Peserta Pemilu ”Catat” Komitmen Netralitas Aparat

Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kepala Polri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo menandatangani Deklarasi Komitmen Netralitas TNI-Polri dalam Penyelenggaraan Pemilu 2024.

KOMPAS/FAKHRI FADLURROHMAN

Kepala Polri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo (ketiga dari kiri) dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto (keempat dari kiri) menandatangani komitmen netralitas TNI-Polri dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 pada pembukaan Rapat Koordinasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Senin (27/11/2023).

JAKARTA, KOMPAS — Tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden menagih komitmen aparat TNI, Polri, dan penyelenggara pemilu untuk konsisten menjaga netralitas dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. Implementasi tindakan dan kebijakan yang berpegang pada prinsip netralitas dari seluruh aparat baru akan bisa memupus kecurigaan terhadap problem netralitas yang terus menguat.

Komitmen menjaga netralitas disampaikan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kepala Polri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo saat Rapat Koordinasi Nasional Penegakan Hukum Terpadu yang digelar Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu di Jakarta, Senin (27/11/2023). Keduanya menandatangani Deklarasi Komitmen Netralitas TNI-Polri dalam Penyelenggaraan Pemilu 2024.

Ada empat poin dalam deklarasi tersebut, yakni menjaga dan menegakkan prinsip netralitas, menghindari konflik kepentingan dan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu. Selanjutnya, bersama-sama melakukan upaya pencegahan pelanggaran pemilu dan politik uang, serta saling bersinergi untuk menjaga kondusivitas penyelenggaraan pemilu.

Selain TNI dan Polri, tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden, yakni Anies Rasyid Baswedan-Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD, juga menandatangani deklarasi kampanye damai, tertib, dan taat hukum. Deklarasi juga ditandatangani perwakilan 18 partai politik nasional peserta Pemilu 2024.

Baca juga: Wapres: Semua Kontestan Harus Bermain Bersih

KOMPAS/FAKHRI FADLURROHMAN

Cawapres Mahfud MD, capres Ganjar Pranowo, cawapres Gibran Rakabuming Raka, capres Prabowo Subianto, cawapres Muhaimin Iskandar, dan capres Anies Baswedan (ketiga kiri sampai ketiga kanan) menandatangani deklarasi kampanye damai dengan disaksikan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja (kedua dari kiri) pada pembukaan Rapat Koordinasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Senin (27/11/2023).

Anies mengatakan, pemilu harus dilaksanakan dengan terus menjaga integritas. Komitmen penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil diperlukan untuk menghadirkan pemerintah yang berwibawa, penuh legitimasi, serta dihormati di dalam negeri dan di luar negeri. Semua itu bisa terlaksana apabila pemerintahannya terbentuk melalui proses pemilu dan pilpres yang adil, jujur, dan berintegritas.

Menurutnya, tujuan pemilu bukan sekadar menang dan kalah, tetapi pemilu yang hasilnya dihormati semua pihak. Dengan demikian, pemerintahan yang terbentuk adalah pemerintahan yang dihasilkan bukan dari proses yang curang, melainkan hasil dari proses pemilu yang penuh kejujuran dan keadilan.

”Kami menyambut baik komitmen yang tadi sudah disampaikan seluruh jajaran aparatur penegak hukum, dan kami berharap di dalam pelaksanaannya ada keseriusan di dalam mendisiplinkan,” ujarnya.

Anies mengingatkan, pemimpin harus menegur dan meluruskan jajarannya apabila ada yang melanggar aturan. Hal ini agar arahan dari pucuk pimpinan sampai bawah tanpa ada penyimpangan sehingga ada konsistensi dalam menjaga netralitas dari seluruh jajaran.

”Integritas pemilu kita bukan dinilai dari pakta yang kita tanda tangani, tapi dari peristiwa di lapangan yang sesuai dengan pakta yang kita tanda tangani. Konsistensi di tempat paling ujung itu yang paling penting,” tuturnya.

KOMPAS/FAKHRI FADLURROHMAN

Para pimpinan partai politik peserta Pemilu 2024 foto bersama selepas deklarasi kampanye damai, tertib, dan taat hukum peserta Pemilu 2024 pada acara Rapat Koordinasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Senin (27/11/2023).

Lebih jauh, Anies menyoroti isu tentang kecurangan yang ramai dibicarakan di masyarakat. Isu ini cenderung tidak terlalu terdengar di pemilu-pemilu sebelumnya. Hal ini menunjukkan ada penurunan kepercayaan terhadap penyelenggaraan Pemilu 2024. Oleh karena itu, seluruh aparat dan penyelenggara pemilu harus mengembalikan kepercayaan rakyat terhadap pemilu.

”Kita buktikan kepada semua bahwa apa yang berkembang di masyarakat hari ini dijawab dengan netralitas, dijawab dengan konsistensi atas apa yang ditandatangani, apa yang dikatakan undang-undang, dilaksanakan sepenuhnya di lapangan, sehingga kecurigaan yang hari ini berkembang di masyarakat akan bisa pupus,” ujar Anies.

Prabowo meyakini, seluruh penyelenggara pemilu akan melaksanakan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya. KPU, Bawaslu, dan DKPP akan menyelenggarakan pemilu yang bersih, jujur, adil, tanpa kecurangan apa pun. Seluruh rakyat juga mendambakan penyelenggaraan pemilu yang bersih, transparan, tanpa ada kecurangan.

Kami akan yakinkan kepada peserta pemilu bahwa suara di TPS akan bertahan sampai dengan rekapitulasi tingkat nasional.

”Kami percaya, kami yakin, bahwa penyelenggara pemilu dan aparat penegak hukum sadar akan tanggung jawab ini dan akan menyelenggarakan pemilu ini dengan sebaik-baiknya,” katanya.

Menurut Ganjar, deklarasi dan komitmen yang ditandatangani seluruh peserta pemilu serta aparat TNI dan Polri merupakan ungkapan dan keseriusan yang berasal dari pikiran, hati, dan tindakan. Ia sangat percaya bahwa seluruh penyelenggara pemilu dan aparatur akan melaksanakan komitmen tersebut dengan sungguh-sungguh.

”Kami menyampaikan penghormatan dan terima kasih atas komitmen yang dibangun, tugas kita hari ini adalah melaksanakan komitmen dan kata-kata yang sudah kita tandatangani,” ucapnya.

KOMPAS/FAKHRI FADLURROHMAN

Para peserta acara Rapat Koordinasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu mendengarkan pemaparan Ketua Bawaslu Rahmat Bagja di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Senin (27/11/2023).

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan, seluruh peserta pemilu dan tim pemenangan agar menjaga komitmen untuk melaksanakan kampanye sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Selain itu, pihaknya juga mengingatkan agar seluruh kontestan menjauhi politik uang, tidak melakukan politisasi suku, agama, ras, dan antargolongan, serta menyebarkan hoaks dan ujaran kebencian. Hal itu semua demi mewujudkan pemilu yang aman, damai, dan demokratis.

”Kami akan yakinkan kepada peserta pemilu bahwa suara di TPS akan bertahan sampai dengan rekapitulasi tingkat nasional,” katanya.