Wapres Amin: Perampasan RS Indonesia Tidak Etis

Pemerintah Indonesia memprotes perampasan Rumah Sakit Indonesia di Gaza, Palestina, oleh militer Israel. Wakil Presiden Ma’ruf Amin menilai hal ini tidak etis.

KOMPAS/NINA SUSILO

Wakil Presiden Ma'ruf Amin

SURABAYA, KOMPAS — Pemerintah Indonesia memprotes perampasan Rumah Sakit Indonesia di Gaza, Palestina, oleh militer Israel. Wakil Presiden Ma’ruf Amin menilai perampasan itu tidak etis.

”Ya, Pemerintah (Indonesia) sih sangat protes, tidak menyukai. Karena apa? Karena itu, kan, untuk fasilitas pelayanan (kesehatan) kepada masyarakat,” tuturnya kepada wartawan seusai menghadiri Pelantikan dan Musyawarah Kerja Wilayah I Pimpinan Wilayah Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) Jawa Timur 2023-2028 di Kampus Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (23/12/2023).

Baca juga: Mahfud MD: RS Indonesia di Gaza Dibom, 13 WNI Belum Bisa Dihubungi

Wapres Amin juga menyebut hal tersebut tidak etis. Sebab, rumah sakit semestinya tetap dibiarkan melayani korban, bukan menjadi markas tentara. ”Itu sudah melanggar aturan,” tambahnya.

KOMPAS

Israel klaim RS Indonesia di Gaza jadi tempat persembunyian Hamas.

Penguasaan RS Indonesia di Gaza yang kemudian dijadikan markas militer oleh tentara Israel terungkap saat konferensi pers kepala presidium organisasi sukarelawan kemanusiaan Medical Emergency Rescue Committee (MER-C) Indonesia Sarbini Abdul Murad di Jakarta, Rabu (20/12/2023).

Sebelumnya, Israel menuduh RS Indonesia sebagai markas Hamas meski tuduhan itu tidak terbukti.

Menurut Sarbini, sebelumnya Israel menuduh RS Indonesia sebagai markas Hamas meski tuduhan itu tidak terbukti. Atas dasar tuduhan itu, Israel menjadikan RS Indonesia sebagai markas dan menempatkan pasukannya di sana. ”Sekarang mereka (militer Israel) menggunakannya sebagai perisai dari Hamas,” kata Sarbini.

Dia pun mengecam tindakan militer Israel dan meminta Israel mematuhi hukum humaniter internasional. Dalam hukum humaniter internasional, fasilitas kesehatan tak boleh diserang dalam kondisi apa pun.

KOMPAS

RS Indonesia di Gaza berhenti beroperasi, 45 pasien bedah telantar.

Mendesak jeda kemanusiaan

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia Lalu Muhammad Iqbal menegaskan perhatian Pemerintah Indonesia mengenai layanan kesehatan yang kian terbatas di Gaza. ”Kita melihat tidak rumah sakit per rumah sakit. Tapi, concern-nya adalah sistem kesehatan di Gaza sudah down (menurun),” kata Iqbal kepada wartawan, Rabu (20/12/2023), di Jakarta.

Menurut Iqbal, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam pertemuan dengan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) di Geneva sempat menyampaikan kondisi sistem kesehatan di Gaza yang semakin parah akibat perang dengan Israel. Sebanyak 71 persen fasilitas kesehatan lain di Gaza sudah tidak berfungsi lagi, termasuk RS Indonesia.

Baca Juga: Dalam Satu Jam, 15 Orang Meninggal di Gaza

”Bahwa dari 35 rumah sakit itu, saat ini hanya tinggal 12 yang aktif yang bisa dioperasikan. Itu pun ada yang sampai kapasitasnya tiga kali lipat dari kapasitas terpasang. Jadi, Ibu Menlu pergi ke Geneva salah satunya adalah untuk meng-address (mengatasi) isu ini,” kata Iqbal.

Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia terus mendesak adanya jeda kemanusiaan yang bersifat permanen. Hal itu dilakukan dengan harapan semua masalah kemanusiaan dan penderitaan masyarakat tetap bisa ditangani.