PDI-P Menilai Pernyataan Presiden Jokowi Langgar Etika Politik

Pernyataan Jokowi soal keberpihakan presiden di pemilu yang disampaikan di hadapan petinggi TNI juga dinilai tak elok.

KOMPAS/NINO CITRA ANUGRAHANTO

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto saat menjumpai para kader PDI Perjuangan dari Kabupaten Sleman dalam Safari Kebangsaan Ke-2, di Kantor Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Sleman, di Tridadi, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin (26/11/2018).

JAKARTA, KOMPAS — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDI-P menilai pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa presiden boleh berpihak dan berkampanye melanggar etika politik dan pranata kehidupan bernegara yang baik. Pernyataan Jokowi itu juga dinilai menjelaskan alasan di balik intensnya Jokowi membuntuti kampanye dari capres PDI-P, Ganjar Pranowo.

Menurut Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto, pernyataan Presiden tersebut telah menciptakan sentimen negatif dari berbagai kalangan masyarakat.

Baca Berita Seputar Pemilu 2024

Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.

Kunjungi Halaman Pemilu

”Apa yang disampaikan Pak Jokowi akhirnya membuktikan bahwa pasangan (calon presiden-wakil presiden nomor urut 2) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka merupakan cermin dari ambisi tiga periode Jokowi yang selama ini ditolak oleh PDI Perjuangan bersama seluruh kelompok prodemokrasi, para budayawan, cendekiawan, dan juga kekuatan yang berjuang menjaga konstitusi,” tambahnya melalui keterangan tertulis, Kamis (25/1/2024).

Pernyataan Jokowi, lanjut Hasto, selain melanggar etika politik, juga pranata kehidupan bernegara yang baik. ”Bayangkan saja, Pak Jokowi ini sudah menjabat presiden dua periode dan konstitusi melarang perpanjangan jabatan. Dengan ketegasan Pak Jokowi untuk ikut kampanye, artinya menjadi manifestasi tidak langsung dari ambisi kekuasaan tiga periode. Publik kini mempersoalkan kembali berbagai rekayasa hukum di MK untuk meloloskan Gibran,” tuturnya.

Baca juga: Jokowi: Presiden Boleh Kampanye dan Memihak asal Tak Gunakan Fasilitas Negara

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Ketua Umum PDI Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri memberikan pidato politiknya saat peringatan hari ulang tahun ke-51 PDI-P di Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (10/1/2024).

Hasto juga menilai pernyataan Presiden Jokowi dan ambisinya berkuasa selama tiga periode menjelaskan mengapa Jokowi bersemangat membuntuti kampanye Ganjar, khususnya di Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, dan Nusa Tenggara Timur.

”Sebab Ganjar itu presiden rakyat, dekat dengan wong cilik, memiliki program rakyat miskin yang diterima luas, dan menampilkan model kepemimpinan yang menyatu dengan rakyat, ditambah ketegasan Prof Mahfud MD. Itulah yang ditakutkan dari Ganjar-Mahfud, sampai lebih sepertiga pengusaha penyumbang perekonomian nasional pun dikerahkan untuk dukung pasangan calon nomor urut 2,” paparnya menambahkan.

Baca juga: Berkali-kali Berkunjung ke Jateng, Jokowi Memotong Basis Ganjar-Mahfud?

Tak sebatas itu, Hasto juga menilai tidak elok pernyataan Presiden yang disampaikan di hadapan Prabowo yang saat itu hadir sebagai Menteri Pertahanan dan jajaran pimpinan TNI. ”TNI adalah kekuatan pertahanan yang seharusnya netral. Namun, hal tersebut justru mengungkapkan motif sepertinya ingin melibatkan TNI, setidaknya secara psikologis,” ujar Hasto.

Presiden Jokowi menyampaikan pernyataan bahwa presiden boleh berkampanye dan berpihak di Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1/2024).

KOMPAS/CYPRIANUS ANTO SAPTOWALYONO

Presiden Joko Widodo ketika menjawab pertanyaan awak media di Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1/2024).

”Itu, kan, hak demokrasi, hak politik setiap orang. (Hak) Setiap menteri, sama saja. (Hal) Yang paling penting, presiden itu boleh loh kampanye, presiden itu boleh loh memihak. Tapi, yang paling penting waktu kampanye tidak menggunakan fasilitas negara,” kata Presiden.

Iklan

”Kita ini pejabat publik juga pejabat politik. Masak gini enggak boleh berpolitik? Boleh. Menteri juga boleh,” lanjutnya (Kompas, 25/1/2024).

Saat ditemui seusai menonton pertunjungan teater Musuh Bebuyutan, Rabu malam, Hasto mengatakan, PDI-P sudah lama memprediksi sikap Presiden Joko Widodo di Pemilu 2024. Meski demikian, partai yang mengusung Joko Widodo di Pemilihan Presiden 2014 dan 2019 itu semula berharap Jokowi bisa menyiapkan proses transisi kepemimpinan yang demokratis dan akuntabel alih-alih berpihak kepada salah satu kandidat di Pemilihan Presiden 2024.

Saat ditanya soal respons Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, Hasto menyebut bahwa saat ini Megawati sedang berkontemplasi mendengarkan suara rakyat dan memberikan petunjuk kepada seluruh tim pemenangan untuk memenangkan capres-cawapres yang diusung PDI-P, Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka saat tiba dalam debat keempat calon presiden dan calon wakil presiden Pemilu 2024, di Jakarta Convention Center, Jakarta, Minggu (21/1/2024).

Hasto pun mengapresiasi kritik-kritik yang disuarakan oleh kelompok-kelompok prodemokrasi, akademisi, dan budayawan terhadap pernyataan Presiden.

Menteri mundur

Terkait dengan pernyataan Mahfud MD yang menyatakan akan mundur dari jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Hasto mengatakan, pada zaman Orde Baru Soeharto, situasi politik pernah diwarnai dengan mundurnya menteri secara massal. Fenomena mundurnya menteri secara massal itu kemudian menciptakan instabilitas politik.

Wacana mundurnya Mahfud tersebut masih akan dilihat berdasarkan situasi dan kondisi terkini. ”Wacana mundurnya Prof Mahfud itu sudah dibahas lama. Momentum pernyataan Pak Presiden sudah kami perhitungkan sebagai salah satu faktor yang nantinya akan berpadu dengan faktor-faktor yang lainnya,” kata Hasto.

Ia menegaskan, pernyataan Mahfud terkait rencana mundurnya itu adalah caranya untuk menunjukkan bahwa kekuasaan itu untuk rakyat. Ia pun pada saat debat juga sudah menyampaikan sinyal mundur dengan mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh Presiden Jokowi. ”Idealnya, beliau masih bisa mengawal agar pemilu ini benar-benar jujur, adil, tetapi ternyata berbagai bentuk intimidasi justru terjadi di depan mata,” kata Hasto.

Baca juga: Muhaimin Meminta Presiden Jokowi Cuti jika Berpihak

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud MD saat tiba dalam debat keempat calon presiden dan calon wakil presiden Pemilu 2024, di Jakarta Convention Center, Jakarta, Minggu (21/1/2024).

Sementara itu, peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Aisah Putri, berpandangan, pernyataan Presiden merupakan jawaban gamblang atas banyak pertanyaan terkait cawe-cawe politik yang pernah diungkapkan Jokowi, tahun lalu. Oleh karena itu, tidak mengejutkan jika Jokowi melalui pernyataannya saat ini membuka kemungkinan untuk ikut kampanye.

”Pernyataan Jokowi kemarin mungkin menjadi pernyataan pembuka atas langkah politik Jokowi yang lebih terang benderang ke depannya,” ujar Aisah.

Baca juga: Mahfud MD Menanti Momentum untuk Mundur dari Jabatan Menko Polhukam

Menurut Aisah, yang harus diwaspadai jika Presiden kemudian memutuskan berpihak serta berkampanye adalah potensi penyalahgunaan kekuasaan dan konflik kepentingan. Maka, ia mengingatkan, seluruh pejabat negara yang ingin kampanye, termasuk presiden, untuk cuti sesuai aturan Undang-Undang Pemilu atau bahkan lebih baik mundur dari jabatannya.

”Jika Pak Mahfud ingin mundur, sebaiknya tidak perlu ditunda lagi agar ia dapat menunjukkan bagaimana kepatutan pejabat negara dalam beraktivitas politik. Bahkan, sepatutnya itu dilakukan sejak lama; tidak hanya Pak Mahfud, tetapi juga pejabat lainnya,” kata Aisah.