Anies-Muhaimin Kampanye Bareng di Banyuwangi, Serap Aspirasi Nelayan dan Petani
Pasangan capres-cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, menjanjikan banyak hal untuk perbaikan kesejahteraan petani dan nelayan.
Calon wakil presiden nomor urut 1, Muhaimin Iskandar berfoto bersama dengan para petani di Daipong Betutu Tepi Sawah, Rogojampi, Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis (28/12/2023).
BANYUWANGI, KOMPAS – Pada hari ke-31 masa kampanye terbuka, pasangan calon presiden-wakil presiden nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, sama-sama menyapa warga Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis (28/12/2023).
Anies mengawali kegiatannya dengan menghadiri acara Desak Anies di Pantai Blimbingsari bersama nelayan. Sementara itu, Muhaimin berdialog dan menerima aspirasi dari para petani di Daipong Betutu Tepi Sawah, Rogojampi.
Baca Berita Seputar Pemilu 2024
Setelah mengikuti kegiatan masing-masing, Anies dan Muhaimin menghadiri silaturahmi jaringan perempuan Nahdliyin dan Majelis Perempuan Pencinta Al Quran dan Sholawat (Aqsona) di Gelanggang Seni Budaya, Banyuwangi. Lalu, keduanya akan menutup kegiatan kampanye dengan bersilaturahmi kepada KH Muhammad Kholil Asad Syamsul Arifin dan pengurus Pondok Pesantren Walisongo, Situbondo, Jawa Timur.
Saat berdialog dengan petani, Muhaimin mengaku menerima keluhan dari para petani seperti kesulitan akses air karena musim kemarau. Sementara irigasi yang ada keadaannya telah rusak dan tidak berfungsi. Padahal, infrastruktur penting bagi petani, yakni dibangunnya irigasi yang terstruktur. Petani juga dibebani dengan biaya produksi yang tinggi, tapi hasil panennya dijual dengan harga yang murah sehingga tidak ada yang untung di dalam bisnis pertanian mereka.
Baca juga: Intensnya Capres-Cawapres ke Pesantren, Mengharap Restu ”Langit” dan Dukungan Suara
Calon wakil presiden nomor urut 1, Muhaimin Iskandar, berdialog bersama petani di Daipong Betutu Tepi Sawah, Rogojampi, Banyuwangi, Jawa Timur (28/12/2023).
”Salah satu yang sudah menjadi kendala umum itu, satu pupuk, yang kedua kestabilan harga, yang ketiga tentu saja infrastruktur kayak air dan kekeringan. Lalu, sarana untuk mengangkut hasil produksi dan seterusnya,” ujar Muhaimin.
Salah satu petani, Muhammad Saidi, mengeluhkan sulitnya mendapatkan pupuk, serta biaya produksi yang tinggi sementara harga jual gabah justru turun. Harga yang tidak stabil membuat petani tidak memperoleh keuntungan.
Muhaimin mengungkapkan, petani tak perlu lagi memikirkan harga jual panen karena pemerintah akan membelinya. Muhaimin berjanji akan menjadikan masalah para petani, termasuk kesediaan pupuk, sebagai prioritas dalam 100 hari kepemimpinan Anies-Muhaimin.
”Komitmen pasangan Amin (Anies-Muhaimin) menjamin hasil panen langsung dibeli melalui contract farming. Jadi, petani tidak perlu lagi memikirkan berapa harga jual hasil panennya karena itu akan dibeli pemerintah. Contract farming pernah diterapkan di Jakarta ketika Mas Anies menjabat gubernur, jadi kita akan kembangkan lagi,” kata Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa itu.
Para petani menggarap di sawah-sawah sekitar Daipong Betutu Tepi Sawah, Rogojampi, Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis (28/12/2023).
Menurut Muhaimin, gagal panen, yang disebabkan bukan oleh kelalaian petani, harus jadi bagian tanggung jawab pemerintah. Pemerintah juga harus memberikan motivasi bertani agar bisa meningkatkan produksi. Hal ini bisa menekan impor beras yang masih dilakukan pemerintah saat ini. Ia juga mengajak agar ke depan makin banyak anak muda yang ingin bertani.
”Petani fokus saja meningkatkan kualitas dan kuantitas saja. Kita akan bantu dengan pupuk murah,” tambah Muhaimin.
Sementara itu, di hadapan para nelayan, Anies berjanji akan menyusun kebijakan dengan melibatkan nelayan. Anies menekankan prinsip berkeadilan dalam menyusun kebijakan.
”Di sektor perikanan ada pihak yang besar ada yang kecil. Prinsipnya membesarkan yang kecil, tanpa mengecilkan yang besar. Yang besar tidak perlu dimusuhi,” tuturnya.
Baca juga: Palagan Pasukan Siber Anies, Prabowo, dan Ganjar di Jagat Maya
Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan bersama para nelayan di Pantai Blimbingsari, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis (28/12/2023).
Fenomena saat ini, lanjut Anies, izin bagi nelayan kecil terlalu berbelit-belit. Kebijakan omnibus law hanya menyentuh pelaku usaha perikanan skala besar. Ke depan, Anies-Muhaimin menjanjikan keadilan dan kesempatan yang setara antara semua pelaku usaha baik kecil maupun besar.
”Izin untuk nelayan melaut ternyata ada banyak. Hitungannya kami ada 32 perizinan dan melibatkan delapan instansi pemerintah. Mengapa usaha besar dibuat izinnya mudah. Kenapa yang kecil selalu dipersulit? Kami ingin izin dibuat sederhana seperti yang telah kami buat di Jakarta,” ujarnya.
