Polisi Bantah Intimidasi, tetapi Butet Kartaredjasa Diminta Tanda Tangan Pernyataan Tak Bicara Politik

Pentas teater Indonesia yang digelar Butet Kartaredjasa pada 1-2 Desember 2023 di TIM Jakarta mendapat izin polisi, tetapi Butet harus menandatangani surat pernyataan, di antaranya tidak boleh bicara politik.

KOMPAS/P RADITYA MAHENDRA YASA

Butet Kartaredjasa saat pentas monolog menyikapi situasi politik terkini pada Gebyar Budaya Santri 2023 di Kawasan Kota Lama, Kota Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (14/10/2023). Acara budaya tersebut merupakan rangkaian pergelaran aktivitas seni budaya para santri berupa pameran seni rupa, pementasan monolog, dan puisi.

JAKARTA, KOMPAS — Kepolisian Negara RI menyatakan tidak menyentuh aspek materi pementasan, termasuk perizinan, terkait dugaan intimidasi terhadap seniman Butet Kartaredjasa jelang pentas teater Indonesia Kita pada 1-2 Desember 2023 di Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Sementara itu, Butet Kartaredjasa menilai, redaksional surat pernyataan yang ia tanda tangani mengandung unsur intimidasi.

Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Metro Jakarta Pusat Komisaris Besar Susatyo Purnomo Condro dalam jumpa pers, Selasa (5/12/2023), menyatakan, setelah surat izin keramaian pentas teater Indonesia Kita yang diselenggarakan pada 1-2 Desember 2023 terbit, pihaknya menerbitkan surat perintah pengamanan untuk kegiatan itu. Adapun surat izin keramaian diterbitkan Polda Metro Jaya pada 13 November.

Selain memastikan pentas berjalan aman, kata Susatyo, pihaknya juga harus memastikan pengamanan salah satu calon wakil presiden yang hadir pada pentas tersebut. Untuk itu, kepolisian juga melakukan pengamanan kewilayahan di lingkar satu dan lingkar dua dari lokasi. Selain itu, pengamanan juga dilakukan sejak kedatangan cawapres tersebut dan ketika acara berlangsung.

Baca Juga: Ganjar Pranowo ”Dolan” dan ”Gojek Kere” di Rumah Butet Kartaredjasa

”Karena itu tidak ada (intimidasi). Kami tidak menyentuh pada aspek materi, apalagi perizinan. Perizinan sudah dibahas pada saat panitia mengajukan perizinan sehingga kami fokus pada pengamanan kegiatan, termasuk tamu-tamu yang datang,” tutur Susatyo.

Karena itu tidak ada (intimidasi). Kami tidak menyentuh pada aspek materi, apalagi perizinan. Perizinan sudah dibahas pada saat panitia mengajukan perizinan sehingga kami fokus pada pengamanan kegiatan, termasuk tamu-tamu yang datang.

KOMPAS/FAKHRI FADLURROHMAN

Anggota Polri memegang tameng saat mengikuti Apel Gelar Pasukan Pengamanan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di kawasan Monas, Jakarta, Jumat (1/9/2023). TNI-Polri melakukan apel gelar pasukan dalam rangka pengamanan KTT ke-43 ASEAN, di Jakarta. Sekitar 18.000 personel TNI-Polri akan mengamankan jalannya KTT ASEAN.

Pada kesempatan itu, perwakilan dari Kayan Production selaku penyelengara, Indah, menuturkan, dia adalah perwakilan dari penyelenggara pementasan yang mengurus perizinan ke kepolisian. Pada saat pengurusan itu, kata Indah, surat pernyataan tersebut disampaikan ke kepolisian sebelum acara berlangsung.

”Lalu, tidak ada intimidasi dalam penandatanganan surat tersebut. Gitu aja,” kata Indah.

Sementara itu, Wakil Direktur Direktorat Intelijen Keamanan (Wadir Intelkam) Polda Metro Jaya Ajun Komisaris Besar Miko Indrayana mengatakan, permohonan izin untuk menyelenggarakan pentas teater telah diajukan Kayan Production pada 8 November 2023.

Karena itu, tanggal 13 November kita keluarkan surat perizinannya. Kemudian, dari pihak Kayan juga menyampaikan (kepada kami), kenapa melakukan permohonan lebih awal; karena kegiatan ini merupakan kegiatan tontonan umum yang berbayar.

Menurut Miko, seluruh proses dan syarat penyelenggaraan kegiatan telah dipenuhi sebelum tanggal 13 November 2023. Atas dasar permohonan tersebut, surat izin penyelenggaraan kegiatan diterbitkan Polda Metro Jaya pada 13 November 2023.

”Karena itu, tanggal 13 November kita keluarkan surat perizinannya. Kemudian, dari pihak Kayan juga menyampaikan (kepada kami), kenapa melakukan permohonan lebih awal; karena kegiatan ini merupakan kegiatan tontonan umum yang berbayar,” tutur Miko.

KOMPAS/ADRYAN YOGA PARAMADWYA

Seniman Butet Kartaredjasa menyampaikan sambutan dalam pembukaan pameran Lelampah oleh Putu Sutawijaya di Bentara Budaya Jakarta, Kamis (14/9/2023). Mengangkat tema Garuda, Putu Sutawijaya menampilkan 10 lukisan, 23 lukisan yang diolah dari foto, video dokumentasi riset, serta sejumlah instalasi dan patung. Pameran tersebut berlangsung pada 14-29 September 2023.

Intimidasi

Butet menuturkan, beberapa menit menjelang pementasan, dia terpaksa menandatangani surat pernyataan yang salah satu butirnya menyebutkan, Butet harus berkomitmen untuk tidak berbicara soal politik dalam pementasannya. Peristiwa itu, menurut Butet, membuktikan adanya ketidakberesan dalam kehidupan berdemokrasi di Indonesia.

Dulu, sebelum Reformasi 1998, militer berkuasa dan kebebasan berekspresi kita dihambat. Namun, setelah itu (reformasi), kalau saya pentas teater, monolog, ataupun pentas Indonesia Kita, saya tidak pernah diminta menandatangani surat blanko yang menyebutkan saya harus berkomitmen untuk tidak bicara soal politik.

”Dulu, sebelum Reformasi 1998, militer berkuasa dan kebebasan berekspresi kita dihambat. Namun, setelah itu (reformasi), kalau saya pentas teater, monolog, ataupun pentas Indonesia Kita, saya tidak pernah diminta menandatangani surat blanko yang menyebutkan saya harus berkomitmen untuk tidak bicara soal politik,” paparnya saat dihubungi dari Magelang, Jawa Tengah.

Butet mengungkapkan, dirinya sudah melewati empat kali pemilihan umum dan, selama menggelar pertunjukan, ia tidak pernah diminta menandatangani surat pernyataan dari pihak kepolisian.

”Pertanyaannya mengapa? Ini bukan kampanye politik, tidak ada gambar calon presiden atau calon wakil presiden, tidak ada juga simbol-simbol partai politik. Tetapi, bahwa saya menyampaikan satire politik, itu memang sudah biasa saya lakukan sejak dulu kala,” ujar Butet dari Singapura.

KOMPAS/HARIS FIRDAUS

Bakal calon wakil presiden, Mahfud MD, didampingi seniman Butet Kartaredjasa, menghadiri konsolidasi sukarelawan Ganjar Pranowo-Mahfud MD di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Minggu (29/10/2023). Konsolidasi itu dihadiri perwakilan dari 42 kelompok sukarelawan Ganjar-Mahfud.

Menurut Butet, redaksional surat pernyataan yang ia tanda tangani, khususnya terkait komitmen untuk tidak berbicara soal politik dalam pementasan, mengandung unsur intimidasi. Karena itu, para seniman perlu mengingat kembali hak-hak mereka alam berdemokrasi.

”Para seniman harus menyadari bahwa kita mempunyai kebebasan berekspresi yang dijamin Undang-Undang Dasar. Amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, khususnya Pasal 43 Ayat (a) menyebutkan, ’Dalam Pemajuan Kebudayaan, Pemerintah Pusat bertugas menjamin kebebasan berekspresi’,” paparnya.

Belajar dari peristiwa di TIM, Butet mengajak seluruh masyarakat Indonesia yang mempunyai akal sehat untuk terus berjuang mempertahankan iklim demokrasi yang sudah baik selama ini dengan cara masing-masing. Menurut Butet, dirinya sebagai seniman tetap akan mengartikulasikan pikiran-pikiran yang baik dan sehat dengan penuh kejenakaan.

Menurut catatan Koalisi Seni, situasi kebebasan berkesenian di Indonesia masih jauh dari ideal. Dalam riset ”Stop Stigmatisasi Seni Terus: Situasi Kebebasan Berkesenian 2022”, Koalisi Seni mencatat ada 33 peristiwa pelanggaran kebebasan berkesenian di Indonesia sepanjang 2022.

KOMPAS/NORBERTUS ARYA DWIANGGA MARTIAR

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto bersama Kepala Kepolisian Negara RI Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo memberikan keterangan pers di Mabes Polri, Selasa (5/12/2023). Selain silaturahmi, pertemuan keduanya membahas beberapa hal, khususnya pengamanan Pemilu 2024.

Menurut Koalisi Seni, pelanggaran kebebasan berkesenian paling banyak terjadi pada bidang seni musik (21 peristiwa), diikuti tari (11 peristiwa), teater (5 peristiwa), seni rupa (4 peristiwa), film (2 peristiwa), dan sastra (1 peristiwa). Adapun peristiwa pelanggaran dapat terjadi pada lebih dari satu bidang seni.

Baca Juga: Beramai-ramai Bernyanyi dan Berjoget di Panggung Politik

Laporkan

Ketika ditanya tentang dugaan intimidasi dari anggota kepolisian terhadap seniman Butet Kartaredjasa saat mengadakan pertunjukan di Taman Ismail Marzuki, Kepala Divisi Humas Polri Sandi Nugroho meminta agar anggota kepolisian tersebut dilaporkan. Sebab, anggota kepolisian harus bersikap netral, termasuk terhadap kegiatan tersebut.

”Silakan dilaporkan. Jadi, kita tidak usah berpersepsi, tidak usah berandai-andai. Jangan katanya,” ujar Sandi. (NAD/ABK)