Tanggapi Kritikan dari Kampus, Presiden Jokowi: Itu Hak Demokrasi

Presiden Jokowi menanggapi petisi dari berbagai perguruan tinggi dengan menyebutnya sebagai hak demokrasi.

KOMPAS/CYPRIANUS ANTO SAPTOWALYONO

Presiden Joko Widodo saat menjawab pertanyaan awak media di sesi keterangan pers seusai membuka Kongres XVI GP Ansor di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (2/2/2024).

JAKARTA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa merupakan hak demokrasi dan hak setiap orang untuk berbicara dan berpendapat. Hal ini disampaikan Kepala Negara saat ditanya awak media terkait dengan petisi atau seruan dari sejumlah universitas di Tanah Air yang mengkritik pemerintahannya.

”Ya, itu hak demokrasi, setiap orang boleh berbicara, berpendapat. Silakan,” kata Presiden Joko Widodo saat menjawab pertanyaan awak media di sesi keterangan pers seusai membuka Kongres XVI GP Ansor di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (2/2/2024).

Baca Berita Seputar Pemilu 2024

Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.

Kunjungi Halaman Pemilu

Ya, itu hak demokrasi, setiap orang boleh berbicara, berpendapat. Silakan.

Secara terpisah, Koordinator Staf Khusus Presiden Anak Agung Gde Ngurah Ari Dwipayana ketika diminta tanggapan terkait dengan seruan keprihatinan dari sejumlah kampus di Indonesia terhadap jalannya kontestasi di Pemilu 2024 menuturkan, dalam negara demokrasi, kebebasan untuk menyampaikan pendapat, seruan, petisi, ataupun kritik harus dihormati.

”Kemarin Bapak Presiden juga telah menegaskan freedom of speech adalah hak demokrasi,” ujar Ari melalui keterangan tertulis.

Baca juga: Respons Jokowi Menjawab Tuntutan Sivitas Akademika Dinanti Publik

KOMPAS/CYPRIANUS ANTO SAPTOWALYONO

Koordinator Staf Khusus Presiden Anak Agung Gde Ngurah Ari Dwipayana saat menjawab pertanyaan awak media di Gedung Utama Sekretariat Negara, kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (29/1/2024).

Iklan

Ari menuturkan, kritik adalah vitamin untuk terus melakukan perbaikan pada kualitas demokrasi di Indonesia. Demikian pula perbedaan pendapat, perbedaan perspektif, perbedaan pilihan politik adalah sesuatu yang sangat wajar dalam demokrasi.

Apalagi, di tahun politik menjelang pemilu, menurut Ari, pertarungan opini pasti terjadi. ”Akhir-akhir ini terlihat ada upaya yang sengaja mengorkestrasi narasi politik tertentu untuk kepentingan elektoral. Strategi politik partisan seperti itu juga sah-sah saja dalam ruang kontestasi politik. Namun, ada baiknya, kontestasi politik, termasuk dalam pertarungan opini, dibangun dalam kultur dialog yang substantif dan perdebatan yang sehat,” kata Ari.

Baca juga: Kampus Serukan Keprihatinan atas Kontestasi Pemilu 2024

Menurut Ari, Presiden Jokowi tetap berkomitmen untuk melaksanakan prinsip-prinsip demokrasi sesuai nilai-nilai Pancasila dan koridor konstitusi.

KOMPAS/FERGANATA INDRA RIATMOKO

Guru Besar Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada Prof Koentjoro (tengah) membacakan Petisi Bulaksumur di Balairung UGM, Yogyakarta, Rabu (31/1/2024).

Sebelumnya, dalam beberapa hari terakhir, sejumlah kampus di Tanah Air menyampaikan keprihatinan terkait kontestasi di Pemilu 2024. Mereka gelisah dengan perkembangan politik di Tanah Air yang dipandang semakin keluar dari jalur demokrasi dan reformasi.

Penyelenggara negara, yakni Presiden, diminta tanggap mengantisipasi dengan menjawab semua poin dengan baik serta punya kesadaran terhadap suara dari kampus.

Baca juga: Sivitas Akademika UGM Sampaikan Petisi, Minta Presiden Kembali ke Koridor Demokrasi

Peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Firman Noor, berpendapat, antara lain, hal yang disampaikan sivitas akademika lahir atas kajian akademis yang obyektif, bukan atas kepentingan sesaat ataupun kepentingan politik praktis.

”Namun, sayangnya kita sulit mengharapkan ada pernyataan Presiden untuk menjawab dengan baik semua tuntutan yang disampaikan oleh kalangan sivitas akademika itu. Bahkan, saya melihat Presiden hanya memberikan tanggapan yang saya sebut ciri khasnya, seperti memberi pernyataan ’itu hak demokrasi’, seperti tidak terjadi apa-apa dan tidak sensitif,” ujar Firman.

KOMPAS/INGKI RINALDI

Peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional Firman Noor