Tim Nasional Pemenangan Capres-Cawapres Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Hermawi Taslim, mengingatkan, pemilu merupakan proses rutin lima tahunan untuk memperkuat persatuan bangsa. Ia pun berharap, pemungutan suara berlangsung adil tanpa tekanan dan intimidasi dari pihak yang wajib netral, seperti ASN, kepolisian, dan TNI.

”Netralitas aparat harus dijunjung tinggi. Mereka perlu menahan diri agar pencoblosan tidak ternodai. Dengan demikian, pemilu akan berintegritas, kredibel, bermartabat, dan mendapatkan legitimasi yang kuat dari rakyat,” tuturnya.

Setelah pemilu, semua pihak bisa kembali bergandengan tangan untuk membangun bangsa. Apabila pemilu diwarnai kecurangan, tidak akan mendapat legitimasi publik. ”Mari bersama menjadikan pemilu sebagai sarana demokrasi yang terhormat dan bermartabat,” katanya.

Warga melintasi baliho ajakan tolak politik uang dalam Pemilu 2024 yang dipasang oleh Bawaslu di Jalan Raya Margonda, Depok, Jawa Barat, Selasa (13/2/2024).

Politik uang

Dalam acara Konsolidasi Pemantau Pemilu Mewujudkan Integritas Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu 2024, Koordinator Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Lolly Suhenty menyatakan, pihaknya akan menindak tegas berbagai potensi kecurangan di hari pemungutan dan penghitungan. Pelanggaran bisa berupa administrasi hingga politik uang.

”Hari pungut hitung adalah hari di mana soal politik uang bisa dikenakan (pidana), tidak lagi pada peserta pemilu, tim pelaksana atau pelaksana kampanye, tetapi juga setiap orang,” ujarnya.

Begitu pula dengan pelanggaran administrasi harus diantisipasi. Dia mencontohkan soal ketidaktepatan tata cara dan prosedur serta mekanisme yang digunakan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

”Misalnya surat suara tidak ditandatangani ketua KPPS, maka dia melanggar. Maka, ketepatan tata cara menjadi hal yang harus diawasi. Selain itu, akurasi data pemilih. Data pemilih ini punya potensi disalahgunakan karena mereka-mereka yang sudah meninggal tidak secara otomatis bisa dicoret kalau tidak dilampiri surat kematian,” ujarnya.

Baca juga: Memahami Perihal Sengketa Pilpres 2024 di MK

Tangan seorang disabilitas meraba huruf braile di atas alat bantu surat suara untuk tunanetra ketika simulasi pemungutan suara Pemilu 2024 di Halaman Kantor Wali Kota Jakarta Pusat, Rabu (17/1/2024).

Hal lain yang mesti diantisipasi, kepastian penyandang disabilitas bisa memberikan hak suara. Jangan sampai lantaran pemahaman anggota KPPS minim membuat mereka yang membutuhkan pendampingan justru tak didampingi.

Sementara Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati mengingatkan KPU dan Bawaslu untuk memastikan tidak ada hambatan teknis administrasi yang dapat mengganggu pemilih dalam menggunakan hak pilihnya. Di sisi lain, pemilih yang menggunakan hak pilihnya juga harus memahami apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan di TPS agar tak ada gesekan antara KPPS dan pemilih.

Lebih jauh, Perludem mengingatkan pemilih untuk ikut menjaga kemurnian suara dengan menolak politik uang, serta melawan intimidasi dan mobilisasi dalam bentuk apa pun. Pemilih juga diminta melihat visi, misi, dan program kerja dari peserta pemilu dalam menentukan pilihannya.

”Kami juga mendorong pemilih untuk ikut serta secara aktif mengawal dan menjaga integritas pemilu, dengan aktif melaporkan kecurangan pemilu, serta mendokumentasikan hasil penghitungan suara di TPS,” ujarnya. (SYA/WER/BOW/NIA/WIL/XTI/KAT)