Survei Charta Politika: Elektabilitas Ganjar ”Rebound”, Anies Meningkat, Prabowo Stagnan

Berdasarkan hasil survei terbaru Charta Politika, masih ada 20,9 persen pemilih yang masih bisa berubah pilihannya.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Ketiga calon presiden (kanan ke kiri) Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo mengikuti debat yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di kantor KPU, Jakarta, Selasa (12/12/2023).

JAKARTA, KOMPAS — Elektabilitas pasangan calon presiden dan calon wakil presiden atau capres-cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, mulai naik kembali dan hampir bersinggungan dengan elektabilitas pasangan capres-cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar. Sebaliknya, elektabilitas pasangan capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, menurun. Dengan perolehan elektabilitas para kandidat yang ada saat ini, kemungkinan besar Pemilihan Presiden 2024 bakal berlangsung dua putaran.

Baca Berita Seputar Pemilu 2024

Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.

Kunjungi Halaman Pemilu

Berdasarkan hasil survei Charta Politika Indonesia periode survei 4-11 Januari 2024, elektabilitas Ganjar-Mahfud mencapai 28 persen. Ini artinya, elektabilitas pasangan calon (paslon) yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Perindo, dan Partai Hanura itu mulai rebound dibandingkan dengan survei sebelumnya, periode 20-27 Desember 2023, yang sebesar 26,5 persen.

Dalam survei kali ini, Charta Politika menggunakan metode wawancara tatap muka dengan jumlah sampel sebanyak 1.220 responden. Adapun tingkat toleransi kesalahan (margin of error) sebesar 2,82 persen.

Baca juga: Kampanye Terbuka Dimulai, Ganjar-Mahfud Hadirkan ”Hajatan Rakyat”

DOKUMENTASI TPN GANJAR-MAHFUD

Capres Ganjar Pranowo (tengah) beserta istri, Siti Atikoh, dan putra tunggal Ganjar, Alam Ganjar, di Lapangan Tegallega, Bandung, Jawa Barat, Minggu (21/1/2024).

Analis politik dari Charta Politika, Nachrudin, dalam jumpa pers daring, Minggu (21/1/2024), mengatakan, jika melihat tren elektabilitas Ganjar-Mahfud, elektabilitasnya sempat turun pada periode November hingga Desember 2023. Padahal, pada Oktober 2023, elektabilitas mereka sempat menyentuh 36,8 persen.

”Tetapi, di survei Januari 2024 ini, (elektabilitas) Ganjar-Mahfud sedikit rebound. Mungkin ini akibat debat capres yang kemarin terlaksana. Juga ada kenaikan (elektabilitas) di pasangan Anies-Muhaimin,” ujar Nachrudin.

Kenaikan elektabilitas Anies-Muhaimin terlihat dari hasil survei periode Januari ini. Dari hasil survei periode Desember, elektabilitas pasangan yang diusung oleh Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu sebesar 26,3 persen dan kini menjadi 26,7 persen.

”Jadi, ada persaingan ketat antara paslon nomor urut 3 (Ganjar-Mahfud) dan 1 (Anies-Muhaimin) karena keunggulan Ganjar masih di angka 1,3 persen. Margin of error sekarang 2 persen. Jadi, kalau kami masih anggap Ganjar dan Anies ini agak bersaing ketat,” ucap Nachrudin.

Baca juga: Awali Kampanye Terbuka di Banten, Anies-Muhaimin Perkuat Soliditas Pemilih

KOMPAS/ABDULLAH FIKRI ASHRI

Warga berfoto di depan baliho calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, di Lapangan Jatipamor, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, Minggu (21/1/2024).

Sebaliknya, elektabilitas Prabowo-Gibran, jika dibandingkan dengan hasil survei periode Desember, turun sebanyak 1,6 persen, dari 43,8 persen menjadi 42,2 persen.

”Elektabilitas Prabowo-Gibran malah belum ada kenaikan signifikan. Kalau dilihat penurunan di 43,8 persen ke 42,2 persen masih di rentang kesalahan. Jadi, ada stagnasi di Prabowo dan Gibran,” ucap Nachrudin.

Bisa berubah

Iklan

Charta Politika kemudian juga mengecek kemantapan pilihan pemilih. Hasilnya, sebesar 75,7 persen pemilih sudah merasa yakin dengan pilihan pasangan capres-cawapresnya. Namun, masih ada 20,9 persen yang kemungkinan bisa berubah pilihannya.

Margin of error sekarang 2 persen. Jadi, kalau kami masih anggap Ganjar dan Anies ini agak bersaing ketat.

Charta Politika juga tidak menemukan adanya gejala yang signifikan terkait pemilih yang tidak sejalan dengan pilihan bakal capres yang diusung partai politiknya. Sebab, dari hasil survei yang ada, pemilih partai sudah cenderung solid mendukung paslon yang diusung oleh partainya tersebut.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar saat hadir memenuhi undangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam acara Penguatan Antikorupsi untuk Penyelenggara Negara Berintegritas (Paku Integritas) bagi Capres dan Cawapres, di Gedung Juang KPK, Jakarta, Rabu (17/1/2024).

Misal, Anies-Muhaimin unggul di pemilih PKB, Nasdem, dan PKS. Begitu pula, pemilih Gerindra juga memilih Prabowo-Gibran, bahkan kesolidannya hampir 94 persen. Lalu, lebih dari 82 persen pemilih PDI-P juga telah memilih Ganjar-Mahfud. ”Artinya, memang pergeseran antara pilihan masyarakat ke partai dan paslon tidak akan berubah signifikan. Konstelasi sudah terpusat pada dukungan paslon masing-masing,” ucap Nachrudin.

Jika melihat tren elektabilitas paslon sekarang, hampir bisa dipastikan Pilpres 2024 berlangsung dua putaran. Kemudian, pasangan Prabowo-Gibran juga kemungkinan besar akan lolos di putaran pertama meskipun elektabilitasnya cenderung stagnan di kisaran 40 persen.

Lalu, terkait paslon yang bakal melawan Prabowo-Gibran di putaran kedua, Nachrudin belum dapat memastikannya. Sebab, hingga saat ini elektabilitas Ganjar-Mahfud dan Anies-Muhaimin juga dalam rentang margin of error.

”Memang ada keunggulan di Ganjar-Mahfud, tetapi keunggulannya itu hanya 1,3 persen. Bahwa memang ada kemungkinan Ganjar-Mahfud masuk putaran kedua, tetapi karena dalam rentang margin of error, ada kemungkinan Anies-Muhaimin yang masuk di putaran kedua,” kata Nachrudin.

Baca juga: Survei LSI Denny JA: Suara Prabowo Terus Naik, Kemenangan Satu Putaran Belum Pasti

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Tiga pasangan capres dan cawapres, yaitu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD, saat berfoto bersama dalam acara Penguatan Antikorupsi untuk Penyelenggara Negara Berintegritas (Paku Integritas) di Gedung Juang Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Rabu (17/1/2024).

Karena itu, perlu dilihat kembali pergerakan suara atau peta dukungan hingga hari pencoblosan pada 14 Februari 2024. Menurut dia, menarik dilihat, sejauh mana sisa dua debat nanti, yakni debat cawapres yang akan berlangsung malam ini dan debat capres pada 4 Februari mendatang, mampu memengaruhi pilihan pemilih terutama bagi Ganjar-Mahfud dan Anies-Muhaimin karena selisih di antara keduanya sangat ketat.

Baca juga: Isu ”Food Estate” hingga Wadas Diprediksi Jadi ”Amunisi” Cawapres

Terkait dimulainya kampanye rapat umum hari ini hingga 10 Februari mendatang, Nachrudin tak yakin kampanye yang ciri khasnya memobilisasi massa pendukung itu bakal mengubah pilihan pemilih. Menurut dia, pengaruh dua kampanye itu sangat kecil terhadap pilihan pemilih. Sebab, biasanya mereka yang hadir atau menyaksikan di kampanye rapat umum dan kampanye akbar merupakan pemilih yang sudah loyal atau mantap memilih.

”Memang pergeseran atau perpindahannya hanya sedikit saja. Karena, kalau kita lihat dari pertanyaan, kemantapan rata-rata yang memilih paslon nomor urut 1, 2, dan 3 sudah di angka 70 persen,” tuturnya.

KOMPAS/IQBAL BASYARI

Debat ketiga kandidat Pemilihan Presiden 2024 di Jakarta, Minggu (7/1/2024), dihadiri para calon presiden, yakni Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo.

Dalam jumpa pers, peneliti dari Charta Politika, Shinta Shelvyra, juga mengingatkan bahwa ada 25 persen responden yang mengetahui isu dugaan kecurangan dan keberpihakan oknum aparat kepada salah satu paslon. Kemudian, jika didalami, dari 25 persen responden tersebut, sebesar 76 persen menyatakan percaya ada dugaan kecurangan dan keberpihakan oknum aparat terhadap paslon tertentu.

Lalu, sebesar 17,2 persen responden mengaku pernah melihat arahan atau keterlibatan perangkat desa dalam kampanye. Kemudian, ada 15,7 persen responden pernah melihat dan menemukan adanya politisasi bansos. Bansos dari pemerintah pusat digunakan sebagai alat kampanye bagi salah satu paslon.

”Memang, kalau dilihat, angka responden yang tidak pernah melihat politisasi bansos cukup tinggi, yakni 80,8 persen. Namun, ini menjadi pekerjaan rumah khusus buat Badan Pengawas Pemilu bahwa memang masih ada orang yang merasa bahwa bansos dari pemerintah pusat itu kecenderungannya digunakan untuk kampanye salah satu paslon,” tutur Shinta.