Kerancuan Pengawalan, Jangan Terulang pada Kasus Mayor Teddy Ajudan Prabowo

Berdasarkan ketetapan KPU, pasangan capres dan cawapres mendapat pengawalan resmi dari Polri apabila terkait pemilu.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto saat tiba di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, untuk mengikuti Debat Calon Presiden Pemilihan Presiden 2024, Selasa (12/12/2023).

Perlindungan melekat terhadap tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden secara resmi sebenarnya sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU yaitu dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, pengawalan terhadap capres atau cawapres sepenuhnya diserahkan pada Polri bilamana capres dan cawapres tersebut melakukan kegiatan terkait dengan pemilu dan kampanye.

Namun, bagaimana jika capres atau cawapres kebetulan juga pejabat negara seperti menteri yang memiliki ajudan Tentara Nasional Indonesia? Sebut saja seperti capres yang juga Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, dan cawapres yang juga Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD. Keduanya, sama-sama kandidat yang harus berlaga dalam debat capres maupun cawapres.

Tentu, tugas sebagai ajudan hanya-lah membantu sang pejabat negara atau menteri dalam tugasnya sehari-hari, dan tidak ikut sama sekali apapun dalam kegiatan pemilu dan kampanye, apalagi turut menunjukkan gestur tubuh tertentu dalam kampanye seperti yang pernah dilakukan oleh Mayor (TNI) Teddy Indra Wijaya saat debat perdana Pemilu 2024 pada 12 Desember 2023 lalu di halaman KPU, Jakarta. Mayor Teddy tercatat pernah menjadi asisten ajudan dari Presiden Joko Widodo selama 2014-2019. Saat itu, ia berpangkat Letnan Satu (Lettu) dan lulusan dari Akademi Militer Nasional.

Sebagaimana diberitakan, kehadiran Mayor Teddy dengan pakaian yang identik dengan pendukung Prabowo-Gibran Rakabuming Raka hingga menunjukkan gestur bagian tubuh dua jari yang dilakukannya saat debat lalu, berujung pada pengaduan ke Badan Pengawas Pemilu. Hasil kajian Bawaslu kemudian diserahkan kepada Markas Besar TNI dan menjadi kewenangan Panglima TNI untuk memutuskan. Namun, pihak Markas Besar TNI kemudian memandang apa yang dilakukan Mayor Teddy sebatas menjalankan tugas sebagai ajudan. (Kompas.id, 18/12/2023)

"Ada kerancuan dalam pengawalan terhadap capres nomor dua yaitu Prabowo Subianto saat mengikuti debat capres perdana pada 12 Desember 2023 lalu"

Peneliti Departemen Politik dan Perubahan Sosial Centre for Strategic and International Studies (CSIS), D Nicky Fahrizal, Selasa (19/12/2023) lalu, mengakui ada kerancuan dalam pengawalan terhadap capres nomor dua yaitu Prabowo Subianto saat mengikuti debat capres perdana pada 12 Desember 2023 lalu.

Menurut dia, perlindungan melekat terhadap tiga pasangan capres dan cawapres sebenarnya sudah resmi ditetapkan oleh KPU dengan pengawalan dari Polri. Sementara Mayor Teddy melakukan pengawalan dalam kapasitas Prabowo sebagai ajudan Menteri Pertahanan.

Baca Juga: Bawaslu Serahkan Dugaan Pelanggaran Netralitas Mayor Teddy kepada Panglima TNI

“Kalau berbicara secara etika, seharusnya begitu Prabowo masuk arena debat, pengawalan yang melekat adalah dari Polri karena kapasitas Prabowo sebagai calon presiden. Di arena debat ia bukan lagi sebagai Menteri Pertahanan,” ujarnya saat dimintai komentarnya terkait dugaan pelanggaran netralitas TNI dalam Pemilu 2024 oleh ajudan Menhan Prabowo Subianto, Mayor Teddy, saat mengikuti debat capres perdana lalu.

FAJAR RAMADHAN UNTUK KOMPAS

Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto usai menyaksikan debat calon wakil presiden di kediamannya Jalan Kertanegara Jakarta, Minggu (17/3/2019).

Nicky menilai, untuk menjaga etika kenegaraan, tatakelola pemerintahan, dan kualitas demokrasi, pejabat setingkat menteri seharusnya cuti atau mengundurkan diri. Dengan demikian, diharapkan tidak akan menimbulkan kerancuan hukum dan pelaksanaan proses pemilu. “Untuk menjamin netralitas TNI, anggota TNI harus mampu membatasi diri dan tunduk pada sumpah prajurit untuk menjaga jarak terhadap calon presiden dan wakil presiden yang maju dalam pemilu,” tuturnya lagi.

“Kalau berbicara secara etika, seharusnya begitu Prabowo masuk arena debat, pengawalan yang melekat adalah dari Polri karena kapasitas Prabowo sebagai calon presiden. Di arena debat ia bukan lagi sebagai Menteri Pertahanan”

Sebelumnya, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan, pihaknya tengah mengusut laporan publik lewat video yang viral terkait Mayor Teddy yang mengenakan pakaian biru langit atau identik dengan pakaian pendukung Prabowo-Gibran Rakabuming Raka hingga gestur dua jari yang terlihat ditunjukkannya saat debat berlangsung. Pengusutan ini dilakukan terkait dugaan Mayor Teddy melanggar aturan netralitas TNI dalam Pemilu 2024. Hasil dari laporan itu, akan diserahkan Badan Pengawas Pemilu ke TNI. Putusan akhir melanggar atau tidaknya menjadi wewenang Panglima TNI.

Mendagri: Mayor Teddy menyamar

Menanggapi video Mayor Teddy yang viral, Menteri Dalam Negeri sekaligus Mantan Kapolri Tito Karnavian menilai, apa yang dilakukan Mayor Teddy sudah menjadi bagian dari tugas ajudan Menhan Prabowo Subianto. Mayor Teddy bertugas melindungi dan menjaga keamanan pimpinannya. Menurut Tito, ajudan Menteri merupakan orang terlatih yang bertugas dan tidak hanya terkait surat menyurat, tetapi juga proteksi terdepan untuk pimpinannya.

PUSPEN KEMENDAGRI

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian

"Bagaimana Mayor Teddy melindungi pimpinannya dapat dilakukan dengan berbagai cara termasuk mengenakan pakaian dengan warna yang sama dengan yang dikenakan oleh Prabowo untuk menyamar"

Menganalogikan dengan peristiwa meninggalnya Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe beberapa waktu lalu, Tito menilai serangan terhadap tokoh negara bisa terjadi kapan pun dan di manapun. “Dalam sejarah Jepang, baru pertama kali saya kira ada pimpinan setingkat Perdana Menteri dibunuh pada saat kampanye. Saya melihat (debat) KPU itu di ruang terbuka, bukan ruang tertutup, sniper bisa saja muncul,” kata Tito saat menghadiri konperensi pers Indonesia Maju di Kementerian Komunikasi dan Informasi di Jakarta, Selasa (19/12/2023).

Dari pengalaman itu, Tito menilai kehadiran ajudan sangat penting untuk menjadi pelindung sang menteri. “Saya katakan, jangan underestimate, jangan mengatakan, ah enggak ada. Waktu saya ke Jepang menghadiri pemakaman Shinzo Abe, saya bertanya kepada teman intelejen di sana, kenapa ini terjadi? Mereka mengatakan tidak ada yang menyangka sedikitpun ada serangan. Artinya, negara sehebat itu saja bisa kecolongan,” ujar Tito.

Menurut Tito, calon presiden dan wakil presiden merupakan figur penting yang memiliki lawan politik. Ada kemungkinan terdapat lawan politik atau kelompok lain yang tidak suka.

“Ketika saya Kapolri, saya juga mengingatkan kepada Pak Wiranto, bahwa Bapak salah satu target (percobaan pembunuhan oleh kelompok radikal di Banten). Jadi, kita tidak boleh underestimate dengan serangan”

“Ketika saya Kapolri, saya juga mengingatkan kepada Pak Wiranto, bahwa Bapak salah satu target (percobaan pembunuhan oleh kelompok radikal di Banten). Jadi, kita tidak boleh underestimate dengan serangan,” ujarnya.

Menurut Tito, bagaimana Mayor Teddy melindungi pimpinannya dapat dilakukan dengan berbagai cara termasuk mengenakan pakaian dengan warna yang sama dengan yang dikenakan oleh Prabowo untuk menyamar.

“Dia hanya ajudan yang mengikuti kegiatan Menhan. Ajudan melekat ikut kegiatan Menhan. Akan berbeda jika yang bersangkutan atau prajurit aktif lainnya, misalkan karena kehendaknya sendiri lalu ikutan kampanye”

“Tidak mungkin ‘kan menggunakan seragam dinas. Ini bukan domain saya berbicara, tetapi menurut saya seorang ajudan itu tugasnya bukan hanya mengurusi map, tetapi juga menjadi pengawal terdepan yang menjaga Menteri,” kata Tito lagi.

KOMPAS/FAKHRI FADLURROHMAN

Pasangan capres-cawapres Pilpres 2024 Ganjar Pranowo-Mahfud MD berpidato di acara Rapat Koordinasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Senin (27/11/2023).

Secara terpisah, Kepala Pusat Penerangan TNI Laksamana Muda Julius Widjojono menyebutkan, Mayor Teddy hanya ajudan yang tidak bisa terpisahkan dengan atasannya. Dalam konteks tersebut, Teddy hanya mengikuti kegiatan Menteri Pertahanan sehingga tidak mewakili institusi TNI atau kepentingan pribadi.

Baca Juga: Soal Netralitas, Wapres Amin Ingatkan Lagi agar Bawaslu Awasi Ketat dan Ikuti Proses Aduan Masyarakat

“Dia hanya ajudan yang mengikuti kegiatan Menhan. Ajudan melekat ikut kegiatan Menhan. Akan berbeda jika yang bersangkutan atau prajurit aktif lainnya, misalkan karena kehendaknya sendiri lalu ikutan kampanye,” terangnya.

Terkait dengan rencana debat cawapres Pemilu 2024 yang akan berlangsung pada Jumat (22/12/2023) malam nanti, tentu harapannya, salah satu cawapres, yaitu cawapres nomor tiga Mahfud MD, pendamping capres Ganjar Pranowo, yang juga memiliki ajudan dinas seorang prajurit TNI, tidak akan ikut-ikutan seperti Mayor Teddy.

Jangan sampai gara-gara kehadiran ajudan TNI berseragam sama dengan Mahfud kemudian menjadi masalah di Bawaslu. Apalagi ikut-ikutan sama seperti Mayor Teddy menunjukkan gestur tiga jarinya untuk mendukung cawapres Mahfud. (DNA/DEA)