logo Kompas.id
Politik & HukumTokoh Bangsa Serukan Pemilu...
Iklan

Tokoh Bangsa Serukan Pemilu yang Transparan

KPU miliki tanggung jawab moral dan politis yang berat sekaligus mulia karena KPU yang mengantarkan lahirnya presiden.

Oleh
IQBAL BASYARI
· 2 menit baca
Ketua Gerakan Nurani Bangsa (GNB) Sinta Nuriyah bertemu dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asy'ari di Gedung KPU, Jakarta, Rabu (31/1/2024). Sinta Nuriyah didampingi beberapa tokoh, seperti Makarim Wibisono, Erry Riyana Hardjapamekas, Komaruddin Hidayat, dan Alissa Wahid. Pertemuan GNB dengan KPU merupakan salah satu ikhtiar untuk memastikan transisi kepemimpinan melalui pemilu yang damai sehingga persatuan dan keutuhan bangsa terjaga.
KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Ketua Gerakan Nurani Bangsa (GNB) Sinta Nuriyah bertemu dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asy'ari di Gedung KPU, Jakarta, Rabu (31/1/2024). Sinta Nuriyah didampingi beberapa tokoh, seperti Makarim Wibisono, Erry Riyana Hardjapamekas, Komaruddin Hidayat, dan Alissa Wahid. Pertemuan GNB dengan KPU merupakan salah satu ikhtiar untuk memastikan transisi kepemimpinan melalui pemilu yang damai sehingga persatuan dan keutuhan bangsa terjaga.

JAKARTA, KOMPAS — Sejumlah tokoh bangsa yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa meminta Komisi Pemilihan Umum dapat menyelenggarakan Pemilihan Umum 2024 secara damai, jujur, adil, transparan, dan berwibawa. Pelaksanaan pemilu yang berkualitas dan bermartabat akan menghasilkan pemerintahan dengan legitimasi yang kuat.

Seruan tersebut disampaikan sejumlah tokoh bangsa dari Gerakan Nurani Bangsa (GNB) saat bertemu Komisi Pemilihan Umum di kantor KPU, Jakarta, Rabu (31/1/2024). Pertemuan tertutup selama dua jam itu dihadiri antara lain Sinta Nuriyah, istri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid, sebagai ketua gerakan. Bersama Sinta, hadir pula Komaruddin Hidayat, Erry Riyana Hardjapamekas, Makarim Wibisono, dan Alissa Wahid.

Baca Berita Seputar Pemilu 2024
Baca Berita Seputar Pemilu 2024
Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.
Kunjungi Halaman Pemilu

Baca juga: Ada Upaya Penggunaan Kekuasaan, Tokoh Bangsa Minta Presiden Jokowi Netral

Tanggung jawab moral

Seusai pertemuan, Komaruddin mengatakan, para tokoh bangsa menyampaikan harapan dan aspirasi masyarakat kepada KPU. Sebab, KPU memiliki tanggung jawab moral, historis, dan politis yang berat sekaligus mulia untuk melaksanakan pemilu. Proses pemilu yang dilaksanakan KPU bukan hanya melahirkan presiden, melainkan pemimpin bangsa yang punya kewajiban moral untuk mengantarkan dan melanjutkan pembangunan.

”Pada titik tertentu, posisi KPU di atas presiden karena KPU yang mengantarkan lahirnya presiden,” ujar anggota Dewan Penasihat Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat UIN Jakarta ini.

Iklan
Suasana pertemuan tokoh-tokoh Gerakan Nurani Bangsa (GNB) dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asy'ari di Gedung KPU, Jakarta, Rabu (31/1/2024).
KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Suasana pertemuan tokoh-tokoh Gerakan Nurani Bangsa (GNB) dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asy'ari di Gedung KPU, Jakarta, Rabu (31/1/2024).

Oleh karena itu, sejumlah tokoh yang tergabung dalam GNB ini berharap agar KPU bisa menyelenggarakan pemilu secara damai, jujur, adil, transparan, dan berwibawa. KPU harus bisa melaksanakan peran dan tanggung jawab dengan baik. Selain itu, didukung pula oleh peran para peserta pemilu dengan berkontestasi secara bermartabat dan mematuhi aturan pemilu.

”KPU wajib memperlakukan seluruh peserta pemilu secara adil dan setara demi menghasilkan pemilu yang berkualitas, bermartabat, dan menghasilkan pemerintahan dengan legitimasi yang kokoh,” kata Komaruddin.

Pada titik tertentu, posisi KPU di atas presiden karena KPU yang mengantarkan lahirnya presiden.

Erry mengingatkan, KPU harus bekerja transparan dalam setiap tahapan pemilu. Saat rekapitulasi suara, ia meminta agar KPU membuka akses Sistem Informasi Rekapitulasi Suara kepada publik. Dengan demikian, masyarakat bisa ikut mengawal proses rekapitulasi suara secara berjenjang, mulai dari tempat pemungutan suara hingga rekapitulasi nasional.

Sementara itu, Makarim mengingatkan, agar KPU melaksanakan pemilu sesuai asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Masyarakat pun akan mengawal dan memberikan masukan kepada KPU agar hasil pemilu bisa diterima dengan baik demi kemajuan dan kelanjutan pembangunan Indonesia.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asy'ari (kiri) mencium tangan Ketua Gerakan Nurani Bangsa (GNB) Sinta Nuriyah usai pertemuan di Gedung KPU, Jakarta, Rabu (31/1/2024).
KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asy'ari (kiri) mencium tangan Ketua Gerakan Nurani Bangsa (GNB) Sinta Nuriyah usai pertemuan di Gedung KPU, Jakarta, Rabu (31/1/2024).

Ketua KPU Hasyim Asy’ari mengatakan, KPU sepakat bahwa pemilu harus dijaga dan dikawal agar berjalan sesuai prosedur dan terhindar dari pelanggaran. Pihaknya pun terbuka dengan berbagai masukan, catatan, dan kritik dari para tokoh bangsa yang terus mengawal jalannya pemilu agar berlangsung secara transparan.

Baca juga: Pemilu Bermartabat Lahirkan Sosok Negarawan

Sebelumnya, kelompok GNB ini juga telah menemui sejumlah tokoh dan pemimpin bangsa untuk menyerukan pentingnya menjaga persatuan bangsa dalam kondisi apa pun, termasuk pemilu. Sejumlah tokoh dan pemimpin bangsa yang ditemui di antaranya Wakil Presiden Ma’ruf Amin pada Kamis (11/1/2024) dan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono pada Minggu (14/1/2024).

Editor:
MADINA NUSRAT
Bagikan
Logo Kompas
Logo iosLogo android
Kantor Redaksi
Menara Kompas Lantai 5, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
+6221 5347 710
+6221 5347 720
+6221 5347 730
+6221 530 2200
Kantor Iklan
Menara Kompas Lantai 2, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
+6221 8062 6699
Layanan Pelanggan
Kompas Kring
+6221 2567 6000