Muhaimin: Menang atau Kalah, Resolusi 2024 adalah Berpihak kepada Rakyat
Pada hari terakhir tahun 2023, cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar akan melanjutkan kegiatannya berkampanye di Malang, Jawa Timur.
Jumat (29/12/2023) sore, di Mangrove Center Tuban, Jawa Timur, calon wakil presiden nomor urut 1, Muhaimin Iskandar, mengakhiri kegiatan kampanye pada hari itu dengan kumpul bersama para nelayan yang tinggal di kawasan pantai utara atau pantura.
Tuban merupakan lokasi keempat yang disambangi Muhaimin saat kampanye di Jawa Timur sejak Kamis (28/12/2023). Sampai pergantian malam tahun baru, Minggu (31/12/2023), Muhaimin masih fokus kampanye dengan menutup kegiatan di Kota Malang, Jawa Timur.
Baca Berita Seputar Pemilu 2024
”Saya sebetulnya masih dalam roadtrip perjalanan kampanye Jawa Timur sehingga tahun baru saya di Malang tidak ada acara khusus saya hanya berkumpul dengan wisatawan di Malang,” ujar Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.
Dalam menyambut pergantian tahun, Muhaimin menyampaikan, resolusi atau harapan untuk menyongsong hari-hari penting baginya sebab tahun 2024 bertepatan digelarnya pesta demokrasi Indonesia. Sebagai kontestan Pemilihan Presiden 2024 yang berpasangan dengan calon presiden Anies Baswedan, Muhaimin berharap 2024 sebagai tahun kemenangan atas hasil dari beratnya perjuangan selama 2023.
Baca juga: Di Madiun, Muhaimin Janji Atasi Masalah Kesejahteraan Petani
Pengabdian kepada masyarakat
Namun yang lebih penting, kata Muhaimin, tahun 2024 bisa terus memberikan pengabdian kepada masyarakat. Ia berharap bisa semakin banyak menolong rakyat, dan menolong kelompok yang lebih membutuhkan bantuan.
”Kita berharap bisa terus mengerjakan (dan) selalu membantu atau advokasi rakyat seperti konflik tanah, konflik agraria, kita akan lawan semua kebijakan yang merugikan rakyat. Menang atau kalah resolusi 2024 adalah berpihak kepada rakyat,” tutur Muhaimin.
Muhaimin juga menyampaikan pergantian tahun ini bisa membawa iklim demokrasi menjadi lebih baik dibandingkan tahun 2023. Peristiwa putusan Mahkamah Konstitusi yang berujung dibentuknya Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dan Anwar Usman diberhentikan jadi Ketua MK, lanjut Muhaimin, merupakan gangguan demokrasi. Untuk itu, kejadian serupa tidak boleh terulang lagi di masa depan.
Baca juga: Ketua MK Anwar Usman Dijatuhi Sanksi Berat, Diberhentikan hingga Dilarang Mengadili
Muhaimain juga berharap pelaksanaan pemilu dapat berjalan damai, jujur, dan kondusif. Elemen aparat penegakan hukum dan aparatur negara tidak boleh terlibat memihak dan masyarakat harus terlibat mengawasinya.
”Jika aparat penegakan hukum terlibat, jaksa terlibat, polisi terlibat dengan memihak salah satu kontestan pemilu itu tanda kalau negara kita, negara yang bangkrut demokrasi,” ujar Muhaimin.