Anies dan Ganjar Janji Permudah Pendirian Tempat Ibadah
Anies memegang prinsip keadilan dan kesetaraan dalam beragama. Ganjar menegaskan tidak boleh ada yang mempersulit dalam beribadah.
Oleh
PRAYOGI DWI SULISTYO, NIKOLAUS HARBOWO
·2 menit baca
Calon presiden nomor urut 1, Anies Rasyid Baswedan (tengah), disambut Ketua Persekutuan Gereja-gereja Pentakosta Indonesia (PGPI) Jason Balompapueng saat menghadiri acara Musyawarah Besar IX PGPI di Jakarta, Kamis (30/11/2023).
JAKARTA, KOMPAS — Calon presiden nomor urut 1,Anies Rasyid Baswedan, dan calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, menyatakan komitmennya memegang prinsip keadilan dan kesetaraan dalam beragama. Mereka berjanji memberikan kemudahan dalam mendirikan tempat ibadah.
Baca Berita Seputar Pemilu 2024
Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.
Hal tersebut disampaikan Anies dan Ganjar seusai menghadiri kegiatan Musyawarah Besar IX Persekutuan Gereja-gereja Pentakosta Indonesia (PGPI), di Jakarta, Kamis (30/11/2023).
Anies menegaskan, ia memegang prinsip keadilan dan kesetaraan dalam kehidupan beragama. Ia mencontohkan, semua fasilitas untuk keagamaan disiapkan setara, mulai dari pembiayaan. Ketika menjadi Gubernur DKI Jakarta, Anies memiliki program Bantuan Operasional Tempat Ibadah (BOTI) yang diberikan untuk tempat ibadah semua agama dan pekerja di rumah ibadah.
”Lalu juga terkait dengan perayaan hari-hari besar, di mana semua diberikan kesetaraan kesempatan. Nah, ini juga semangat yang akan kami bawa ke tingkat nasional supaya kerukunan, kedamaian itu ditopang dengan rasa keadilan,” kata Anies.
Ia menegaskan, persatuan yang sesungguhnya adalah persatuan yang ditopang oleh rasa keadilan dan perlindungan untuk semua. Negara memandang semua orang sebagai warga negara yang memiliki kesamaan hak untuk mendapatkan perlindungan.
Ia pun mengklaim bahwa pada masa masih menjabat Gubernur DKI Jakarta menjadi waktu yang teduh, damai, dan tenang karena adanya kerja sama dari berbagai pihak.
PGPI memberikan kebebasan kepada semua anggotanya dalam menentukan pilihan.
Adapun terkait dengan pembangunan rumah ibadah, Anies mengatakan, berdasarkan pengalaman di DKI Jakarta, ia tidak akan mengubah aturan hukumnya. Namun, perlu kematangan dalam mengelolanya.
”Apa pun regulasi yang dimiliki kalau dalam pelaksanaannya tidak dijalankan dengan baik, tak otomatis selesaikan masalah. Justru pengalaman di Jakarta, paling penting komunikasi,” kata Anies.
Sebelum menerima kehadiran Anies, PGPI terlebih dahulu kedatangan Ganjar. Ia senang bisa berkontribusi untuk kelompok agama dan masyarakat demi persatuan dan keadilan.
Dari kampanye yang dilakukan Ganjar sejauh ini, ia memperoleh banyak masukan tentang kebebasan beribadah dan mendirikan rumah ibadah. ”Prinsipnya harusnya dipermudah, tidak boleh ada yang mempersulit karena sila pertama kita Ketuhanan Yang Maha Esa itu menjamin kepada kita semua untuk beribadah,” kata Ganjar.
Oleh karena itu, menurut Ganjar, persoalan terkait pendirian rumah ibadah harus segera diselesaikan. Alhasil, orang tidak merasa terhambat untuk beribadah.
Ketua PGPI Jason Balompapueng mengatakan, pihaknya mengundang semua calon presiden dalam rangka Musyawarah Besar IX PGPI, termasuk calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto. Namun, Prabowo belum bisa hadir.
Terlepas dari itu, PGPI memberikan kebebasan kepada semua anggotanya dalam menentukan pilihan.