Pemilu Bermartabat Lahirkan Sosok Negarawan

Haedar Nashir mengingatkan, pemilu harus sesuai prinsip luber, jurdil, dan juga bermartabat, beretika, serta menjaga nilai keindonesiaan.

KOMPAS/ADRYAN YOGA PARAMADWYA

Suasana acara temu media bersama Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta, Kamis (28/12/2023). Pertemuan yang dihadiri para pemimpin redaksi media nasional tersebut beragendakan refleksi akhir tahun 2023 dan pembahasan isu-isu seputar Pemilu 2024.

JAKARTA, KOMPAS — Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir mengingatkan semua kontestan Pemilu 2024 agar tidak mengedepankan pragmatisme politik dan hanya mementingkan kemenangan. Proses pemilu yang serba pragmatis dan oportunistik bisa mengakibatkan pendangkalan politik. Semua pemangku kepentingan pemilu diharapkan menciptakan pemilu yang bermartabat sehingga bisa melahirkan sosok negarawan.

”Kami tidak ingin pendangkalan politik dan disorientasi kenegaraan terjadi karena proses pemilu yang serba pragmatis, yang serba oportunistik, yang hanya mementingkan kemenangan,” ujarnya saat diskusi ”Refleksi Akhir Tahun 2023” bersama sejumlah pemimpin redaksi media massa di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta, Kamis (28/12/2023).

Baca Berita Seputar Pemilu 2024

Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.

Kunjungi Halaman Pemilu

Menurut Haedar, kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 yang diikuti tiga pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) pasti akan menghasilkan satu pemenang. Namun, pemilih harus mengetahui rencana-rencana dari para kandidat jika sudah terpilih. Jangan sampai pemilih memberi ”cek kosong” karena nasib 260 rakyat Indonesia selama lima tahun mendatang berada di tangan capres-cawapres terpilih hasil Pemilu 2024.

Ia menuturkan, masih ada waktu bagi pemilih untuk meresapi gagasan dan pemikiran dari ketiga pasangan capres-cawapres. Debat capres-cawapres bisa menjadi salah satu media untuk menggali pemikiran sekaligus menitipkan harapan kepada calon pemimpin negeri.

KOMPAS/ADRYAN YOGA PARAMADWYA

Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir (kanan) berbicara dalam acara temu media di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta, Kamis (28/12/2023).

Oleh karena itu, Haedar berharap ketiga pasangan capres-cawapres bisa memanfaatkan debat untuk membahas masalah-masalah yang dialami masyarakat. Debat jangan sampai seperti cerdas cermat karena menunjukkan kedangkalan berpikir para calon pemimpin bangsa. Sebab, setelah mereka dilantik, para capres-cawapres akan bermigrasi dari politikus menjadi negarawan.

”Kalau yang ada di pikiran mereka memenangi debat itu lewat cerdas cermat, betapa jauhnya dari sejarah, karakter, dasar nilai, dan prinsip-prinsip konstitusi kita,” kata Haedar.

Lebih jauh, lanjutnya, Indonesia memiliki pengalaman panjang dalam melaksanakan pemilu langsung sehingga pelaksanaan Pemilu 2024 semestinya semakin baik. Pelaksanaan pemilu bukan hanya harus sesuai prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, tetapi juga harus bermartabat, beretika, dan menjaga marwah dan nilai keindonesiaan.

Baca juga : Wanti-wanti Wapres, Pemilu Luber Jurdil, dan Perintah Konstitusi

Meskipun pembelahan politik tidak setajam di pemilu-pemilu sebelumnya, ada potensi terjadi benturan tajam antarkelompok. Sebab, setiap pihak ingin menegasikan yang lain sehingga melakukan langkah-langkah yang bisa mencederai demokrasi.

KOMPAS/ADRYAN YOGA PARAMADWYA

Pemimpin Redaksi Kompas Sutta Dharmasaputra (kedua dari kanan) berbicara dalam acara temu media bersama Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta, Kamis (28/12/2023).

Iklan

”Semua elite, kekuatan politik, serta pendukung di pilpres dan pileg agar secara genuine merawat dan menjaga agar pemilu ini lebih baik, lebih bermartabat, dan kecurangan semakin berkurang, apalagi kecurangan-kecurangan yang disengaja,” tutur Haedar.

Jangan masuk angin

Haedar juga mengingatkan penyelenggara pemilu, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), untuk menjaga martabat dan marwah institusi masing-masing. KPU sebagai penyelenggara dan Bawaslu sebagai pengawas harus menjalankan fungsi sesuai peraturan perundang-undangan. Pimpinan KPU dan Bawaslu harus menjaga martabat diri dan martabat bangsa karena menjadi salah satu penentu kesuksesan pemilu.

”Jangan ada yang masuk angin, angin timur, selatan, utara, barat, karena pertaruhannya terlalu besar,” katanya.

Secara terpisah, anggota KPU, Idham Holik, mengatakan, KPU sejak awal sudah menegaskan kepada pemilih bahwa KPU berkomitmen untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang berintegritas dan partisipatif. Ini karena kepentingan bangsa dan negara dipertaruhkan dalam pelaksanaan pemilu yang akan melahirkan pemimpin bangsa.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Ketua KPU Hasyim Asy’ari, komisioner KPU Idham Holik, dan Ketua Bawaslu Rahmat Bagja (dari kiri ke kanan) hadir dalam pengumuman rekapitulasi hasil verifikasi administrasi calon partai politik peserta Pemilu 2024 di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat (14/10/2022).

Ia menuturkan, KPU mengapresiasi pesan yang disampaikan Haedar. Harapan agar Pemilu 2024 berlangsung luber jurdil, berintegritas, serta bermartabat itu memang sesuai dengan amanah konstitusi dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. ”Masyarakat pemilih sebagai salah satu kunci utama pemilu juga harus berpartisipasi aktif,” ucap Idham.

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan, Bawaslu berkomitmen melaksanakan pemilu sesuai aturan yang berlaku. Bawaslu akan mengedepankan hak warga negara untuk dipilih dan memilih. Pihaknya menegaskan akan mengawasi pemilu agar berlangsung jujur dan adil, termasuk memberikan kepastian dan kemanfaatan hukum.

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti mengibaratkan, demokrasi Indonesia seperti demokrasi zombi. Meskipun demokrasi terus berjalan sesuai mekanisme yang ditetapkan, jalannya demokrasi tidak memiliki roh. Nilai dan gagasan masa depan Indonesia dari para kandidat belum cukup terlihat.

”Survei dan elektabilitas tidak bisa dihindari dalam dunia politik praktis karena itu bagian dari dinamika politik. Tetapi, gagasan untuk membawa Indonesia ke depan tidak ada,” ujarnya.

KOMPAS/WAWAN H PRABOWO

Warga melintasi mural yang dibuat untuk melawan penyebaran informasi palsu (hoaks) di masyarakat di Jalan KH Hasyim Ashari, Kota Tangerang, Banten, Senin (22/2/2021).

Sementara itu, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Bambang Soesatyo dalam keterangan tertulisnya meminta pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama lembaga terkait untuk mengawasi secara ketat, bahkan memblokir laman yang menyampaikan hoaks, baik di media digital maupun media sosial. Selain itu, ia juga menekankan pentingnya penguatan literasi politik masyarakat.

Bambang juga mengajak masyarakat untuk berhati-hati dalam menerima informasi yang beredar di media digital dan media sosial dengan memilah mana informasi yang berdasarkan fakta dan mana hoaks. Masyarakat juga diajak untuk melapor apabila mengetahui atau menemukan hoaks terkait pemilu melalui kanal pengaduan hoaks dan pelanggaran pemilu.

”Mengingat informasi hoaks dapat memengaruhi pemilih menjadi keliru dalam menentukan pilihan dan berdampak pada menurunnya kualitas demokrasi,” katanya.