Gelar Adat untuk Mahfud MD dan Jurus Kampanye Sang Pendekar Hukum

Mahfud MD menyatakan, dirinya akan tetap menjadi pendekar hukum jika menang dalam pemilu.

DOKUMENTASI TKD GANJAR-MAHFUD

Calon wakil presiden nomor urut 3. Mahfud MD, saat menerima gelar ”Batin Perkasa Saibani Niti Hukum”, yang berarti Bangsawan Tangguh yang Berani Menjaga Hukum, dari Kerajaan Adat Skala Bram, Kamis (25/1/2024), di Kabupaten Lampung Barat.

Calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD, melakukan safari politik ke sejumlah daerah di Lampung, Kamis (25/1/2024). Dalam kunjungan itu, Mahfud menerima gelar adat, bertemu petani, hingga menggelar diskusi terbuka dengan masyarakat. Mahfud pun berupaya meyakinkan para pemilih bahwa ia akan tetap menjadi pendekar hukum jika memenangi Pemilu 2024.

Mahfud memulai safari politiknya dengan mengunjungi Kabupaten Lampung Barat yang berjarak sekitar 250 kilometer dari Kota Bandar Lampung, ibu kota Provinsi Lampung. Ia menyambangi daerah di wilayah barat Lampung itu dengan menaiki helikopter dari Bandara Radin Inten II, Lampung Selatan, Kamis pagi.

Baca Berita Seputar Pemilu 2024

Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.

Kunjungi Halaman Pemilu

Di Lampung Barat, Mahfud berkunjung ke Kerajaan Skala Brak. Di sana, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu menerima gelar Batin Perkasa Saibani Niti Hukum, yang berarti Bangsawan Tangguh yang Berani Menjaga Hukum.

Gelar itu diberikan karena Mahfud dinilai mempunyai komitmen yang kuat dalam penegakan hukumdi Indonesia. Ia juga dianggap mampu mengawal demokrasi dengan berlandaskan hukum.

Pemberian gelar berlangsung di Gedung Dalom Kepaksian Pernong dan disiarkan langsung melalui akun Instagram @mohmahfudmd milik Mahfud MD. Dalam rekaman video, Mahfud terlihat mengenakan baju adat Lampung berwarna hitam dan diarak dengan upacara adat untuk memasuki gedung Kerajaan Skala Brak.

DOKUMENTASI TKD GANJAR-MAHFUD

Calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD, saat menerima gelar ”Batin Perkasa Saibani Niti Hukum” yang berarti Bangsawan Tangguh yang Berani Menjaga Hukum, dari Kerajaan Adat Skala Bram, Kamis (25/1/2024), di Kabupaten Lampung Barat.

Selanjutnya, Mahfud menerima pusaka dari Paduka Yang Mulia Sai Batin Puniakan Dalom Beliau Sultan Sekala Brak Yang Dipertuan Ke-23 Edward Syah Pernong berupa keris. Selain itu, Mahfud juga menerima penyematan gelar adat.

Mahfud lalu mendapat piagam penghargaan ”Halu Sebatang di Tengah Padang” yang bermakna tidak akan goyang meski diterpa badai angin yang kencang. Piagam itu diberikan agar Mahfud selalu kokoh menegakkan hukum selama menjadi pemimpin.

”Kami mengundang Prof Mahfud bukan asal-asalan. Kami melihat track record-nya, terutama integritasnya saat menjalankan tugas,” kata Edward.

Baca juga: Mahfud MD Serap Aspirasi Masyarakat Lampung, Termasuk Keberpihakan Presiden

Mahfud menerima pemberian gelar adat itu dengan penuh sukacita. Cawapres pendamping Ganjar Pranowo itu pun mengapresiasi gelar kehormatan yang diberikan kepadanya.

Pria yang saat ini masih menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan itu juga berjanji akan menjalankan amanat dengan baik jika menang dalam pemilu. ”Jika Pak Ganjar dan saya diberi amanat, akan kami laksanakan dengan baik,” ucapnya.

KOMPAS/VINA OKTAVIA

Calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD, saat menghadiri acara ”Tabrak Prof!” di Bandar Lampung pada Kamis (25/1/2024) malam.

Penegakan hukum

Dari Lampung Barat, Mahfud melanjutkan safari politiknya ke Kabupaten Pesawaran untuk bertemu dengan para petani. Ia lantas menghadiri acara ”Tabrak Prof!” dan berdiskusi secara terbuka terkait berbagai persoalan hukum dan politik di Indonesia.

Dalam acara tersebut, Mahfud mendapat banyak pertanyaan dan tantangan dari peserta diskusi terkait komitmennya dalam menegakkan hukum di Indonesia jika terpilih sebagai wakil presiden. Salah satu pertanyaan itu dilontarkan oleh seorang mahasiswi bernama Mega.

Mulanya, Mega mengaku kecewa dengan kondisi politik di Indonesia saat ini yang diwarnai politik balas budi. Ia menyebut, hal itu membuat para elite politik di lingkaran pemerintahan menjadi antikritik.

Baca juga: Hindari Konflik Kepentingan, Mahfud MD Siap Mundur dari Jabatan Menko Polhukam

Ia lantas bertanya apakah Mahfud yang selama ini mendapat julukan sebagai pendekar hukum akan tetap berani mengkritik dan menindak orang-orang yang menyalahgunakan kekuasaan di pemerintahan.

”Apakah ketika nanti menjadi wapres akan tetap menjadi pendekar hukum? Berani tidak memenjarakan, memiskinkan, dan menghukum orang-orang yang korupsi dan menyalahgunakan kekuasaan?” tanya Mega dengan lantang.

KOMPAS/DIAN DEWI PURNAMASARI

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD bersalaman dengan pengasuh Pondok Pesantren An Nur Ngrukem, Bantul, Yogyakarta, Rabu (24/1/2024).

Pertanyaan itu kemudian dijawab dengan tegas oleh Mahfud. ”Saya akan tetap menjadi pendekar hukum,” ucap Mahfud disambut riuh para hadirin.

Mahfud mengatakan, ia tidak akan mengorbankan reputasi yang sudah dibangun selama puluhan tahun hanya demi karier politik lima tahun ke depan. Ia pun berjanji bakal tetap berani mengkritik siapa pun demi kemajuan bangsa Indonesia.

Dalam diskusi itu, ia juga menjawab pertanyaan dari peserta lain terkait penegakkan hukum di Indonesia. Mahfud menyoroti soal penegakan hukum yang masih tumpul ke atas, tetapi tajam ke bawah.

Iklan

Ia menyebut, penegakan hukum terhadap orang-orang penting dan punya uang sering kali tidak berjalan. Sementara itu, masyarakat miskin kerap mendapat perlakuan hukum yang tidak adil.

Saya akan tetap menjadi pendekar hukum.

KOMPAS/P RADITYA MAHENDRA YASA

Calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD, menunjukkan jaketnya yang akan diberikan bagi mahasiswa dengan pertanyaan terbaik dalam diskusi dan konsultasi hukum ”Tabrak Prof!” di Borjuis Kafe, Kota Semarang, Jawa Tengah, Selasa (23/1/2024).

Mahfud juga mendapat pertanyaan apakah jika terpilih sebagai cawapres, kebijakannya tidak akan ”disetir” oleh pimpinan partai pendukungnya. ”Ketika terpilih sebagai cawaspres, apakah Prof Mahfud tidak akan dinakhodai oleh ketua partai?” kata Roma, mahasiswa lainnya.

Menjawab pertanyaan itu, Mahfud menyampaikan, dirinya telah mempunyai kesepakatan dengan partai-partai pendukung. Oleh karena itu, para pemimpin partai politik tersebut tidak bisa mengatur kebijakan yang diambil.

Mahfud juga menjamin tidak ada yang dapat menekan dirinya. ”Tidak ada yang bisa mendikte Mahfud MD. Tidak ada,” ucapnya.

Keberpihakan Presiden

Dalam diskusi itu, juga muncul pendapat tentang kesan keberpihakan Presiden Joko Widodo terhadap salah satu pasangan calon (paslon). Mahfud pun menanggapi masalah itu.

”Soal presiden mendukung salah satu paslon. Nah, masyarakat sudah mendengar. Ini adalah pendapat masyarakat. Pendapat pakar, pendapat berbagai ahli, sudah muncul. Nanti kita lihat perkembangannya,” kata Mahfud yang disambut riuh para peserta.

Baca juga: Mahfud Tepis Isu Rencana Menghadap Presiden Joko Widodo

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Pasangan bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, menunjukkan buku visi dan misi berbentuk pop-up tiga dimensi saat tiba di Kantor Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, Kamis (19/10/2023).

Di forum itu, Mahfud tak melewatkan kesempatan untuk menyampaikan berbagai program dan janji jika menjadi pemenang dalam Pemilu 2024. Selain memaparkan program peningkatan dana desa dan internet gratis, ia juga berjanji bakal menuntaskan persoalan reforma agraria di Indonesia.

Mahfud menjelaskan, persoalan reforma agraria akan diselesaikan dengan beberapa langkah. Langkah pertama adalah legalisasi dengan cara memberikan sertifikat kepada masyarakat sebagai pemilik tanah. Mahfud menyebut, langkah ini telah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dengan membagikan sertifikat tanah kepada masyarakat.

Langkah berikutnya adalah redistribusi dan pengembalian tanah rakyat yang digunakan di luar ketentuan yang berlaku. Penyelesaian kasus agraria juga dilakukan dengan membentuk lembaga pengadilan khusus untuk menyelesaikan ribuan kasus sengketa agraria.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Pasangan calon presiden-calon wakil presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, mengikuti debat yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Kantor KPU, Jakarta, Selasa (12/12/2023).

Ceruk suara

Berdasar survei Litbang Kompas pada 29 November-4 Desember 2023, elektabilitas pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD paling bontot di antara pasangan calon lainnya. Hasil survei terhadap 1.364 responden di 38 provinsi di Indonesia dengan margin of error +/- 2,65 persen menujukkan, Ganjar Pranowo-Mahfud MD mendapat suara 15,3 persen.

Sementara itu, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka unggul dengan 39,3 persen suara, disusul Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan 16,7 persen. Sementara itu, pemilih yang masih bimbang (undecided voters) mencapai 28,7 persen.

Pengamat politik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung Robi Cahyadi Kurniawan berpendapat, masih banyak ceruk suara yang bisa diambil oleh pasangan Ganjar-Mahfud di Lampung. Apalagi, sampai hari ini cukup banyak masyarakat yang masih bimbang dan belum menentukan pilihan.

Baca juga: Elektabilitas Ganjar-Mahfud ”Rebound”

Lampung juga menjadi salah satu basis suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang mengusung Ganjar-Mahfud. Dalam Pemilu 2019, misalnya, PDI-P meraup suara terbanyak atau sekitar 20,42 persen di Lampung.

Kuatnya basis pendukung PDI-P di Lampung tidak terlepas dari sejarah masyarakat di wilayah itu yang sebagian besar merupakan transmigran asal Jawa Tengah dan Jawa Timur.

KOMPAS/FAKHRI FADLURROHMAN

Seorang pendukung mengenakan baju pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, di Gedung Serbaguna Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Kamis (28/12/2023).

”Kampanye yang dilakukan Mahfud MD di Lampung tujuan utamanya adalah menjaga basis ideologis PDI-P agar tidak pindah ke pasangan calon lain dan menjaga suara pemilih tradisional Nahdlatul Ulama,” kata Robi.

Sebagai partai pemenang pemilu di Lampung, PDI-P tentu akan bekerja semaksimal mungkin untuk memenangkan Ganjar-Mahfud. Safari politik yang dilakukan Mahfud ke Lampung menjadi strategi untuk mendulang suara saat pemungutan suara pada 14 Februari 2024.

Dalam safari politiknya, Mahfud mengatakan, warga yang hadir dalam forum diskusi ”Tabrak Prof!” tidak harus memilih dirinya. Ia meminta masyarakat memilih paslon yang dianggap paling benar dan dapat melaksanakan tugas agar Indonesia dapat menjadi negara yang lebih baik.

”Tapi, jika saya dianggap benar dalam pemilihan ini, ya terima kasih. Pilihlah saya,” kata Mahfud. Kalimat penutup diskusi malam itu menjadi jurus jitu kampanye dari sang pendekar hukum.