SBY Berharap Ada Perbaikan Aturan Kampanye
SBY menilai rakyat kurang tahu secara utuh visi dan misi capres-cawapres. Untuk itu, masa kampanye perlu perbaikan.
Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono berpidato dengan tajuk "Indonesia 5 Tahun ke Depan" di Avenzel Hotel & Convention Center Cibubur, Jawa Barat, Rabu (7/2/2024) malam.
JAKARTA, KOMPAS — Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono berharap Pemilu 2024 bisa menghasilkan kebaikan untuk lima tahun ke depan. Karena itu, proses kampanye harus bisa menjadi sarana bagi masyarakat untuk mengetahui visi dan misi para calon pemimpin dan wakil rakyat sebelum memilih.
Harapan tersebut disampaikan SBY dalam pidato kebangsaan bertajuk ”Indonesia 5 Tahun ke Depan” di Avenzel Hotel & Convention Center Cibubur, Jawa Barat, Rabu (7/2/2024) malam, yang kemudian disiarkan di empat stasiun televisi pada Jumat (9/2/2024) malam.
Baca Berita Seputar Pemilu 2024
Menurut dia, dalam masa kampanye yang hanya berlangsung kurang dari tiga bulan ini, rakyat kurang mengetahui secara utuh dan mendalam visi dan misi pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres), apalagi visi dan misi partai politik serta calon anggota legislatif.
”Sepertinya para penyelenggara pemilu lebih menitikberatkan pada pemilihan presiden. Padahal, tanggal 14 Februari ini, rakyat kita juga akan memilih partai-partai politik serta memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD untuk masa bakti lima tahun ke depan,” kata SBY seperti dikutip dalam keterangan tertulis.
Ke depan, ujar SBY, sistem, konsep, dan aturan kampanye perlu diperbaiki dan disempurnakan. Format dan tata cara debat capres-cawapres juga perlu diperbaiki agar rakyat semakin mengetahui secara utuh apa solusi dan kebijakan konkret para capres-cawapres untuk mengatasi masalah dan memajukan Indonesia lima tahun ke depan.
Baca juga: SBY: Persatuan Elemen Bangsa Mampu Patahkan Belenggu Mitos Negatif
/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2024%2F01%2F31%2F50dacf34-2a3e-4be3-a6c5-62e32654f9cf_jpg.jpg){kind=logo}
Deretan bendera partai politik terlihat masih terpasang di tepian tembok Jembatan Layang Senayan, Jakarta, Rabu (31/1/2024). Selain baliho dan spanduk, bendera parpol yang terpasang secara serampangan di tepi jalan juga membahayakan pengendara di jalan tersebut.
Ia menegaskan, kata-kata ”jangan salah memilih pemimpin”, ”jangan salah memilih wakil-wakil rakyat di parlemen”, dan ”jangan salah memilih partai-partai politik” harus diterjemahkan dalam sistem dan aturan pemilu yang tepat. Jangan hanya menjadi peringatan dan slogan semata.
Selain pelaksanaan kampanye, SBY juga menyoroti keamanan alat peraga kampanye yang digelar di sejumlah daerah. Ia menyaksikan telah terjadi perusakan dan penghilangan alat peraga kampanye di sejumlah daerah. SBY berharap, pengawas pemilu dan aparat penegak hukum bisa melindungi serta mengamankan alat peraga kampanye
Dalam pidatonya, SBY juga memberikan tanggapan terkait munculnya gerakan dan pernyataan dari kalangan kampus yang khawatir Pemilu 2024 tidak akan berlangsung damai, jujur, dan adil.
”Pendapat saya, menuduh apalagi memastikan bahwa pilpres (pemilihan presiden) ini pasti curang dan karena itu hasilnya pasti akan ditolak, tentulah berlebihan. Namun, di sisi lain, mengabaikan suara-suara di luar yang khawatir pilpresnya bakal curang, tentu juga tidak bijak,” tuturnya.
SBY mengimbau seluruh elemen negara dan masyarakat untuk menjaga reputasi Indonesia sebagai negara demokrasi. Ia mengajak semua pihak untuk mencegah agar tidak ada penyimpangan dan hal-hal buruk dalam proses pemilu.
Karena itu, kata SBY, semua harus berupaya dan memastikan bahwa pilpres berlangsung secara jujur dan adil. Negara beserta segala perangkat dan sumber daya yang dimiliki harus netral. Negara, terutama penyelenggara pemilu, bertanggung jawab penuh untuk memastikan berlangsungnya pemilu yang jujur dan adil.
/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2024%2F02%2F09%2F72dd4830-bbb6-48f3-8251-a88827dd663d_jpg.jpg){kind=logo}
Sivitas akademika dan alumni Universitas Trisakti Jakarta bergandengan tangan ketika menggelar aksi Trisakti Bergerak di sekitar Tugu Reformasi di Grogol, Jakarta, Jumat (9/2/2024).
Tetap kondusif
Secara terpisah, dalam keterangan tertulis, Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah berharap pemilihan presiden tetap kondusif hingga seluruh prosesnya selesai. NU dan Muhammadiyah mendorong agar pemilihan presiden bisa berlangsung dengan jujur, adil, dan transparan sesuai dengan asas pemilu yang telah disepakati bersama.
”Kami gembira kampanye berjalan lancar, tak ada insiden yang mengganggu proses politik ini. Harapan kita tetap lancar sampai selesai, apa pun hasilnya kita terima,” kata Sekretaris Jenderal Pengurus Besar NU Saifullah Yusuf, di Jakarta, Jumat (9/2/2024).
Saifullah tidak memungkiri bahwa suhu politik memanas selama proses pilpres ini berjalan. Namun, semua pihak bisa menempatkan diri dengan baik dan memaklumi sebagai bagian dari dinamika politik.
Menurut Saifullah, imbauan dari sejumlah kalangan dan harapan agar pemilu bebas dari pelanggaran adalah hal yang lumrah. Pihak yang tidak puas dapat menggunakan jalur yang sudah disiapkan oleh konstitusi.
/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2020%2F02%2F10%2F20200210_122633_1581337627_jpg.jpg){kind=logo}
Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu’ti
Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu’ti mengemukakan, semua pihak harus menerima apa pun hasil pemilihan presiden sebagai hasil pilihan rakyat dan wujud kedaulatan rakyat.
Ia berpesan agar pihak yang menang ataupun yang kalah bisa bersikap patut dan menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau kelompok. ”Yang menang jangan jumawa, yang kalah legawa, setelah pemilu kembali bersatu,” katanya.
Baca juga: Partai Demokrat, Mengawali ”Tahun Macan” dengan Simbol Kuda
Menurut Mu’ti, akan bagus jika setelah pemilihan presiden ada proses rekonsiliasi dan akomodasi sehingga tidak ada istilah yang menang mengambil semuanya, sedangkan yang kalah disingkirkan. ”Saya kira itu bukan bagian dari karakter dan sistem politik kita. Kita tidak mengenal pemerintah yang berkuasa dan partai yang oposisi. Semua adalah bagian dari pilar demokrasi Indonesia,” ujarnya.
Saifullah dan Mu’ti berharap tidak ada pihak yang mengerahkan massa ketika terjadi perselisihan hasil pemilihan presiden dan menyerahkannya pada mekanisme hukum.
