Lantik Penjabat Ketua PWNU Jatim, Gus Yahya: Tak Terkait Pilpres 2024

Pergantian pimpinan PWNU Jatim disebut tidak terkait dengan dinamika politik Pemilihan Presiden 2024.

ARSIP PBNU

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf dan Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir di Gedung Danareksa, Jakarta Pusat, Senin (18/12/2023). Erick Thohir dilantik menjadi Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) PBNU masa khidmat 2022-2027.

SURABAYA, KOMPAS — Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Yahya Cholil Staquf melantik dan menyerahkan surat keputusan kepada KH Abdul Hakim Mahfudz sebagai penjabat sementara Ketua Tanfidziah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur. Yahya kembali menegaskan, pergantian pimpinan tersebut tidak terkait dengan dinamika politik Pemilihan Presiden 2024 yang tengah berlangsung, tetapi murni faktor internal organisasi.

Penyerahan surat keputusan (SK) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) nomor 267.D/A.II.04/01/2024 tentang pengesahan pergantian pengurus antarwaktu PWNU Jatim tersebut berlangsung di Surabaya, Senin (15/1/2024). Acara yang berlangsung secara tertutup bagi media itu juga dihadiri oleh Sekjen PBNU Saifullah Yusuf, Ketua PBNU yang juga Ketua Umum Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa, serta seluruh pengurus cabang NU di Jatim.

Ditemui seusai pelantikan, Yahya Cholil Staquf mengatakan, Ketua Tanfidziah PWNU Jatim antarwaktu bertugas melanjutkan konsolidasi organisasi hingga terselenggaranya konferensi wilayah untuk memilih Ketua PWNU Jatim definitif. menurut rencana, konferensi wilayah PWNU Jatim digelar pada Maret 2024.

”Jadi, ini tadi adalah penyerahan SK dan pelantikan Kiai Abdul Hakim Mahfudz sebagai Ketua Tanfidziah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama antarwaktu untuk melanjutkan konsolidasi sampai dengan diselenggarakannya konferensi wilayah,” ujar Yahya.

Baca juga : Membaca Arah Pilihan Politik Warga NU di Pemilu 2024

Sebelumnya, PBNU telah memberhentikan KH Marzuki Mustamar sebagai Ketua PWNU Jatim. Menurut Yahya, pemberhentian Marzuki tidak mengandung unsur politik, tetapi murni karena alasan internal di organisasi NU.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf menggelar konferensi pers mengenai sikap PBNU terkait situasi politik terkini di Kantor Pusat PBNU, Jakarta, Jumat (15/9/2023). Yahya menegaskan NU tidak memiliki hubungan erat atau keterikatan dengan partai politik tertentu. Jika ada warga NU yang masuk menjadi pengurus dan aktivis parpol, hal tersebut atas nama pribadi, bukan lembaga. Bagi NU, semua partai politik sama.

Pemberhentian terhadap fungsionaris atau pengurus di organisasi NU, lanjut Yahya, bukanlah hal yang baru. Sebelumnya, sejumlah pengurus di tingkat pusat ataupun daerah telah diberhentikan dari jabatannya, contohnya KH Subhan Zein.

”Kalau orang mau menghubung-hubungkan dengan masalah lain, silakan saja. Yang jelas ini masalahnya organisatoris, internal, dan tidak perlu dibesar-besarkan,” kata Yahya.

Kepada KH Abdul Hakim Mahfudz, Gus Yahya berpesan agar segera melakukan konsolidasi supaya hal-hal yang kurang sesuai dengan ketentuan organisasi NU segera ditata dan dirapikan kembali. Tujuannya, antara lain, agar konferensi wilayah bisa berlangsung dengan baik dan seluruh internal organisasi dalam keadaan solid.

Sementara itu, Abdul Hakim Mahfudz mengatakan, konsolidasi organisasi di tingkat PWNU Jatim akan dilakukan secara menyeluruh melibatkan berbagai pihak, termasuk PCNU dan badan otonom. Tujuannya, antara lain, untuk memastikan semua pihak mengetahui tugas dan kewajiban masing-masing, kemudian saling mendukung atau menunjang ke depan.

Baca juga : Berebut Suara Nahdliyin di Bumi Majapahit

”Mudah-mudahan kebersamaan di Jawa Timur, mulai tanfidziah, syuriah, mustasyar, ke depan bisa lebih dioptimalkan lagi,” ucap Abdul Hakim atau Gus Kikim.

KOMPAS/MAWAR KUSUMA WULAN

Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng, KH Abdul Hakim Mahfudz, memberikan sambutan di acara Peluncuran Gerakan Wakaf Indonesia yang diselenggarakan Badan Wakaf Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, Rabu (15/3/2023).

Dia menambahkan, pemberhentian KH Marzuki Mustamar dari jabatannya sebagai Ketua PWNU Jatim merupakan proses organisasi yang dilakukan di tingkat pusat atau pengurus besar. Oleh karena itu, Gus Kikim mengaku hubungannya secara pribadi dengan KH Marzuki tetap dalam kondisi baik.

”Sudah lama saya memiliki hubungan yang baik dengan beliau (KH Marzuki Mustamar). Saat ini saya hanya ditugasi oleh PBNU untuk melakukan konsolidasi dengan semua pihak (di internal organisasi),” ucap Abdul Hakim.

Konsolidasi organisasi di tingkat PWNU Jatim akan dilakukan secara menyeluruh melibatkan berbagai pihak, termasuk PCNU dan badan otonom. Tujuannya, antara lain, untuk memastikan semua pihak mengetahui tugas dan kewajiban masing-masing, kemudian saling mendukung atau menunjang ke depan.

Gus Kikim mengaku bukan figur baru di PWNU Jatim karena pernah menjadi pengurus sebelumnya. Oleh karena itulah semua pengurus atau fungsionaris PWNU Jatim sejatinya adalah kawan lamanya. Namun, pengasuh Ponpes Tebuireng, Jombang, itu mengaku belum sempat menggali cerita dari para pengurus wilayah karena pertemuan kali ini masih dipenuhi dengan suasana melepas kangen.

Pemberhentian KH Marzuki Mustamar dari jabatannya sebagai Ketua Tanfidziah PWNU Jatim sempat mendapat tanggapan dari calon wakil presiden Abdul Muhaimin Iskandar. Cawapres nomor urut 1 tersebut mengaku prihatin sebab, menurut dia, baru kali ini dalam sejarah NU ada pemecatan.

Baca juga : Pilpres 2024 Tak Seru Tanpa NU