Dinanti, Gagasan Capres Terapkan Transparansi pada Alutsista

Transparansi pada modernisasi alutsista jadi isu penting untuk didalami pada tiap capres. Perlu ditanyakan pula pelibatan KPK di dalamnya.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Teknisi menyiapkan pesawat Sukhoi milik TNI Angkatan Udara sebelum terbang di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (13/8/2014). Sukhoi merupakan salah satu jenis pesawat tempur untuk pertahanan dan menjaga keamanan wilayah Indonesia.

JAKARTA, KOMPAS — Debat ketiga kandidat Pemilihan Presiden 2024 untuk calon presiden dengan tema, antara lain, terkait pertahanan dan keamanan diharapkan mampu mengungkap visi dan misi kandidat mengenai postur pertahanan yang akan dibangun dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Hal itu termasuk turunannya, yaitu modernisasi alat utama sistem persenjataan atau alutsista.

Transparansi dan akuntabilitas dalam proses modernisasi alutsista menjadi salah satu isu yang penting untuk didalami. Permasalahan tersebut masih menjadi pekerjaan rumah dalam reformasi pertahanan.

Baca Berita Seputar Pemilu 2024

Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.

Kunjungi Halaman Pemilu

Debat ketiga kandidat pilpres yang dijadwalkan dilangsungkan pada Minggu (7/1/2024) itu akan mengangkat tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Disiapkan 11 panelis yang akan menyusun pertanyaan untuk debat tersebut.

Baca juga : Pesawat Tempur Bekas Punya Berbagai Kerentanan

Persoalan pengadaan

Ketua Badan Pengurus Centra Initiative Al Araf, Kamis (4/1/2024), berpandangan, debat yang mencakup tema pertahanan dan keamanan tersebut perlu mendalami strategi para capres tentang transparansi dan akuntabilitas proses modernisasi alutsista. Sebab, pengadaan alutsista memerlukan anggaran yang sangat besar dengan menggunakan skema kredit ekspor.

”Selama ini ada persoalan, seperti pembelian alutsista bekas, misal pesawat Mirage. Kemudian, apa yang terjadi dengan kecelakaan pesawat, termasuk Super Tucano? Apakah itu karena pembelian di bawah spesifikasi standar?” kata Al Araf.

Sebelumnya, Kementerian Pertahanan membeli 12 pesawat tempur Mirage 2000-5 dari Qatar. Semuanya adalah pesawat bekas. Meskipun pihak Kemenhan menyatakan pesawat itu memiliki teknologi yang setara dengan pesawat tempur Rafale yang dibeli dari Perancis, sejumlah kalangan memandang ada kerentanan pada pembelian itu, terutama terkait dengan sisa jam terbang pesawat.

Demikian pula untuk pesawat Super Tucano, selama 2023 sudah tiga pesawat jatuh. Dua unit di antaranya jatuh di Pasuruan, Jawa Timur, pada pertengahan November lalu dan satu unit lagi jatuh di Malang, Jatim, pada Februari (Kompas.id, 17/11/2023).

KOMPAS/FRANSISKUS WISNU WARDHANA DHANY

Al Araf

Para capres, lanjut Al Araf, juga perlu ditanya persetujuannya tentang wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menginvestigasi dugaan korupsi dalam pengadaan alutsista. Sejauh ini, hanya pihak militer yang dapat menanganinya, seperti Pusat Polisi Militer (Puspom).

Iklan

Para capres, lanjut Al Araf, juga perlu ditanya tentang strategi untuk memperkuat pertahanan di tengah anggaran yang terbatas. Pertanyaan itu perlu diajukan karena selama ini anggaran pertahanan dikatakan terbatas, tetapi penggunaan anggaran tampak tidak dilakukan berdasarkan skala prioritas. Contohnya, penggunaan anggaran kementerian pertahanan untuk lumbung pangan (food estate), pemasangan pompa air, hingga pembentukan komponen cadangan (komcad).

Berdasarkan dokumen visi-misi yang disampaikan, modernisasi alutsista sudah disebutkan termasuk juga materi lain, seperti profesionalisme dan kompetensi sumber daya manusia, pengembangan teknologi dan industri pertahanan dalam negeri, serta masalah kesejahteraan prajurit. Dari paparan itu, menurut pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi, belum ada capres yang mengungkap sumber dana yang akan digunakan untuk memenuhi rencana itu semua.

Baca juga : Sudah Tiga Super Tucano Jatuh, Investigasi Harus Menyeluruh

Menurut Fahmi, hal lain yang belum disinggung oleh para kandidat adalah mengenai reformasi pertahanan misalnya mengenai reformasi peradilan militer.

Menurut Fahmi, hal lain yang belum disinggung oleh para kandidat adalah reformasi pertahanan, misalnya mengenai reformasi peradilan militer, evaluasi kelembagaan TNI, serta peningkatan akuntabilitas dan sektor pertahanan. Ironisnya, lanjutnya, tak ada satu pun capres yang membahas keberlanjutan poros maritim dunia yang diusung Jokowi.

”Ini memang sebuah visi, tapi visi ini didasarkan pada geopolitik Indonesia. Saya berharap, ada pertanyaan pemantik dari panelis yang mengarah ke sana. Karena ini juga perlu dievaluasi. Apa pandangan para capres tentang poros maritim dunia, layak dilanjutkan ataukah tidak. Atau dilanjutkan dengan catatan, atau malah dihentikan sama sekali karena tidak realistis,” ungkapnya.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Imigran Rohingnya asal Myanmar antre makan di tempat penampungan bekas pabrik kertas di Kecamatan Rantau Selamat, Aceh Timur, Aceh, Sabtu (23/5/2015). Imigran ini mendapat asupan makanan tiga kali sehari dari dapur umum yang didirkan di lokasi penampungan.

Masalah pengungsi

Selain soal postur pertahanan, Ketua Jurusan Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Agus Haryanto mengatakan, pandangan para capres terkait dengan ASEAN, pengungsi Rohingya, dan krisis Myanmar juga dinantikan oleh khalayak luas. ”Bagaimana Indonesia menyikapi hal ini, terutama terkait dampak langsungnya ke Indonesia, yaitu para pengungsi,” kata Agus.

Hingga kini, ratusan pengungsi Rohingya berada di Aceh dan sempat menimbulkan permasalahan bagi warga setempat. Warga mengusir para pengungsi tersebut dari wilayah desanya.

Agus memprediksi, isu-isu aktual seperti pengungsi Rohingya dan serangan Israel ke Palestina beserta konfliknya yang berpotensi meluas di kawasan juga menjadi isu yang bisa mendulang suara. Capres, menurut Agus, harus jeli menyikapi hal ini dan bagaimana posisi mereka dikaitkan dengan persoalan hak asasi manusia. Di sisi lain, ada penolakan masyarakat terhadap pengungsi.

Baca juga : Alutsista dan Kekuatan Militer Indonesia

Pada sektor keamanan, Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso mengungkapkan, seperti diketahui, Pasal 30 UUD 1945 mengatur bahwa Kepolisian Negara RI merupakan komponen utama keamanan negara. Artinya, persoalan keamanan menjadi tugas pokok dan fungsi kepolisian. Namun, dalam beberapa hal, seperti penanganan terorisme dan kelompok bersenjata di Papua, tak hanya kepolisian yang terlibat, tetapi juga aparat TNI.

Menurut Sugeng, kewenangan penanganan terorisme dan keamanan di dalam negeri harus dikembalikan ke Polri secara penuh. TNI merupakan alat pertahanan dan keamanan dari luar. ”Jadi, Indonesia mau melibatkan Polri seperti apa. Ini kembali pada political will presiden. Oleh karena itu, penting mengetahui visi presiden terkait bagaimana menempatkan tupoksi Polri,” katanya.

Al Araf mengingatkan, para capres juga mesti ditanya tentang komitmen pengawasan terhadap kepolisian, termasuk pandangannya untuk memperkuat Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dan menambah kewenangan bagi Kompolnas untuk melakukan investigasi. Para capres juga perlu ditanya tentang rencana untuk mengubah kultur polisi yang militeristik menjadi humanis.