Dikukuhkan Jadi Profesor, Kepala Otorita IKN Usung Konsep Kota Layak Huni
Dalam pengukuhannya sebagai Profesor Kehormatan di Undip, Kepala Otorita IKN Bambang menyatakan, ide kota layak huni menempatkan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat dalam pusat pembangunan perkotaan.
Oleh
MAWAR KUSUMA WULAN
·5 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Bambang Susantono dikukuhkan sebagai Profesor Kehormatan dalam bidang Keahlian Kota Layak Huni dan Berkelanjutan atau Livable and Sustainable City di Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (9/12/2023). Dalam pidato pengukuhannya, Bambang menegaskan bahwa masa depan Asia adalah perkotaan. Ia berpendapat, konsep livability atau kelayakan huni adalah landasan tepat bagi pengembangan kota di Asia.
Pada kesempatan itu, Bambang menyampaikan pidato pengukuhannya berjudul ”Kota Masa Depan di Indonesia dan Asia: Membangun Kota Layak Huni dan Berkelanjutan atau Future Cities in Indonesia and Asia: Developing Livable and Sustainable Cities”. Bambang memaparkan bahwa pada tahun 2019, sebanyak 4,5 miliar penduduk Asia tinggal di perkotaan. Dalam kurun waktu 30 tahun, proyeksi pertambahan penduduk kota bisa bertambah 1 miliar jiwa.
Bambang menyampaikan pidato pengukuhannya berjudul ”Kota Masa Depan di Indonesia dan Asia: Membangun Kota Layak Huni dan Berkelanjutan atau Future Cities in Indonesia and Asia: Developing Livable and Sustainable Cities ”.
Hal ini akan mendorong tingkat urbanisasi regional hingga 64 persen pada 2050. Asia menjadi benua yang memiliki beberapa kota terbesar dan terpadat di dunia. Sebanyak 17 dari 33 kota Asia memiliki populasi lebih dari 10 juta jiwa atau yang sering disebut sebagai megapolitan atau megapolis. Pada rentang 1970-2017, populasi perkotaan di Asia meningkat rata-rata 3,4 persen per tahun atau lebih besar dari negara-negara berkembang di benua yang lain.
Dari sisi lingkungan, Asia merupakan kawasan paling rawan bencana di dunia. Seseorang yang hidup di Asia berpotensi lima kali lipat terkena bencana alam daripada seseorang yang tinggal di wilayah lain. Pandemi Covid-19 juga membawa tantangan baru dan menyebabkan ekonomi kawasan Asia menyusut 0,2 persen pada 2020.
Pandemi juga memunculkan dua tantangan penting terkait bentuk pembangunan perkotaan, yaitu kepadatan dan perlindungan sosial. Pandemi telah mengubah persepsi tentang bentuk dan kepadatan perkotaan. ”Akses pelayanan perkotaan dan manfaat dari pertumbuhan ekonomi kota selama ini ternyata belum dinikmati oleh semua kelompok di kota,” ujar Bambang.
Sebagai respons dari tantangan yang meningkat dalam dua dekade terakhir, muncul berbagai model pembangunan perkotaan baru, seperti kota berkelanjutan, kota hijau, dan kota kompetitif. Seluruh model pembangunan kota ini mendorong agar kota-kota di dunia bertransformasi menjadi kota yang layak huni.
”Namun, dari berbagai tantangan perkotaan yang telah diuraikan, saya berpendapat, diperlukan pendekatan pembangunan perkotaan yang baru di Asia. Salah satu pendekatan yang dapat didorong adalah konsep yang berkelanjutan untuk mewujudkan kota yang layak huni,” tambah Bambang.
Kelayakan huni ini dapat didefinisikan sebagai kualitas hidup dan kesejahteraan yang didukung oleh sistem pemerintahan yang kuat, akses yang adil ke layanan perkotaan yang efisien, dan infrastruktur berkualitas. Ide kota layak huni menempatkan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat dalam pusat pembangunan perkotaan dan pengambilan keputusan.
Ciri tertentu
Kota layak huni dan berkelanjutan memiliki ciri tertentu. Ciri tersebut meliputi perencanaan kota yang holistik, pengembangan kota yang tangguh, pengembangan ekonomi sirkuler dan berkelanjutan, sistem transportasi yang berkelanjutan, serta pelibatan sektor informal dan kelompok rentan lainnya
Pengembangan kota layak huni dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan berbasis teknologi perkotaan. Beberapa aspek penting dalam pengembangan perkotaan, antara lain, kehadiran koridor ekonomi dan kluster kota, pembangunan kota tangguh bencana, menggunakan solusi berbasis alam melalui perencanaan dan desain yang terintegrasi dan sistematis, serta sistem transportasi cerdas.
Beberapa aspek penting dalam pengembangan perkotaan, antara lain, adalah kehadiran koridor ekonomi dan kluster kota, pembangunan kota tangguh bencana.
Kluster kota, misalnya, diterjemahkan sebagai wilayah di mana kota-kota secara alami terhubung secara spasial satu dan yang lain baik melalui perluasan kota maupun pengembangan infrastruktur transportasi antarkota. Dengan urbanisasi yang terus berlanjut, megakawasan semakin luas dan juga memperkuat konektivitas antarwilayah sehingga dapat membentuk koridor ekonomi yang lebih besar.
Selain itu, pembangunan ekonomi kota layak huni juga harus dilakukan melalui inovasi sumber pembiayaan. Hal ini mengingat besar peningkatan investasi di perkotaan yang perlu terus didorong. Pemerintah negara-negara di Asia secara umum hanya mampu menyediakan sekitar 60 persen dari kebutuhan pembangunannya.
”Oleh karena itu, perlu dijajaki sumber-sumber pendanaan untuk memenuhi kebutuhan ini. Dalam beberapa dekade terakhir swasta mengambil peran yang semakin signifikan dalam pembiayaan pembangunan kota,” kata Bambang.
Peran swasta ini, antara lain, terwujud melalui skema kerja sama publik dan badan usaha (public-private partnership), penerbitan obligasi daerah atau obligasi tematik, serta land value capture dengan memanfaatkan nilai lahan akibat dibangunnya infrastruktur publik. Masyarakat juga dapat terlibat dalam crowd-funding.
Crowd-funding atau mengumpulkan dana dari masyarakat untuk membiayai infrastruktur fasilitas publik ini yang antara lain diadopsi di IKN. Pembiayaan crowd-funding digunakan untuk mendukung reforestasi atau penghijauan kembali.
Dalam pidatonya, Bambang juga menawarkan konsep pendekatan 5D dalam membangun perkotaan. Konsep 5D terdiri dari desain, density (kepadatan), diversity (keragaman), digitalization (digitalisasi), dan decarbonization (dekarbonisasi).
Desain spasial, misalnya, perlu ditinjau ulang agar lebih terdesentralisasi dan tahan guncangan ekonomi, finansial, kesehatan, dan perubahan iklim. Hal ini dapat dilakukan, antara lain, melalui pembangunan ruang terbuka hijau hingga penerapan teknologi yang berbasis big data atau maha-data yang memanfaatkan kecerdasan buatan (artificial intelligence).
”Saya berpendapat konsep livability atau kelayakan huni adalah landasan tepat bagi pengembangan kota di Asia. Konsep ini menempatkan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat pada inti pembangunan kota untuk mencari solusi dalam menciptakan kota yang layak huni,” ujarnya.
Menciptakan keseimbangan
Bambang menegaskan bahwa sebuah kota juga harus dapat menciptakan keseimbangan antara manusia, alam, dan budaya. Ketiga elemen ini merupakan kunci utama keberhasilan membangun kota berkelanjutan yang bukan hanya layak huni, tetapi juga sebuah kota yang dicintai. Elemen ini pula yang diusung dalam pembangunan IKN.
Dalam sambutannya, Ketua Senat Akademik Universitas Diponegoro Edy Rianto mengatakan bahwa Undip telah mengangkat 10 guru besar tidak tetap. Sejak adanya peraturan baru tentang profesor kehormatan, Bambang Susantono menjadi orang pertama yang menyandang gelar profesor kehormatan.
Bambang dianggap sebagai sosok yang sangat mumpuni di dalam bidang keahliannya. Meskipun Bambang bukan dosen reguler, ia dianggap sangat ahli di bidang perencanaan wilayah dan kota.
”Ada beberapa yang ngrasani (membicarakan), beliau juga sangat ahli dalam bidang ekonomi makro. Harapan kami Prof Bambang Susantono membawa oksigen baru dan energi baru ke kampus Universitas Diponegoro,” ujar Edy.