Mahfud MD Serap Aspirasi Masyarakat Lampung, Termasuk Keberpihakan Presiden
Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD, menanggapi pertanyaan terkait keberpihakan Presiden Joko Widodo pada Pemilu 2024.
/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2024%2F01%2F25%2F8457cb25-95d3-47d9-a6f6-a7fd138af228_jpg.jpg){kind=logo}
Calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD, saat menghadiri acara Tabrak Prof! di Bandar Lampung pada Kamis (25/1/2024) malam.
BANDAR LAMPUNG, KOMPAS — Calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD, menanggapi pendapat mahasiswa terkait keberpihakan Presiden Joko Widodo dalam Pemilihan Presiden 2024. Mahfud yang saat ini masih menjabat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan itu mengatakan, semua pihak bisa sama-sama melihat perkembangannya setelah masyarakat dan para pakar berpendapat di ruang publik.
Pendapat itu dilontarkan oleh Yafril, seorang mahasiswa yang hadir dalam acara Tabrak Prof! di Bandar Lampung, Kamis (25/1/2024) malam. Acara diskusi yang digelar di salah satu kafe di Bandar Lampung itu dihadiri ratusan warga dari berbagai kalangan, seperti mahasiswa, petani, danburuh.
Baca Berita Seputar Pemilu 2024
Semula, Yafril mengeluhkan tindakan represif aparat dalam berbagai aksi unjuk rasa. Ia juga mengemukakan berbagai persoalan sengketa tanah yang banyak terjadi di Lampung. Petani yang berupaya mempertahankan tanahnya sering kali mengalami tindakan represif dari aparat. Salah satunya pernah dialami petani di Lampung Tengah yang kepalanya diinjak oknum polisi pada September 2023.
Yafril juga berpendapat tentang sikap Presiden Joko Widodo yang terkesan mendukung salah satu pasangan calon. Menurut dia, sikap kepala negara itu dapat mencederai rakyat Indonesia. ”Wajar dong kalau masyarakat bilang Presiden tidak independen, begitu kan,” kata Yafril.
Presiden Joko Widodo saat menyampaikan keterangan pers terkait tragedi sepak bola di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Minggu (2/10/2022).
Menanggapi hal itu, Mahfud mengatakan, pertanyaan dan pendapat yang disampaikan Yafril menjadi salah satu yang terbaik. Jika tidak ada pertanyaan lain yang lebih baik, Mahfud bakal memberikan hadiah jaket bomber kepada mahasiswa tersebut.
”Soal yang terakhir, Presiden mendukung salah satu pasangan calon. Nah, masyarakat sudah mendengar. Ini adalah pendapat masyarakat. Pendapat pakar, pendapat berbagai ahli sudah muncul. Nanti kita lihat perkembangannya,” kata Mahfud yang disambut riuh para peserta.
Sebelumnya, saat Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja di Jawa Tengah pada Senin (22/1/2023), beredar sebuah video pendek yang menampilkan mobil berpelat Indonesia 1. Tampak acungan dua jari keluar dari kaca yang terbuka di sisi kiri bangku penumpang mobil tersebut.
Saat sesi wawancara dengan media di Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1/2024), Presiden Jokowi juga menyebut bahwa presiden dan menteri boleh berkampanye dan memihak, tetapi tidak boleh menggunakan fasilitas negara.
Pernyataan itu disampaikan Presiden Jokowi saat menjawab pertanyaan media mengenai adanya pandangan sejumlah menteri yang tidak ada hubungan dengan politik, tetapi menjadi tim sukses. Namun, ketika ditanya lebih lanjut apakah dirinya memihak atau tidak, Presiden Jokowi balik bertanya dan diikuti tawa kecil, ”Ya, saya mau tanya, memihak atau ndak? He-he-he.”
Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Sam Ratulangi (Unsrat), Ferry Daud Liando, menegaskan bahwa salam dua jari yang terlihat diacungkan dari dalam mobil RI 1 ketika kunjungan kerja di Jawa Tengah pada Senin sulit dibantah merupakan bukti dari bentuk dukungan Presiden kepada pasangan calon nomor urut dua. Salam dua jari ini sekaligus menjadi kode dari Presiden bagi para simpatisan Jokowi.
”Tinggal membutuhkan peran ekstra bagi Bawaslu untuk memastikan bahwa tindakan-tindakan Pak Jokowi sebagai presiden apakah masih ditoleransi atau ada tindakan-tindakan yang melanggar yang berpotensi menguatnya ketidakadilan dalam kontestasi pilpres,” ujar Ferry (Kompas.id, 24/1/2024).
Baca juga: Ditanya Soal Acungan Jari. Presiden Sebut Ketemu Masyarakat Menyenangkan
Kasus agraria
Selain menjawab pertanyaan soal keberpihakan Presiden, Mahfud juga menjawab pertanyaan terkait tindakan represif aparat dan penyelesaian kasus agraria. Menurut Mahfud, peraturan perundang-undangan tentang unjuk rasa dan menyatakan sikap di depan umum merupakan produk awal yang disusun saat era Reformasi.
”Unjuk rasa tidak boleh ditindak secara represif. Unjuk rasa tidak perlu minta izin, tetapi hanya perlu mengikuti aturan dan memberi tahu. Lalu berunjuk rasa dengan tertib. Boleh berorasi, boleh menyampaikan apa saja, sepanjang itu merupakan bagian dari keluhan masyarakat,” katanya.
Mahfud mengatakan, tindakan represif aparat merupakan pelanggaran atas prosedur pengamanan terhadap unjuk rasa. Dalam beberapa kasus di Indonesia, tindakan represif aparat itu menimbulkan korban jiwa dari kalangan mahasiswa.
/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2024%2F01%2F25%2F87a6fa3b-6370-4f73-b372-d8613fb71517_jpg.jpg){kind=logo}
Calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD, saat menghadiri acara Tabrak Prof! di Bandar Lampung pada Kamis (25/1/2024) malam.
Selain itu, Mahfud juga berjanji bakal menuntaskan persoalan reforma agraria jika terpilih dalam Pemilu 2024. ”Itu memang salah satu program kami mau menyelesaikan reforma agraria,” ujar Mahfud.
Ia menjelaskan, persoalan reforma agraria dilakukan dalam tiga langkah, yakni legalisasi dengan cara memberikan sertifikat kepada masyarakat sebagai pemilik tanah. Mahfud menyebut, langkah ini telah dilakukan Presiden Jokowi dengan membagi-bagikan sertifikat tanah kepada masyarakat.
Penyelesaian reforma agraria juga dilakukan dengan redistribusi dan pengembalian hak tanah rakyat yang digunakan di luar ketentuan yang berlaku.
Mahfud menyampaikan, penyelesaian kasus agraria bisa dilakukan dengan membentuk lembaga pengadilan khusus ad hoc. ”Itu baru ide. Membentuk semacam lembaga pengadilan khusus ad hoc khusus untuk menyelesaikan kasus-kasus agraria yang jumlahnya ribuan,” kata Mahfud.
Menurut Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) dalam Catatan Akhir Tahun 2023, terdapat 2.939 konflik selama 2015-2023. Ribuan konflik tersebut melibatkan 1,759 juta keluarga korban pada lahan seluas total 6,3 juta hektar.
Dalam satu dekade terakhir, puluhan orang tertembak, bahkan meninggal, saat memperjuangkan hak atas tanah. Sebagian dari perjuangan itu belum berujung. Tidak sedikit perjuangan yang akhirnya menemui jalan buntu. Tidak sedikit pula perkara yang terkubur dalam-dalam lantaran sulit dicari solusinya.
Baca juga: Mencari Penuntas Janji Reforma Agraria
