Anies Baswedan, Menuju Satu Ekonomi dan Satu Kemakmuran
Misi pengentasan rakyat miskin, penciptaan lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi jadi gagasan pamungkas Anies-Muhaimin.
/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2023%2F12%2F12%2F0009003d-6ae5-4b84-b8ce-00e36863530a_jpg.jpg){kind=logo}
Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, mengikuti debat yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Kantor KPU, Jakarta, Selasa (12/12/2023).
Pemenuhan kebutuhan pokok, kemampuan menabung, dan perencanaan masa depan bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi salah satu kunci dari visi-misi pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dalam isu ekonomi dan kesejahteraan sosial. Diksi ”keadilan” dan ”kemakmuran” menjadi konsistensi pemikiran dari pasangan calon presiden-calon wakil presiden nomor urut 1 ini.
Kegelisahan Anies bermula dari kondisi belum terwujudnya ”satu kemakmuran” karena kemiskinan yang meluas dan ketimpangan ekonomi saat ini. Faktor keterjangkauan akses masyarakat masih dilihat berpihak di Pulau Jawa. Dari konteks inilah, Anies menggagas perlunya pengintegrasian ekonomi Indonesia.
Baca Berita Seputar Pemilu 2024
Sebelum melangkah lebih jauh, Anies terlebih dahulu memandang penting peningkatan kualitas ”manusia Indonesia” karena menjadi faktor utama kemajuan bangsa. Penghargaan atas manusia memang menjadi salah satu konsep yang terus digaungkan Anies dalam sejumlah kesempatan. Salah satunya tertuang dalam artikel opini di harian Kompas pada 17 Oktober 2019 berjudul ”Kolaborasi Membangun Jakarta”. Di sana ia menulis semangat memanusiakan terus didorong menjadi nilai dasar dalam setiap kebijakan.
Dengan landasan kemanusiaan itulah, hal pertama yang perlu diupayakan ialah pemerataan ekonomi di seluruh Indonesia. Anies menuturkan soal ”memastikan ketersediaan kebutuhan pokok dan biaya hidup murah melalui kemandirian pangan, ketahanan energi, serta kedaulatan air” dalam misinya yang pertama. Kebutuhan pokok diyakini sebagai hak dasar setiap warga negara.
Untuk memenuhi kebutuhan pokok, Anies menempatkan kemandirian pangan sebagai program pertama yang harus dijalankan. Selain memastikan ketersediaan dan keterjangkauan harga pupuk, bibit, pestisida, pakan ternak, dan obat-obatan pertanian, ia juga mengajukan program ”Revolusi Agromaritim”. Maksudnya, untuk produk tertentu pertanian, petani tidak perlu memikirkan pasar dan harga jual sehingga petani dapat fokus pada peningkatan produktivitas.
/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2019%2F12%2F13%2F13017207-0f09-4d8a-b1cd-55f2f9711e3f_jpg.jpg){kind=logo}
Pengunjung mencoba simulator kemudi kapal di Museum Maritim di kompleks Pelindo II, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu (11/12/2019). Museum yang dikelola PT Pelindo II ini menyajikan informasi mengenai sejarah maritim Indonesia dan perdagangan laut setelah revolusi industri mulai dari tahun 1850 hingga tahun 2018.
Nelayan juga turut difasilitasi. Revolusi Agromaritim pada kelompok nelayan berjalan dengan tata niaga laut yang transparan dan akuntabel. Penindakan atas praktik penangkapan hasil laut ilegal yang merugikan nelayan kecil juga jadi sasaran program.
Baca juga : Anies Baswedan, Diplomasi Berlandaskan Keadilan dan Kemajuan
Di sisi lain, kemandirian pangan harus dipastikan dahulu agar biaya hidup terjangkau. Efisiensi dan transparansi informasi dari produksi hingga distribusi juga jadi penting untuk dapat mendukung suplai pangan yang murah dengan pemanfaatan teknologi.
Dalam pidatonya di Universitas Hasanuddin, Makassar, 24 September 2023, Anies mengatakan, rencana jangka pendek ekonomi yang harus segera diupayakan adalah pemerataan akses kesehatan dan pendidikan, kesetaraan di mata hukum, dan kemudahan mendapat pekerjaan. Demi pemerataan berbagai akses dan fasilitas, Anies salah satunya memasukkan program kemudahan akses hunian dengan harga terjangkau dalam misinya. Selain itu, masuk pula isu ketahanan energi dan kedaulatan air.
Target 2029
Dapat dikatakan, misi kedua yang berkutat pada pengentasan rakyat miskin, penciptaan lapangan kerja, serta kemajuan dan pertumbuhan ekonomi menjadi gagasan pamungkas Anies-Muhaimin. Misi ini diturunkan dalam 18 agenda yang jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan agenda dalam tujuh misi lain. Pengentasan rakyat miskin jadi agenda pertama yang diajukan dengan menargetkan tingkat kemiskinan turun dari 9,36 persen (Maret 2023) jadi 4,0-5,0 persen di 2029 dan kemiskinan ekstrem hilang pada 2026.
/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2020%2F08%2F09%2F9dbdb6d6-505b-4e97-b87a-cdb7e27ac476_jpg.jpg){kind=logo}
Pemulung mengumpulkan rongsokan di samping gerobaknya di kawasan Kampung Melayu, Jakarta Timur, Minggu (9/8/2020).
Adapun Jas Merah Putih atau Jaringan Pasar Penyedia Kebutuhan Pokok Murah berbasis komunitas di desa dan kantong kemiskinan kota menjadi tawaran program bagi masyarakat. Program ini diintegrasikan dengan perbaikan bantuan sosial, seperti bantuan langsung tunai dan Program Keluarga Harapan yang tepat sasaran berbasis data.
Anies-Muhaimin turut menjanjikan terciptanya minimal 15 juta lapangan kerja baru, termasuk pekerjaan hijau (green jobs), pada 2025-2029. Hal itu dilakukan demi menurunkan tingkat pengangguran terbuka dari 5,45 persen (Februari 2023) menjadi 3,5-4,0 persen pada 2029. Begitu juga dengan target menurunkan proporsi pekerja sektor informal dari 60,12 persen (Februari 2023) menjadi 50 persen pada 2029. Adapun tingkat ketimpangan pengeluaran (indeks gini) ditargetkan turun dari 0,388 (2023) menjadi 0,36-0,37 (2029).
Untuk menuju pemerataan ekonomi, Anies memilih memperbaiki infrastruktur di daerah tertinggal dan menggunakan alokasi APBN untuk mewujudkan kota-kota unggulan. Konsep pembangunan infrastruktur seperti yang dilakukan pemerintahan Presiden Joko Widodo dilanjutkan dengan prioritas jalan nasional di luar Jawa.
Ide perubahan yang diusung Anies juga termuat dalam pemikiran untuk mendorong reindustrialisasi atau menumbuhkan industri dalam negeri daripada ekspor. Reindustrialisasi ini dapat terjadi pertama-tama dengan regulasi pemerintah yang berpihak pada industri lokal. Menurut Anies, regulasi saat ini masih berpihak pada industri luar negeri yang menggunakan bahan baku dalam negeri. Anies mengkritik, ongkos logistik antardaerah kepulauan lebih mahal daripada ekspor ke luar negeri.
Presiden Joko Widodo meninjau lahan pabrik pipa yang mulai dibangun di Kawasan Industri Terpadu Batang, Jawa Tengah, Senin (3/10/2022). Pabrik PT Wavin Manufacturing Indonesia diperkirakan beroperasi mulai akhir 2024.
Anies menekankan, terbuka bekerja sama dengan pihak luar untuk bidang pertahanan, transportasi, biomedika, telekomunikasi, dan kelautan yang berbasis teknologi tinggi. Begitu juga dengan pembangunan kawasan industri, khususnya di beberapa daerah luar Jawa. Dukungan teknologi jelas dibutuhkan bagi pengembangan ekonomi Indonesia ke depan. Dalam hal ini, Anies mencoba mengimplementasikan ekonomi digital pada pariwisata, koperasi, keuangan syariah, dan masuk dalam simpul kreativitas demi industri kreatif. Anies bertekad menjadikan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai salah satu motor ekonomi negara.
Anies-Muhaimin juga memberi agenda khusus bagi perempuan dan kelompok rentan untuk berkarya. Dalam visinya disebutkan agenda kesetaraan, pemberdayaan, dan pemenuhan hak dasar bagi perempuan, anak, warga lansia, purnawirawan polisi/TNI, serta mantan atlet nasional yang nasibnya sering telantar setelah mengabdi kepada negeri.
