Tanpa Ketegangan, Mahfud Serahkan Surat Mundur kepada Presiden

”Kami bicara dari hati ke hati dan penuh kekeluargaan. Tidak ada ketegangan apa pun,” kata Mahfud MD.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD seusai menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Menko Polhukam kepada Presiden Joko Widodo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (1/2/2024).

JAKARTA, KOMPAS — Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD akhirnya menyerahkan surat pengunduran diri dari kabinet kepada Presiden Joko Widodo pada Kamis (1/2/2024). Pertemuan selama lebih dari 10 menit di Istana Merdeka, Jakarta, itu disebut berlangsung tanpa ketegangan. Meskipun memutuskan mundur, Mahfud meyakini Kabinet Indonesia Maju tetap solid.

Mahfud tiba di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta sekitar pukul 16.30 WIB. Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 itu baru keluar dari Istana sekitar pukul 16.55 WIB.

Seusai bertemu Presiden, Mahfud mengungkapkan, posisi sebagai Menko Polhukam benar-benar akan rampung setelah terbitnya keputusan presiden (keppres). “Sampai ada keppres, sampai ada keppres dong, kalau belum ada keppresnya, tapi saya pergi kan colong playu,” ujar Mahfud ketika memberikan keterangan pers di Kantor Presiden dengan didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Kamis (1/2/2024).

Mahfud menegaskan, mundur dari kabinet merupakan keputusannya sendiri. Karena itu, ia tidak akan mengaitkan keputusan itu dengan menteri lain di kabinet. Menjawab pertanyaan wartawan, Mahfud menyampaikan tidak mengharapkan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang menjadi calon presiden nomor urut 2 mengikuti jejaknya mundur dari kabinet.

“Etika saya itu bukan soal yang lain ikut berhenti atau tidak, etika saya itu saya dulu diangkat dengan penuh penghormatan, maka saya harus menghadap dengan penuh penghormatan juga, itu saja kalau etika saya, kalau yang lain lain itu saya enggak ikut, urusan menteri lain,” tambah Mahfud.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD (kiri) memberikan keterangan kepada wartawasn seusai menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Menko Polhukam kepada Presiden Joko Widodo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (1/2/2024).

Mahfud pun menegaskan bahwa perbincangan dengan Presiden penuh kekeluargaan. “Alhamdulilah Bapak Presiden sama dengan saya. Kami bicara dari hati ke hati. Dan penuh kekeluargaan dan sama-sama tersenyum. Tidak ada ketegangan apa pun. Kita tersenyum, gembira, bercerita masa lalu ketika kita mulai bekerja,” ujar Mahfud.

Bahkan, menurut Mahfud, Presiden Jokowi mengatakan bahwa Mahfud adalah Menko Polhukam terlama sepanjang 10 tahun pemerintahan Presiden Jokowi. Mahfud menjabat selama 4,5 tahun. Menko Polhukam sebelumnya, Tedjo Edhy Purdijatno, menjabat tidak sampai setahun, Luhut Binsar Pandjaitan hanya menjabat 1 tahun 4 bulan, sedangkan Wiranto menjabat selama 3,5 tahun.

Perkembangan politik jelang Pilpres 2024 menjadi pertimbangan Mahfud memutuskan mundur dari kabinet. Ia mengaku harus fokus ke tugas lain sebagai calon wakil presiden. Pertemuan berlangsung lebih dari 10 menit karena banyak diisi dengan gurauan. Meski keluar kabinet, ia meyakini kabinet tetap solid. “Ya tentulah, itu, kan, pemerintah pasti bisa meng-handle itu, soliditas kabinet,” ujarnya.

Alhamdulilah Bapak Presiden sama dengan saya. Kami bicara dari hati ke hati dan penuh kekeluargaan, dan sama-sama tersenyum. Tidak ada ketegangan apa pun. Kita tersenyum, gembira, bercerita masa lalu ketika kita mulai bekerja.

Mahfud mengungkapkan, surat yang ia serahkan kepada Presiden berisi tiga hal. Pertama, pernyataan terima kasih kepada Presiden Jokowi yang pada 23 Oktober 2019 telah mengangkat dan melantik Mahfud sebagai Menko Polhukam. Kala itu, Presiden menyerahkan SK pengangkatan dengan penuh penghormatan.

“Sehingga saya secara resmi dan dengan penuh hormat juga hari ini menyampaikan surat untuk menyatakan minta atau mohon berhenti dengan surat itu,” ucap Mahfud.

Surat Mahfud juga memuat subtansi surat permohonan berhenti dari kabinet. Kemudian, Mahfud juga mohon maaf kepada Presiden apabila ada masalah-masalah yang kurang dilaksanakan dengan baik.

Terlambat

Ke depan, Mahfud menyebut bahwa penggantinya akan meneruskan beragam tugas, seperti penyelesaian kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, pelanggaran HAM berat, dan UU Mahkamah Konstitusi. “Saya sudah lapor Presiden ini (UU MK) ditahan dulu karena tidak bagus karena ada aturan peralihan, tapi nanti apa pun terserah kepada pemerintah,” tambahnya.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD (kiri) didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno memberikan keterangan kepada wartawasn seusai menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Menko Polhukam kepada Presiden Joko Widodo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (1/2/2024).

Secara terpisah, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto mengatakan, mundurnya Mahfud MD dari jabatan Menko Polhukam merupakan keputusan bijak dan dilandasi dengan niat baik. Keputusan tersebut sekaligus menjadi seruan moral agar dalam 13 hari ke depan menjelang pelaksanaan Pemilu 2024, etika dan norma sungguh-sungguh ditegakkan.

”Semoga keteladanan integritas dari Prof Mahfud MD dapat menular, termasuk (ke) Bapak Prabowo, sehingga, ya, meskipun di sana (Kementerian Pertahanan) anggarannya besar sekali, jadi rasanya kalau mundur dengan anggaran besar itu sayang,” ujar Hasto.

Secara terpisah, peneliti Indonesia Corruption Watch, Egi Primayogha, berpandangan, mundurnya Mahfud MD sebagai Menko Polhukam dinilai terlambat. Sebab, seharusnya langkah itu sudah dilakukan ketika dia mulai dicalonkan sebagai cawapres untuk menghindari terjadinya konflik kepentingan.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Menteri Sekretaris Negara Pratikno (kiri) mendampingi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD seusai menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Menko Polhukam kepada Presiden Joko Widodo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (1/2/2024).

Berkaca dari langkah Mahfud MD tersebut, kata Egi, ICW juga meminta menteri yang memiliki konflik kepentingan dalam Pemilu 2024 ini juga mengundurkan diri, tidak terkecuali Prabowo Subianto yang saat ini menjabat sebagai menteri pertahanan.

Di sisi lain, alasan Mahfud mundur dengan menyinggung adanya konflik kepentingan dan intervensi politik dinilai merupakan sindiran bagi Presiden. Dengan demikian, pengunduran diri Mahfud tersebut mestinya membuat Presiden berkaca karena diduga telah cawe-cawe dalam pemilu untuk meloloskan kepentingan keluarga dan kelompoknya. Akibatnya, terjadu pelanggaran terhadap prinsip etika publik dan terjadinya dugaan penyalahgunaan kekuasaan.

”Langkah yang mesti dilakukan Presiden adalah malu, minta maaf, dan mundur. Jika Presiden tidak mengundurkan diri, kita harus terus mengingat bahwa Presiden berkontribusi besar terhadap pemilu yang cacat etika dan integritas,” kata Egi.