Kampus Serukan Keprihatinan atas Kontestasi Pemilu 2024

Permasalahan utama pemilu saat ini adalah netralitas palsu dan kecurangan penyelenggara negara.

KOMPAS/REGINA RUKMORINI

Sivitas akademika Universitas Islam Indonesia bersama-sama menyerukan kritik terhadap perilaku dan tindakan Presiden Jokowi yang saat ini cenderung menunjukkan keberpihakannya pada kelompok tertentu, Kamis (1/2/2024).

JAKARTA, KOMPAS — Sejumlah kampus di Indonesia terus menyampaikan seruan keprihatinan terhadap jalannya kontestasi di Pemilihan Umum 2024. Keprihatinan itu, antara lain, terkait adanya penyelenggara negara yang diduga menjauhi jalan demokrasi dan masuk dalam konflik kepentingan di kontestasi Pemilu 2024. Seruan serupa juga disampaikan berbagai kelompok masyarakat sipil di Tanah Air.

Sementara itu, pada Kamis (1/2/2024) sore, calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD, menyerahkan surat pengunduran dirinya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan kepada Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta. Sebelumnya, Mahfud menyatakan pengunduran dirinya sebagai menteri itu untuk menghindari konflik kepentingan dan intervensi politik.

Baca Berita Seputar Pemilu 2024

Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.

Kunjungi Halaman Pemilu

Pada Kamis siang, di Wonogiri, Jawa Tengah, Presiden Jokowi menyatakan, keputusan Mahfud itu adalah hak yang dihargainya. ”Ya, itu hak dan saya sangat menghargai. Saya sangat menghargai,” ujar Jokowi.

Baca juga: Seruan UII: Setiap Pejabat Negara yang Ikut Kampanye Harus Mundur

Mundur

Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) Fathul Wahid, dengan didampingi kalangan sivitas akademika UII, di Kampus Terpadu UII, Yogyakarta, Kamis, menyampaikan pernyataan sikap sivitas akademika UII bertajuk ”Indonesia Darurat Kenegarawanan”. Dalam pernyataan itu disampaikan bahwa setiap pejabat yang memiliki akses terhadap sumber dana negara dan terlibat sebagai tim sukses atau ikut dalam kampanye salah satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden diminta mundur dari jabatannya.

Sehari sebelumnya, seruan serupa disampaikan sivitas akademika Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta. Mereka menyerukan ajakan kembali ke jalan demokrasi.

KOMPAS/DAHLIA IRAWATI

Sekelompok masyarakat di Malang berunjuk rasa membaca petisi penyelamatan demokrasi Indonesia dalam aksi Kamisan, Kamis (1/2/2024). Aksi dalam forum Kamisan tersebut juga menyoroti anak haram konstitusi dan pelanggar HAM.

Pada Jumat (2/2/2024), menurut rencana, sivitas akademika Universitas Indonesia (UI) juga akan menyampaikan deklarasi kebangsaan.

Guru Besar Fakultas Hukum UI Sulistyowati Irianto mengatakan, mimbar akademik di depan Rektorat UI itu untuk menyikapi perkembangan politik terakhir jelang pemungutan suara Pemilu 2024. Sivitas akademika UI merasa prihatin atas hancurnya tatanan hukum dan demokrasi akibat pelaksanaan pemilu yang tidak beradab serta bermartabat. ”Ini intinya kami menyikapi perkembangan politik terakhir menjelang Pemilu 2024,” ujarnya.

Permasalahan utama pemilu saat ini, kata Sulistyowati, adalah netralitas palsu dan kecurangan penyelenggara negara. Menurut dia, pemilu saat ini diwarnai dengan pengerahan kekuatan lembaga kenegaraan dan sumber dana tanpa batas.

Demokrasi di Tanah Air sedang tidak baik-baik saja.

Baca juga: Sivitas Akademika UGM Sampaikan Petisi, Minta Presiden Kembali ke Koridor Demokrasi

Iklan

Di Jakarta, kemarin, dalam aksi Kamisan ke-804 yang berlangsung di bawah guyuran hujan, perwakilan dari 145 organisasi masyarakat sipil menyerukan penyelamatan Indonesia dari kepentingan dan ambisi kekuasaan kelompok tertentu.

Di Malang, Jawa Timur, sekelompok masyarakat yang tergabung dalam forum Kamisan juga menyerukan penyelamatan demokrasi. Penantian Ginting, mahasiswa Universitas Brawijaya, dalam forum Kamisan itu menyampaikan, demokrasi di Tanah Air sedang tidak baik-baik saja.

KOMPAS/ZULKARNAINI

Sejumlah advokat yang mengatas nama Tim Pembela Demokrasi Indonesia dan Perekat Nusantara menggugat Presiden Jokowi dan keluarganya ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Jumat (12/1/2024). Jokowi digugat atas tuduhan melanggengkan politik dinasti pada Pemilu 2024.

Konflik kepentingan

Fathul Wahid menyampaikan, mundur dari jabatan menjadi satu-satunya jalan bagi pejabat negara yang menjadi tim sukses atau ikut dalam kampanye salah satu pasangan capres-cawapres untuk menunjukkan netralitas dan mencegah penyalahgunaan dana negara. ”Potensi konflik kepentingan selalu ada. Mundur adalah pilihan yang semestinya dijalankan karena ketika seseorang masih dalam jabatannya sebagai pejabat negara dan ikut dalam kampanye, kita tidak bisa menjamin bahwa jabatan tersebut kalis, bersih dari kepentingan politik,” tuturnya.

Presiden juga diminta berhenti memanfaatkan institusi kepresidenan guna memenuhi kepentingan politik keluarga melalui keberpihakannya kepada salah satu pasangan calon. ”Presiden harus bersikap netral dan adil karena dia adalah pemimpin untuk semua kelompok dan golongan dan bukan untuk sebagian kelompok saja,” tutur Fathul.

Adapun sivitas akademika UGM, Rabu (31/1/2024), menyampaikan petisi kepada Presiden Jokowi yang berisi permintaan agar Presiden dan jajarannya kembali kepada koridor demokrasi.

”Kami segenap sivitas akademika UGM meminta, mendesak, dan menuntut segenap aparat penegak hukum serta semua pejabat negara dan aktor politik yang berada di belakang Presiden Joko Widodo, termasuk Presiden sendiri, untuk segera kembali pada koridor demokrasi, serta mengedepankan nilai-nilai kerakyatan dan keadilan sosial,” kata Guru Besar Fakultas Psikologi UGM Koentjoro saat membacakan petisi di Balairung UGM, Yogyakarta.

Presiden juga diminta berhenti memanfaatkan institusi kepresidenan guna memenuhi kepentingan politik keluarga melalui keberpihakannya kepada salah satu pasangan calon.

Baca juga: Jaga Marwah Demokrasi, Mahfud MD Nyatakan Mundur dari Kabinet Jokowi

Menunggu keppres

Seusai menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden, dengan didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Mahfud menyampaikan bahwa posisi sebagai Menko Polhukam benar-benar akan rampung setelah terbitnya keputusan presiden (keppres). ”Sampai ada keppres,” ujar Mahfud.

Mahfud menegaskan, mundur dari kabinet merupakan keputusannya sendiri. Karena itu, ia tak akan mengaitkan keputusan itu dengan menteri lain.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Mahfud MD, pada Desember 2019.

Mahfud menyampaikan, pihaknya tidak mengharapkan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang menjadi calon presiden nomor urut 2 mengikuti jejaknya mundur dari kabinet.

”Etika saya itu bukan soal yang lain ikut berhenti atau tidak. Etika saya itu, saya dulu diangkat dengan penuh penghormatan, maka saya harus menghadap dengan penuh penghormatan juga, itu saja kalau etika saya. Kalau yang lain-lain itu saya enggak ikut, urusan menteri lain,” kata Mahfud. (EGI/DIA/WKM/CAS/NAD/ANA/WIL)