Kampanye Dimulai, Awasi Bersama Pemilu

Masa kampanye Pemilu 2024 dimulai Selasa ini hingga 10 Februari 2024. Publik diajak mengawasi potensi kecurangan pemilu.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Suasana saat Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asyari memimpin pembacaan Deklarasi Kampanye Pemilu Damai Tahun 2024 di halaman Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Senin (27/11/2023).

JAKARTA, KOMPAS — Masa kampanye bagi tiga pasangan capres dan cawapres serta ratusan ribu calon anggota legislatif di DPR, DPD, serta DPRD provinsi dan kabupaten/kota, untuk merebut suara pemilih dimulai pada Selasa (28/11/2023), selama 75 hari ke depan. Di tengah kondisi ini, sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Forum Lintas Generasi mengajak seluruh elemen bangsa mengawasi segala bentuk kecurangan yang berpotensi terjadi dalam Pemilu 2024, sebagai upaya menyelamatkan demokrasi.

Sebelum kampanye dimulai, kemarin, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar deklarasi Kampanye Pemilu Damai Tahun 2024. Deklarasi ditandai pengucapan dan penandatanganan naskah deklarasi oleh calon presiden dan wakil presiden Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar; Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka; dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD, serta perwakilan 18 parpol nasional peserta Pemilu 2024. Deklarasi itu juga jadi akhir rangkaian Kirab Pemilu 2024 yang dimulai 14 Februari 2023.

Ada tiga poin deklarasi, pertama, mewujudkan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, dan adil. Kedua, melaksanakan kampanye pemilu yang aman, tertib, damai, berintegritas, tanpa hoaks, tanpa politisasi SARA, dan tanpa politik uang. Ketiga, melaksanakan kampanye pemilu berdasarkan aturan perundang-undangan.

Ketua KPU Hasyim Asy’ari mengatakan, Deklarasi Kampanye Pemilu Damai 2024 menjadi momentum meneguhkan niat dan menyatakan sikap untuk berkolaborasi menggelar pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Karena itu, peserta pemilu diharapkan berkampanye sehat dengan tak saling mengumbar sisi negatif lawan politik. Kampanye hendaknya diisi promosi diri dan menunjukkan hal-hal baik dari kandidat.

Sebelum itu, tiga pasangan capres-cawapres serta 18 parpol peserta Pemilu 2024 menandatangani deklarasi kampanye damai, tertib, dan taat hukum yang diadakan Badan Pengawas Pemilu. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kepala Polri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo juga menandatangani Deklarasi Komitmen Netralitas TNI-Polri dalam Penyelenggaraan Pemilu 2024.

KOMPAS/FAKHRI FADLURROHMAN

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (ketiga dari kiri) bersama Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto (keempat dari kiri) menandatangani komitmen netralitas TNI-Polri dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 di acara pembukaan Rapat Koordinasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Senin (27/11/2023).

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengingatkan seluruh kontestan menjauhi politik uang, tidak melakukan politisasi suku, agama, ras, dan antargolongan, serta tak menyebarkan hoaks dan ujaran kebencian. Itu semua demi mewujudkan pemilu yang aman, damai, dan demokratis. ”Kami akan yakinkan peserta pemilu suara di TPS (tempat pemungutan suara) akan bertahan sampai rekapitulasi tingkat nasional,” katanya.

Baca juga: Ombudsman RI: Pelanggaran Netralitas ASN Jelang Pemilu 2024 Semakin Serius

Dalam sambutannya, Anies menyoroti kecurangan yang ramai dibicarakan di masyarakat. Isu ini, kata dia, cenderung tidak terlalu terdengar di pemilu-pemilu sebelumnya. Hal ini menunjukkan ada penurunan kepercayaan terhadap penyelenggaraan Pemilu 2024.

”Kita perlu buktikan kepada semua bahwa yang berkembang di masyarakat hari ini dijawab dengan netralitas, dijawab dengan konsistensi atas apa yang ditandatangani, apa yang dikatakan undang-undang, dilaksanakan sepenuhnya, sehingga kecurigaan yang berkembang di masyarakat bisa pupus,” ujar Anies.

Prabowo meyakini, seluruh penyelenggara pemilu akan melaksanakan tanggung jawab sebaik-baiknya. KPU, Bawaslu, dan DKPP akan menyelenggarakan pemilu yang bersih, jujur, adil, tanpa kecurangan.

”Kami percaya, kami yakin, penyelenggara pemilu dan aparat penegak hukum sadar akan tanggung jawab ini dan akan menyelenggarakan pemilu ini sebaik-baiknya,” katanya.

Menurut Ganjar, deklarasi dan komitmen yang ditandatangani seluruh peserta pemilu serta aparat TNI dan Polri merupakan ungkapan dan keseriusan yang berasal dari pikiran, hati, dan tindakan. Ia sangat percaya seluruh penyelenggara pemilu dan aparatur akan melaksanakan komitmen tersebut dengan sungguh-sungguh.

”Kami menyampaikan penghormatan dan terima kasih atas komitmen yang dibangun, tugas kita hari ini adalah melaksanakan komitmen dan kata-kata yang sudah kita tanda tangani,” ucapnya.

Awasi bersama

Kemarin, ratusan orang berlatar belakang aktivis, pegiat antikorupsi, tokoh pers, pengajar, hingga guru besar yang tergabung dalam Forum Lintas Generasi menyampaikan seruan mengawal pemilu yang diawali mimbar terbuka di Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyarkara di Jakarta. Mereka, antara lain, Ketua STF Driyarkara Simon Petrus Lili Tjahjadi; Ketua Ikatan Alumni Driyarkara Yustinus Prastowo; Ketua Dewan Pembina Nurcholish Madjid Society Omi Komaria Madjid; Guru Besar Antropologi Hukum UI Sulistyowati Irianto; sastrawan Goenawan Mohamad; dan aktivis Poros Anak Muda Sosia Politika, Acep Jamaludin.

KOMPAS/WILLY MEDI CHRISTIAN NABABAN

Peserta menandatangani seruan bersama untuk mengawal jalannya Pemilu 2024 dalam Forum Lintas Generasi di STF Driyarkara, Jakarta, Senin (27/11/2023).

Filsuf Karlina Supelli mengingatkan, Indonesia menuju rezim autokrasi elektoral, setelah pemimpin yang terpilih lewat pemilu demokratis, tetapi bertahap membajak berbagai institusi demokrasi dan meredam nalar kritis. ”Wajah demokrasi masih ada, tapi makin lama makin hilang. Mari kita kawal Pemilu 2024,” katanya.

Yustinus Prastowo menambahkan, Forum Lintas Generasi perlu menyerap aspirasi dan melibatkan lebih banyak pihak. ”Ini panggilan untuk semua orang agar terlibat. Kita perlu mencegah kecurangan. Pemilu harus mengedepankan etika dan moral,” katanya.

Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri menegaskan, tidak boleh ada pihak yang berusaha menekan rakyat di tengah situasi politik jelang pemilu. Apalagi, kata Megawati, pihak itu mencoba seolah-olah memberikan sesuatu kepada rakyat, tetapi tanpa melalui perundang-undangan di Indonesia.

Anggota Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng, menyampaikan, semakin dekat Pemilu 2024, makin vulgar pula berbagai pelanggaran terhadap netralitas ASN, semisal penggunaan fasilitas publik untuk kegiatan politik serta ASN yang makin tak fokus bertugas karena mengurusi politik. (SYA/PDS/WIL/NAD/DNA/BOW/NCA)