Wapres: Jika Pemilu Tak Jujur, Legitimasi Pemerintahan Terpilih Bisa Bermasalah
Wapres Ma’ruf Amin mengingatkan agar jangan sampai pemilu berjalan tak demokratis sehingga pemerintah yang dihasilkannya kelak bisa dinilai cacat dan tidak ”legitimate”.
Oleh
SUHARTONO DARI BRATISLAVA,SLOVAKIA
·2 menit baca
BRATISLAVA, KOMPAS — Wakil Presiden Ma’ruf Amin berharap Pemilu 2024 berjalan jujur dan adil. Jangan sampai pemilu berjalan tidak demokratis sehingga pemerintahan yang dihasilkannya nanti bisa dinilai cacat dan tidak punya legitimasi.
”Seperti yang saya katakan, kita berharap pemilihan umum ini berjalan fair dan netral. Pejabat dan para pemainnya sendiri harus bermain bersih, jangan sampai ada yang tidak bersih. Jangan sampai, kalau pemilihan umum itu nanti dianggapnya tidak fair dan tidak jurdil, kualitas demokrasi kita akan rusak, dianggap cacat-lah. Itu bisa nanti menjadi permasalahan legitimasi pemerintahan,” ujar Wapres Amin, di Grand Hotel River Park, Bratislava, Slowakia, Minggu (26/11/2023).
Baca Berita Seputar Pemilu 2024
Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.
Sebelumnya, seorang warga negara Indonesia yang tinggal di Vienna, Austria, menanyakan netralitas dalam Pemilu 2024 mendatang seperti yang diungkapkan oleh Wapres Amin dalam pemberitaan di Kompas.id, Minggu ini.
Acara dialog tersebut dimoderatori oleh Duta Besar RI untuk Slowakia Pribadi Sutiono. Dalam dialog itu, hadir sekitar 160 warga negara Indonedia yang tinggal di Budapest (Hongaria), Bratislava (Slowakia), dan Vienna (Austria).
Jangan sampai, kalau pemilihan umum itu nanti dianggapnya tidak fair dan tidak jurdil, kualitas demokrasi kita akan rusak, dianggap cacat-lah. Itu bisa nanti menjadi permasalahan legitimasi pemerintahan.
Wapres melanjutkan, jika secara aturan pemilu berjalan baik, dan secara substansi pelaksanannya juga baik dan legitimate, maka siapa pun yang menjadi pemerintah ke depan itu akan berjalan dengan baik.
Sebelumnya, saat memberikan pengantar dialog, Wapres Amin menyatakan, perbedaan pilihan di antara warga negara menjadi keniscayaan demokrasi. Begitu pula netralitas penyelenggara negara dan aparatur keamanan dalam pemilu.
”Saya meminta dukungan dan partisipasi semua pihak untuk menyukseskan agenda demokrasi lima tahunan ini agar berjalan dengan damai, jujur, tertib, dan adil. Gunakanlah hak konstitusional tanpa harus menimbulkan perpecahan. Tentu tidak mungkin dalam pemilu hanya ada satu pilihan. Pilihan warga pasti berbeda-beda. Di situlah namanya pemilihan, warga bebas memilih sehingga pilihannya berbeda-beda,” katanya.
Terkait dengan kesiapan kontestan, penyelenggara, dan warga menjelang masa kampanye pada 28 November, Wapres mengatakan agar semuanya menaati aturan yang ada dan jangan sampai ada tindakan yang bisa menimbulkan keterbelahan masyarakat.
”Ini tentunya buat kontestan menjelang kampanye lusa,” ujar Wapres.
Bagi penyelenggara pemilu harus bersikap adil. Begitu juga keamanan harus bersikap netral. ASN, pejabat, dan semuanya harus netral dan patuh pada aturan. Tentu harapan kita semua, kampanye nanti itu berjalan dengan baik.
”Bagi penyelenggara pemilu harus bersikap adil. Begitu juga keamanan harus bersikap netral. ASN, pejabat, dan semuanya harus netral dan patuh pada aturan. Tentu harapan kita semua, kampanye nanti itu berjalan dengan baik,” ujar Wapres.
Masyarakat, tambah Wapres, jugajangann terprovokasi dengan isu-isu yang bisa membelah warga. ”Isu, disinformasi, hoaks, yang pasti ketika mengadakan pemilu, selalu ada, tetapi jangan sampai terprovokasi dengan isu-isu yang tidak baik,” kata Wapres.