Pada H-1, personel Polri yang bertugas mengamankan setiap TPS akan mulai mendatangi lokasi.
Oleh
NORBERTUS ARYA DWIANGGA MARTIAR
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Kepolisian Negara RI menurunkan 195.819 personel untuk menjaga 820.161 tempat pemungutan suara atau TPS di dalam dan luar negeri. Kepala Operasi Mantap Brata 2023-2024 Komisaris Jenderal Fadil Imran menyebutkan, situasi keamanan dan ketertiban di dalam negeri kondusif dan terkendali.
Kepala Operasi Mantap Brata 2023-2024, yang juga Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri Komjen Fadil Imran, dalam jumpa pers, Senin (12/2/2024), di Jakarta, menyatakan, hingga saat ini, situasi keamanan dan ketertiban di dalam negeri tetap kondusif dan terkendali.
”Situasi nasional kondusif. Paling kita dalam waktu dekat akan melakukan evaluasi terkait pergeseran anggota ke titik-titik TPS yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya,” kata Fadil.
Sementara penyelenggaraan pemungutan suara di sebagian besar wilayah di luar negeri hingga saat ini sudah selesai dan tinggal menyisakan dua wilayah yang belum melakukan pemungutan suara, yakni Hong Kong dan Taipei. Keduanya akan melakukan pemungutan suara pada 13 dan 14 Februari 2024.
Untuk pengamanan TPS, Polri akan menurunkan 195.819 personel untuk mengamankan 820.161 TPS. Dari jumlah TPS tersebut, terdapat 460 TPS luar negeri dan 1.455 kotak suara keliling.
Menurut Fadil, setiap kepala kepolisian daerah (kapolda) telah memetakan potensi kerawanan di masing-masing daerahnya, semisal terkait kerawanan bencana alam. Terkait dengan ancaman terorisme, kata Fadil, hingga saat ini tidak ada ancaman terorisme. Fadil juga menampik adanya kericuhan saat pemungutan suara di Malaysia. Menurut dia, yang terjadi adalah antrean dan hal itu sudah bisa diatasi.
Pengecekan lokasi TPS
Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Sandhi Nugroho menambahkan, hingga H-2, pihak kepolisian sudah mulai mengecek ke lokasi TPS untuk memastikan situasi dan pengamanan TPS pada saat pemungutan suara berlangsung. Hingga saat ini, belum ada rencana penambahan personel Polri untuk pengamanan di TPS selain yang sudah direncanakan.
”Jadi, kami ingin memastikan tahapan pemilu harus berjalan dengan aman. Makanya petugas di lapangan sangat aktif untuk menyiapkan nanti pengamanan TPS.”
”Jadi, kami ingin memastikan tahapan pemilu harus berjalan dengan aman. Makanya petugas di lapangan sangat aktif untuk menyiapkan nanti pengamanan TPS.”
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divhumas Polri Brigadir Jenderal (Pol) Trunoyudo Wisnu Andiko menyampaikan, dalam rangka pengamanan TPS, masing-masing polda telah melakukan apel kesiapan personel yang dilaksanakan pada beberapa hari terakhir ini. Menurut rencana, pada H-1 atau Selasa (13/2/2024), personel pengamanan dari Polri tersebut akan mulai dikerahkan ke lokasi TPS untuk berkoordinasi dengan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang bertugas di masing-masing TPS.
Selain mengamankan TPS, kata Trunoyudo, personel Polri juga mengawal distribusi logistik Pemilu 2024 yang saat ini sudah tiba di masing-masing wilayah. Sementara ada beberapa wilayah dengan kondisi geografis yang sulit yang masih dalam perjalanan. Namun, dipastikan seluruh logistik pemilu akan siap digunakan pada 14 Februari 2024.
”Kami sudah koordinasikan dan seluruhnya siap dan dalam keadaan layak untuk logistik digunakan pada saat pemilu, ” ujar Trunoyudo.
Trunoyudo menambahkan, Polri mengimbau kepada masyarakat agar pada masa tenang ini, masyarakat menimbang para calon pemimpin nasional dengan baik. Pihaknya juga meminta agar masyarakat tetap menjaga persatuan dan kesatuan agar pemilu berjalan dengan aman, damai, dan bermartabat.
Netralitas Polri
”Saya kira masyarakat jangan terpengaruh informasi-informasi yang hoaks. Oleh sebab itu, perlu klarifikasi, perlu mencari sesuatu hal, jangan mudah terpancing hoaks perlu komunikasi agar tidak terpancing dengan informasi yang salah dan menyesatkan.”
Pada kesempatan itu, Fadil kembali memastikan netralitas Polri. Menurut dia, hal itu sudah diatur di Pasal 28 Undang-Undang tentang Polri yang menyatakan bahwa anggota Polri dilarang berpolitik praktis. Fadil mengklaim, doktrin tersebut sudah melekat pada diri anggota Polri.
”Saya kira masyarakat jangan terpengaruh informasi-informasi yang hoaks. Oleh sebab itu, perlu klarifikasi, perlu mencari sesuatu hal, jangan mudah terpancing hoaks perlu komunikasi agar tidak terpancing dengan informasi yang salah dan menyesatkan, ” tambahnya.
Terkait dengan film Dirty Vote yang tengah diperbincangkan oleh masyarakat, menurut Sandi, hal itu masuk ranah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk mendalaminya lebih jauh. Yang dimaksud dengan pendalaman adalah apakah hal itu termasuk kampanye gelap, kampanye terselubung, atau lainnya.
”Nanti kita koordinasikan dengan Bawaslu, ” ujarnya. (NAD)