Kunker ke Jateng-Jatim, Presiden Jokowi Gencar Sebar Bansos
Dalam kunjungan kerjanya, Presiden Jokowi kembali gencar menyalurkan bantuan sosial mulai bantuan pangan, bantuan langsung tunai puso, sampai BLT El Nino.
Presiden Joko Widodo membagikan bantuan langsung tunai (BLT) El Nino kepada warga penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Kantor Pos Malang. Kota Malang, Jawa Timur, Kamis (14/12/2023). BLT El Nino diberikan senilai Rp 200.000 untuk November dan Rp 200.000 untuk Desember. Pencairan dilakukan sekaligus di bulan Desember.
JAKARTA,KOMPAS — Kunjungan selama dua hari ke Jawa Tengah dan Jawa Timur diisi Presiden Joko Widodo dengan banyak kegiatan pembagian bantuan langsung tunai maupun bantuan pangan. Bantuan diharap menjaga daya beli masyarakat dan mengembalikan produktivitas pertanian warga.
Bantuan langsung tunai (BLT) El Nino, BLT Puso, maupun penyaluran beras cadangan pangan pemerintah (CBP) menjadi agenda yang tak lepas dalam kunjungan Presiden Jokowi ke Pekalongan, Jawa Tengah, dan Malang, Jawa Timur, Rabu dan Kamis (13-14/12/2023) ini.
Di Kantor Pos Malang, Kota Malang, Jatim, Kamis (14/12). Presiden Jokowi menyempatkan membagikan BLT El Nino kepada warga. BLT El Nino diberikan untuk menaikkan daya beli masyarakat yang terguncang inflasi akibat adanya perubahan iklim.
”Adanya perubahan iklim, ada gelombang panas sehingga produksi padi menurun. Karena produksi padi menurun, harga menjadi naik, sedikit naik,” kata Presiden saat berdialog dengan penerima manfaat yang hadir.
Baca Juga: Hati-hati Politisasi Bansos Menjelang Pemilu 2024
Presiden Joko Widodo membagikan bantuan langsung tunai (BLT) El Nino kepada warga penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Kantor Pos Malang. Kota Malang, Jawa Timur, Kamis (14/12/2023).
Penyaluran BLT El Nino diberikan untuk November dan Desember serta diberikan sekaligus. Karena itu, warga akan menerima BLT El Nino senilai Rp 400.000.
”Jadi, untuk November sama Desember diambil di bulan Desember, Rp 400.000, ya? Mau dipakai apa?” tanya Presiden yang didampingi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, dan Penjabat Wali Kota Malang Wahyu Hidayat.
Masyarakat pun menjawab akan memanfaatkannya untuk membeli bahan kebutuhan pokok.
Penerima BLT El Nino juga penerima bantuan pangan cadangan beras pemerintah (CBP). Setiap keluarga yang juga keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan ini menerima 10 kilogram beras setiap bulan. Program bantuan pangan ini awalnya dilakukan September, Oktober, November, dan kemudian diperpanjang sampai Desember. Bahkan, kata Presiden di Malang, akan dilanjutkan pada Januari sampai Maret 2024.
Baca juga: Bansos Jelang Pemilu
Presiden Joko Widodo berfoto bersama warga penerima bantuan sosial, di Gudang Bulog Gadang, Kota Malang, Jawa Timur, Kamis (14/12/2023).
”Ini juga penerima beras 10 kilo? Yang September, Oktober, November, Desember sudah diterima? Perlu saya sampaikan nanti akan dilanjutkan Januari, Februari, Maret,” katanya.
Namun, Presiden menambahkan bahwa bantuan pangan CBP akan diperpanjang jika APBN mencukupi. ”Kalau nanti APBN kita cukup, akan juga diperpanjang lagi,” tambahnya.
Saat meninjau persediaan beras di Gudang Bulog Gadang, Kota Malang, Jatim di hari yang sama, Presiden Jokowi juga membagikan bantuan pangan CBP ini kepada warga.
Salah seorang warga yang hadir di Gudang Bulog Gadang, Kota Malang, Yanti berharap bantuan pemerintah bisa terus dilanjutkan. ”Dapat beras dan bingkisan isinya sembako, semoga seperti ini tetap ada,” katanya.
Presiden Joko Widodo memantau ketersediaan cadangan beras di Gudang Bulog Gadang, Kota Malang, Jawa Timur, Kamis (14/12/2023).
Segera tanam
Sehari sebelumnya, Rabu (13/12), Presiden Jokowi juga memantau penyaluran BLT El Nino kepada sejumlah penerima di Kantor Pos Pekalongan, Kota Pekalongan, Jateng. Presiden juga mengingatkan agar bantuan tersebut dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari, seperti memenuhi kebutuhan gizi.
”Mau dipakai untuk apa? Yang paling penting untuk gizi anak, gizi keluarga,” tutur Presiden saat berdialog dengan para penerima manfaat.
Presiden Jokowi yang didampingi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Penjabat Gubernur Jateng Nana Sudjana, dan Wali Kota Pekalongan Achmad Afzan Arslan Djunaid juga sekaligus memastikan warga penerima BLT El Nino sudah menerima bantuan pangan CBP.
Penyaluran bantuan pangan CBP juga dilakukan kepada sejumlah penerima manfaat di Gudang Bulog Bondasari, Kabupaten Pekalongan, Jateng.
Presiden Joko Widodo menyalurkan bantuan stimulan kepada petani yang mengalami gagal panen (puso) di Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Rabu (13/12/2023).
Selain itu, seusai meninjau penanaman padi di Kabupaten Pekalongan, Rabu, Presiden menyalurkan BLT Puso kepada sejumlah petani di Kantor Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, Jateng. Bantuan senilai Rp 8 juta per hektar lahan sawah ini diberikan kepada petani yang lahannya terdampak banjir tahun lalu.
Presiden menyebut bahwa pemberian bantuan tersebut bertujuan agar para petani yang terdampak puso dapat segera melakukan penanaman kembali. ”Agar segera dilakukan penanaman kembali, biaya produksinya sebagian diganti oleh pemerintah,” katanya.
Penanaman juga didorong harga gabah yang saat ini tergolong tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Presiden menilai hal tersebut mampu meningkatkan keuntungan kepada para petani.
”Tahun yang lalu harga gabah hanya Rp 4.200-Rp 4.300 benar? Sekarang Rp 7.300. Ada yang Rp 7.800 benar, ndak? Meningkat sangat tinggi sekali. Oleh sebab itu, segera nanem,” tambahnya.
Baca Juga: Janji Netral dan Kode-kode dari Jokowi
/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2019%2F07%2F03%2F3d4c93eb-7dd2-4245-b472-cce252db866e_jpg.jpg){kind=logo}
Hamparan lahan tanaman padi yang mengalami puso atau gagal panen karena kekeringan terlihat di Desa Rejosari, Kecamatan Semin, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat (21/6/2019).
Selain itu, produksi padi dan beras nasional tahun ini menurun akibat perubahan iklim dan gelombang panas yang berkepanjangan. ”Jadi yang 16 ribu hektar itu segera ditanam, segera. Pertama mumpung ada air, yang kedua, juga sudah tadi yang puso kemarin sudah cair, kemudian yang ketiga mumpung juga harga gabahnya pas tinggi, panjenengan senang sekali lagi,” tambahnya.
BLT Puso di Provinsi Jawa Tengah akan diserahkan kepada 6.000 petani dengan total luas lahan terdampak seluas 16.000 hektar.
Turun tipis
Sejauh ini, tingkat kemiskinan per Maret 2023 masih di 9,36 persen. Kendati tingkat kemiskinan ini relatif menurun tipis dari periode Maret 2022 yang di posisi 9,54 persen, tingkat kemiskinan ini masih belum mencapai kondisi sebelum pandemi Covid-19. Sebelum pandemi, tingkat kemiskinan nasional di 9,26 persen.
”Pandemi Covid-19 sangat mengganggu untuk penurunan kemiskinan secara konsisten. Tapi, penurunan kemiskinan ekstrem relatif lebih konsisten,” tutur Deputi 2 Sekretariat Wakil Presiden yang juga Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Suprayoga Hadi dalam keterangan kepada wartawan di Istana Wapres, Jakarta, Kamis (14/12/2023).
/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2018%2F11%2F28%2F9608b733-c237-4377-a085-167909f6e7eb_jpg.jpg){kind=logo}
Permukiman padat penduduk di pinggir Sungai Ciliwung, Matraman, Jakarta, Rabu (28/11/2018).
Tingkat kemiskinan ekstrem pada Maret 2023 berada di angka 1,12 persen, menurun dari 2,04 persen di Maret 2022. Karena itu, jumlah warga miskin ekstrem tahun ini diklaim 3,1 juta jiwa.
Namun, data kemiskinan ekstrem ini masih menggunakan standar lama Bank Dunia dengan paritas daya beli (PPP) 1,9 dollar AS per hari per orang atau sekitar Rp 11.571,21 per hari per orang. Pada Mei lalu, Bank Dunia mengubah standar kemiskinan ekstrem menjadi PPP 2,15 dollar AS per hari per orang. Perubahan standar ini dipastikan akan menambah kembali jumlah warga yang miskin ekstrem. Karena itu, Pemerintah Indonesia masih menggunakan standar 1,9 dollar AS per hari per orang.
”Tidak tertutup kemungkinan ke depan, standar disesuaikan,” tambah Elan Satriawan Kepala Tim Kebijakan TNP2K.
Masalah lainnya dalam penanggulangan kemiskinan, data penerima masih juga bermasalah. Saat ini, data kemiskinan ekstrem masih menggunakan beberapa data, yakni data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang ditangani Kementerian Sosial, data pengendalian kemiskinan dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (P3KE) yang ditetapkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, dan data registrasi sosial ekonomi (regsosek) yang ditangani Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2019%2F03%2F04%2F56047f51-d179-4285-87e0-bcda5d2df280_jpg.jpg){kind=logo}
Rumah gubuk, potret buram warga miskin di NTT. Saat ini sekitar 1,7 juta dari total 5,4 juta penduduk NTT masih hidup miskin. Mereka butuh perhatian pemerintah,
Karena itu, TNP2K menyebut tantangan penanggulangan kemiskinan di tahun 2024 masih berkutat pada data baik penyempurnaan basis data, memperbaiki kelompok yang belum termasuk dalam daftar penerima (exclusion error), memperbaiki data kelompok yang termasuk dalam daftar, tetapi semestinya tidak berhak (inclusion error), serta perbaikan kelembagaan pelaksana program dan penetapan sasaran.
Suprayoga menambahkan, bansos minimal yang diperlukan untuk masyarakat di desil pertama—10 persen keluarga yang termasuk kategori ekonomi terlemah—adalah delapan program seperti yang disalurkan di tahun 2022. Kedelapan program itu terdiri atas bantuan reguler dan bantuan stimulus pemulihan ekonomi nasional (PEN). Bantuan reguler terdiri atas program keluarga harapan (PKH), sembako, bantuan langsung tunai daerah (BLTD), dan bansos daerah. Adapun bantuan stimulus PEN terdiri atas bantuan sosial tunai (BST), bantuan pangan, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), dan bantuan produktif usaha mikro (BPUM).
Namun, dari data hanya sekitar 0,37 persen dari kelompok masyarakat termiskin yang menerima delapan program bansos secara lengkap. Dalam data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2022, 0,37 persen rumah tangga yang berada di desil 1 yang menerima 5 sampai 8 program tersebut. Sisanya hanya menerima satu sampai empat program.
”Kalau dimonitor ke lapangan, sangat sedikit yang mendapatkan lima sampai delapan program,” kata Suprayoga.
Pada 2024, pemerintah kembali menaikkan alokasi anggaran perlindungan sosial menjadi Rp 493,5 triliun dari Rp 439,1 triliun di 2023.
