Haul Gus Dur di Cirebon, Momentum Menuntut Etika Kandidat Pemilu
Haul Gus Dur di Cirebon menjadi momentum menuntut etika dari capres dan cawapres hingga para kandidat Pemilu 2024.
/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2024%2F02%2F03%2F29e66296-c7a5-44ac-b00f-c36ecd88a375_jpg.jpg){kind=logo}
Anita Wahid, putri ketiga Presiden ke-4 KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, menyampaikan orasi kebangsaan dalam peringatan puncak Haul Ke-14 Gus Dur di Kantor Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Jumat (2/2/2024) malam.
CIREBON, KOMPAS — Peringatan Haul Ke-14 Presiden ke-4 RI KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, pada Jumat (2/2/2024) malam, menjadi momentum menuntut etika calon dan wakil presiden, para kandidat, hingga penyelenggara Pemilu 2024. Tanpa etika, demokrasi tidak akan berfungsi.
Baca Berita Seputar Pemilu 2024
”Mari mengawal Pemilu dengan terus mengedepankan etika dan menuntut etika dari para kandidat. Tidak cuma capres, cawapres, tetapi juga kandidat anggota legislatif. Kita menuntut etika dari penyelenggara pemilu. Kita menuntut etika dari pengawas pemilu. Kita menuntut etika penegak hukum,” ujar Anita Wahid, putri ketiga Gus Dur, dalam orasi kebangsaannya.
Selain orasi kebangsaan, kegiatan di Kantor Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Cirebon itu juga diisi refleksi anak muda tentang etika demokrasi, tahlil, hingga doa lintas iman. Turut hadir Bupati Cirebon Imron Rosyadi, Rais Syuriyah PCNU Kabupaten Cirebon KH Wawan Arwani, para ulama, dan pendeta.
Baca juga: Malam Ini, Puncak Haul Gus Dur di Cirebon Serukan Etika Demokrasi
Menurut Anita, etika demokrasi sangat penting dalam menghadapi Pemilu 2024. Etika yang ia maksud adalah pedoman bagi seseorang untuk menyadari apakah tindakannya baik atau buruk serta benar atau salah. ”Etika itu bertanya kepada diri sendiri, apakah langkah saya ini untuk kemaslahatan atau bukan?” ungkap aktivis antikorupsi ini.
Adapun demokrasi, lanjutnya, merupakan sistem pemerintahan yang memungkinkan setiap orang setara, terlepas dari agama, suku, hingga jabatannya. Namun, kata Anita, demokrasi tidak hanya mewujud pada hak suara setiap warga dalam pemilu. Demokrasi juga adalah perlindungan bagi kelompok rentan yang kerap dipandang sebagai minoritas.
Dalam konteks etika demokrasi, lanjutnya, demokrasi harus berjalan etis. Artinya, setiap pengambilan kebijakan harus mempertimbangkan baik dan buruknya serta benar dan salahnya keputusan itu. ”Kalau sekarang kita dipertontonkan dengan pemilu di mana ada berbagai macam pelanggaran etika, maka wajib kita keberatan,” ungkapnya.
/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2024%2F02%2F03%2F0d759c4b-0a9a-4e21-b58c-070289f38392_jpg.jpg){kind=logo}
Sejumlah tokoh lintas iman menyampaikan doa secara bergiliran dalam peringatan puncak Haul Ke-14 Gus Dur di Kantor Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Jumat (2/2/2024) malam.
Anita tidak merinci pelanggaran etika menjelang Pemilu 2024. Namun, awal November 2023 lalu, Majelis Kehormatan MK menyatakan Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi. Hal itu terkait Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/223 soal syarat usia capres dan cawapres (Kompas.id, 7/11/2023).
Putusan itu membolehkan warga di bawah 40 tahun maju sebagai capres atau cawapres dengan catatan pernah atau masih menduduki jabatan dari pemilu sebelumnya. Putusan ini membuka jalan bagi Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Joko Widodo, menjadi cawapres pendamping capres nomor urut 2, Prabowo Subianto.
Anita menilai, demokrasi yang tidak beretika bisa berbahaya bagi bangsa Indonesia. Sebab, pemimpin tanpa etika tidak memiliki panduan untuk mengerem tindakannya untuk berbuat buruk. Kondisi ini bisa berujung pada intimidasi kelompok tertentu hingga korupsi. ”Kalau ada yang bilang etika ndasmu, itu enggak bisa (diterima),” ucapnya.
Itu sebabnya, menurut Anita, Pemilu 2024 membutuhkan sosok pemimpin yang menjunjung tinggi etika. Etika akan membuat demokrasi lebih bermaslahat bagi masyarakat. ”Tanpa etika, demokrasi hanya akan dimanipulasi untuk kepentingan siapa pun yang memiliki sumber daya agar mengatur pikiran-pikiran orang lain,” ungkap Anita.
Tanpa etika, demokrasi hanya akan dimanipulasi untuk kepentingan siapa pun yang memiliki sumber daya agar mengatur pikiran-pikiran orang lain. (Anita)
Ia mengingatkan ajaran Gus Dur tentang etika demokrasi. Gus Dur selalu menekankan bahwa demokrasi itu semuanya dari rakyat, untuk rakyat, dan demi rakyat. Seluruh keputusan harus memihak rakyat dan berdasarkan konstitusi. Penegakan hukum juga tidak tajam ke bawah dan tumpul ke atas. ”Gus Dur melindungi hak setiap warga, apa pun statusnya,” ucapnya.
Muhammad Nashrul Abdillah, Ketua Panitia Bersama Haul Ke-14 Gus Dur di Cirebon, menambahkan, acara haul kali ini menjadi media untuk menyebarluaskan pandangan etika demokrasi Gus Dur. Sebelumnya, pihaknya juga menggelar Forum Demokrasi untuk membahas pemilu damai, terutama di Cirebon.
”Tahun ini adalah momentum penentu masa depan Indonesia karena ada pemilu. Tapi, pemilu sering kali menghasilkan polarisasi di masyarakat. Haul ini tidak hanya memperingati (wafatnya) Gus Dur, tetapi juga mempererat jejaring untuk mengawal pemilu,” ungkap Nashrul.
Baca juga: Haul Gus Dur, Momentum Refleksi untuk Perbaikan Demokrasi
