Ajakan Mengawasi Pemilu Jujur dan Adil Makin Bergaung dari Kampus

Sivitas akademika perguruan tinggi di Indonesia diajak mengawasi dan mengawal secara ketat Pemilu 2024.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Para guru besar, alumni, dan warga Universitas Indonesia (UI) menyampaikan deklarasi kebangsaan terkait kondisi terkini menjelang Pemilu 2024 di Kampus UI, Depok, Jawa Barat, Jumat (2/2/2024).

JAKARTA, KOMPAS — Seruan keprihatinan dari sejumlah kampus di Indonesia terhadap jalannya kontestasi di Pemilu 2024 terus bergulir. Ajakan kepada sivitas akademika di kampus seluruh Indonesia semakin digaungkan untuk mengawal pelaksanaan Pemilu 2024 yang adil, jujur, dan bermartabat.

Pada Jumat (2/2/2024), para guru besar, alumni, dan warga Universitas Indonesia (UI) menyampaikan deklarasi kebangsaan untuk menyikapi kondisi terkini Pemilu 2024 di Kampus UI, Depok, Jawa Barat. Pernyataan sikap ”Pesan Kebangsaan Sivitas Akademika UI” itu dipimpin oleh Ketua Dewan Guru Besar Universitas Indonesia Harkristuti Harkrisnowo.

Baca Berita Seputar Pemilu 2024

Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.

Kunjungi Halaman Pemilu

Pernyataan sikap diawali dengan aksi para puluhan guru besar dan alumni yang mengenakan toga melakukan jalan kaki atau long march dari Balai Sidang UI menuju area halaman Rektorat UI. Selain itu, Himne Guru Besar, Himne UI, hingga ”Maju Tak Gentar” turut dinyanyikan para guru besar dan alumni UI tersebut.

Mereka menuntut agar semua aparatur sipil negara, pejabat pemerintah, TNI, dan Polri netral serta dibebaskan dari paksaan untuk memenangkan salah satu pasangan calon presiden. Mereka juga meminta agar pemilu dapat dijalankan tanpa intimidasi dan ketakutan serta mengutuk segala bentuk tindakan yang menindas kebebasan berekspresi.

Baca juga: Kampus Serukan Keprihatinan atas Kontestasi Pemilu 2024

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Ketua Dewan Guru Besar Universitas Indonesia (UI) Harkristuti Harkrisnowo membacakan pernyataan sikap terkait kondisi terkini menjelang Pemilu 2024 di Kampus UI, Depok, Jawa Barat, Jumat (2/2/2024).

Menurut Harkristuti, sivitas akademika UI merasa prihatin atas hancurnya tatanan hukum dan demokrasi akibat pelaksanaan pemilu yang tidak beradab serta bermartabat. Mereka merasa terpanggil untuk memulihkan demokrasi yang sudah terganggu akibat kecurangan dalam perebutan kuasa yang nihil etika. Penyelewengan ini telah menggerus keluhuran budaya bangsa Indonesia.

”Saat ini, Indonesia dirasa telah menghilangkan etika dalam bernegara dan bermasyarakat, terutama korupsi, kolusi, dan nepotisme yang telah menghancurkan kemanusiaan,” kata Harkristuti.

Sivitas akademika UI berkomitmen menjamin Pemilu 2024 berlangsung demokratis. Demokrasi yang sudah lama ada di Indonesia tetap harus dijaga, terutama dalam kontestasi politik lima tahunan. Karena itu, segala tindakan yang merusak demokrasi harus dilawan.

Pihaknya mengajak sivitas akademika semua perguruan tinggi di seluruh Indonesia mengawasi dan mengawal secara ketat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di wilayah masing-masing. ”Kita juga tidak mau pada 2024 ini, demokrasi kita dirusak oleh perbuatan yang tidak sesuai dengan etika-etika bernegara,” ujar Harkristuti.

Baca juga: Tanggapi Kritikan dari Kampus, Presiden Jokowi: Itu Hak Demokrasi

Di Samarinda, Kalimantan Timur, para dosen yang tergabung dalam Koalisi Dosen Universitas Mulawarman (Unmu) juga menyampaikan hal serupa. Bahkan, menurut Pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unmul Sri Murlianti yang juga penggagas gerakan Koalisi Dosen Universitas Mulawarman, demokrasi Indonesia saat ini tengah berada dalam ancaman bahaya. Sebab, telah terjadi sejumlah penyimpangan dari etika dan prosedur demokrasi di Indonesia sejak masa Reformasi 1998.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Para aktivis dan masyarakat peduli pelanggaran hak asasi manusia serta Koalisi Masyarakat Sipil berkumpul dalam Aksi Kamisan ke-804 di seberang Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (1/2/2024).

Penyimpangan tersebut ditunjukkan dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dinilai cacat etika karena memberikan jalan bagi politik dinasti. Selain itu, terdapat pula keterlibatan aparatur negara yang dianggap menggadaikan netralitasnya.

Iklan

”Presiden tidak boleh memihak. Jokowi adalah Presiden seluruh rakyat Indonesia, bukan Presiden untuk anak dan keluarganya. Jadi, langkah politik yang hanya ditujukan untuk kepentingan dinastinya harus dihentikan,” ucap Murlianti.

Sehari sebelumnya, seruan serupa disampaikan sivitas akademika Universitas Islam Indonesia (UII). Mereka menyerukan setiap pejabat yang memiliki akses terhadap sumber dana negara dan terlibat sebagai tim sukses atau ikut dalam kampanye salah satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden diminta mundur dari jabatannya.

Sivitas akademika Universitas Gadjah Mada, Rabu (31/1/2024), juga menyampaikan petisi kepada Presiden Jokowi yang berisi permintaan agar Presiden dan jajarannya kembali kepada koridor demokrasi.

Bantahan Rektor Unhas

Rektor Universitas Hasanuddin (Unhas), Makassar, Jamaluddin Jompa mengeluarkan surat maklumat seusai forum guru besar dan dosen menyatakan keprihatinan atas perkembangan demokrasi Indonesia menjelang Pemilu 2024. Jamaluddin mengatakan, kelompok yang mengatasnamakan guru besar dan dosen Unhas yang menyampaikan keprihatinan dengan tema ”Menyelamatkan Demokrasi” tidak mewakili institusi.

Sebelumnya, sejumlah guru besar dan dosen Unhas Makassar turut menyampaikan keprihatinan atas kondisi demokrasi di Indonesia. Mereka mengingatkan Presiden Jokowi dan semua pejabat negara agar mengedepankan nilai-nilai kerakyatan dan keadilan sosial serta rasa nyaman dalam berdemokrasi.

”Flyer (selembaran) yang mengatasnamakan guru besar dan dosen Unhas untuk mengajak menyampaikan keprihatinan itu tidak mewakili Unhas sebagai institusi,” kata Jamaluddin.

Walau demikian, kebebasan berpendapat harus dihargai dan dijunjung tinggi sebagai amanat konstitusi. Pilihan politik yang beragam juga harus dihormati dan dihargai. Jamaluddin mengajak sivitas akademika Unhas untuk menjaga situasi dan kondisi menjelang Pemilu 2024 tetap kondusif.

KOMPAS/BAHANA PATRIA GUPTA

Petugas mengambil kotak logistik Pemilu 2024 untuk dimasukkan ke dalam truk dan akan dikirim ke Kecamatan Wiyung di Gudang KPU Surabaya, Surabaya, Jumat (2/2/2024).

Pandangan Indonesianis

Guru Besar Universitas Deakin Australia, Greg Barton, mencermati kehidupan demokrasi Indonesia yang menurun di akhir masa pemerintahan Jokowi. Hal tersebut disampaikan Greg dalam diskusi bertajuk ”The View from Outside: How Indonesianists See Our Democracy, Elections, and Political Development”, secara daring, Jumat.

Menurut Greg, pemerintahan Jokowi yang sudah berjalan sembilan tahun memang telah berhasil meningkatkan perekonomian, termasuk menurunkan inflasi dan angka pengangguran. Namun, Jokowi kurang mendukung institusi-institusi demokrasi dan belum memiliki komitmen yang kuat pada reformasi demokrasi.

Baca juga: Tanggapi Kritikan dari Kampus, Presiden Jokowi: Itu Hak Demokrasi

Bahkan, di akhir masa jabatan Jokowi, justru ada tindakan untuk mempertahankan kekuasaan melalui jalan pintas. Pemerintah juga kurang melibatkan masyarakat dalam pengambilan setiap kebijakan. ”Saya akui telah terjadi penurunan demokrasi secara perlahan di bawah masa jabatan kedua Presiden Jokowi,” ucap Greg.

Walaupun demikian, penurunan itu bukan berarti sudah tak ada lagi nilai-nilai demokrasi yang bisa diharapkan. Paling penting, lanjut Greg, adalah kehadiran oposisi dan perjuangan masyarakat sipil yang harus punya napas panjang untuk menjaga demokrasi. Selain itu, melibatkan anak muda dalam proses pengawalan pemilu. Generasi muda terbiasa berpikir kritis dan bisa terlibat dalam mempertahankan demokrasi.

”Dan mungkin ada titik balik di mana kita melihat generasi muda Indonesia benar-benar terlibat dalam kampanye demokrasi dan mempertahankannya, karena itulah yang diperlukan,” kata Greg.

KOMPAS/ZULKARNAINI

Sejumlah advokat yang mengatasnamakan Tim Pembela Demokrasi Indonesia dan Perekat Nusantara menggugat Presiden Jokowi dan keluarganya ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Jumat (12/1/2024). Jokowi digugat karena dianggap melakukan perbuatan melawan hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintah negara (onrechtmatige overheidsdaad) terkait tuduhan politik dinasti.