TPN Ungkap Lima Sukarelawan Ganjar-Mahfud Dianiaya, Satu Tewas
TPN Ganjar-Mahfud mengungkap satu sukarelawan Ganjar-Mahfud tewas akibat penganiayaan di Yogyakarta. Empat sukarelawan lainnya juga luka-luka akibat dianiaya oleh oknum anggota TNI di Boyolali.
JAKARTA, KOMPAS — Sekitar satu setengah bulan lagi menjelang pemungutan suara pada 14 Februari 2024, di tengah masa kampanye ini, dugaan kekerasan membayangi pelaksanaan Pemilu 2024. Pada Sabtu (30/12/2023), setidaknya lima sukarelawan calon presiden-calon wakil presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, menjadi korban dugaan kekerasan di beberapa daerah di Yogyakarta dan Jawa Tengah.
Berdasarkan data yang dihimpun dari Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, satu sukarelawan Ganjar-Mahfud yang juga kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) tewas dengan dugaan mengalami kekerasan oleh pendukung partai politik lain di Sleman, DI Yogyakarta. Korban diduga dianiaya pada 24 Desember hingga mengalami koma dan dirawat di rumah sakit di Klaten, Jateng. Hingga akhirnya, Sabtu, korban tewas.
Baca Berita Seputar Pemilu 2024
Selain itu, empat sukarelawan Ganjar-Mahfud mengalami luka-luka, diduga menjadi korban penganiayaan oleh oknum anggota TNI di Boyolali, Jateng, pada Sabtu.
Mendesak investigasi
Deputi Bidang Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, di Jakarta, Sabtu, menyatakan, segala bentuk kekerasan merupakan pelanggaran hukum yang tidak bisa diterima. Ia pun mengajak agar semua kontestan menghormati hukum, tidak terlibat dalam tindakan kekerasan, dan tunduk pada aturan yang berlaku. Dalam konteks kronologi kejadian, Todung mendesak untuk dilakukan investigasi oleh TNI dan Polri.
”Kondisi meninggalnya korban di RS Klaten semakin menambah seriusnya situasi yang memerlukan respons segera untuk mencegah lebih banyak kerugian,” ucapnya.
Sekretaris TPN Ganjar-Mahfud, Hasto Kristiyanto, juga meminta aparat penegak hukum dapat menjaga Pemilu 2024 agar berlangsung damai. Untuk itu, aparat penegak hukum perlu cepat menindak pihak-pihak yang mengganggu jalannya proses demokrasi di masa kampanye ini.
Saat dikonfirmasi, Kepala Pusat Penerangan TNI Brigadir Jenderal Nugraha Gumilar membenarkan adanya dugaan penganiayaan yang menimpa sukarelawan Ganjar-Mahfud di Boyolali. Oknum anggota TNI yang melakukan penganiayaan saat ini dalam proses pemeriksaan di Detasemen Polisi Militer 4/IV Surakarta.
Namun, menurut Kepala Penerangan Daerah Militer IV/Diponegoro Kolonel Infanteri Richard Harison, korban yang diduga mengalami penganiayaan berjumlah dua orang, bukan empat orang seperti disampaikan TPN Ganjar-Mahfud. Richard menyebut dua korban itu merupakan warga yang melintas di depan Markas Kompi B Yonif Raider 408/Suhbrastha, Boyolali. Penganiayaan terjadi setelah kedua korban memainkan gas sepeda motor saat melintas.
Awalnya, lanjut Richard, para anggota TNI yang sedang bermain voli di lapangan markas kompi itu terganggu dengan suara bising dari rombongan pengendara yang memainkan gas sepeda motor tersebut. Mereka lantas keluar gerbang untuk mengecek.
”Beberapa saat kemudian, melintas lagi dua pengendara sepeda motor knalpot brong yang memainkan gasnya. Keduanya dihentikan kemudian ditegur oleh para anggota TNI. Selanjutnya terjadi cekcok yang berujung penganiayaan oleh anggota TNI,” kata Richard, Sabtu malam.
Richard tidak merinci jenis penganiayaan yang dilakukan anggota TNI tersebut, tetapi korban dievakuasi ke rumah sakit. Untuk itu, Kodam IV/Diponegoro berkoordinasi dengan pihak terkait untuk membantu pengobatan terhadap para korban.
Untuk korban tewas, Kompas sudah berupaya meminta konfirmasi kepada Kepala Satuan Reserse Kriminal Polresta Sleman Ajun Komisaris Riski Adrian melalui Whatsapp. Namun, Riski tidak merespons.
Sebelumnya, pelaksanaan pemilu juga dibayangi masalah pendistribusian surat suara di Taipei, Taiwan, yang dikirimkan ke pemilih mendahului jadwal yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU), yakni 2-11 Januari 2024. Terkait hal itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyatakan ada dugaan pelanggaran administrasi.
Ingatkan jaga pemilu
Dalam Rapat Konsolidasi Nasional Kesiapan Pemilu 2024 di Jakarta, Sabtu, Presiden Joko Widodo mengingatkan seluruh komponen bangsa menjaga pemilu agar berjalan jujur dan adil, prosesnya lancar, serta hasilnya baik dan tepercaya. Seluruh aparatur sipil negara, TNI, dan Polri harus bersikap netral.
Presiden juga mengingatkan bahwa keteledoran teknis dapat berimplikasi politis, bahkan dapat mengganggu kondusivitas negara serta legitimasi pemilu. Oleh karena itu, tata kelola, kesiapan petugas, ketersediaan dan distribusi logistik, serta kesiapan sistem dan teknologi harus baik.
”Tidak ada kata yang lain, KPU dari pusat sampai daerah harus siap. Siap menjalankan pemilu yang jujur dan adil, yang dipercaya oleh rakyat. Pemilu 2024 tinggal 45 hari. Waktunya sudah sangat dekat. Semuanya harus siap,” ucap Presiden dalam rapat konsolidasi yang diikuti oleh lebih dari 6.000 jajaran KPU pusat dan daerah.