Jaringan Gusdurian Ajak Publik Perangi Hoaks dan Ujaran Kebencian

Pemerintah dan platform digital, termasuk media sosial, didorong untuk menerapkan moderasi konten digital dengan memperhatikan konteks lokal serta menghormati hak asasi manusia dan kebebasan berekspresi.

KOMPAS/PRAYOGI DWI SULISTYO

Ratusan anggota Jaringan Gusdurian bersama-sama menyerukan pemilu yang damai, jujur, adil, dan bermartabat dalam Festival 4 Peace yang diselenggarakan oleh Jaringan Gusdurian di Depok, Jawa Barat, Minggu (26/11/2023).

DEPOK, KOMPAS — Masyarakat diajak terlibat dalam menjaga proses Pemilu 2024 yang damai, terutama dalam mengatasi berita bohong dan ujaran kebencian. Pemerintah dan platform digital, termasuk media sosial, didorong menerapkan moderasi konten digital dengan memperhatikan konteks lokal serta menghormati standar internasional tentang hak asasi manusia dan kebebasan berekspresi.

Koordinator Sekretariat Nasional Jaringan Gusdurian Jay Akhmad mengajak masyarakat melibatkan diri dalam proses Pemilu 2024 yang damai, adil, dan bermartabat. Sebab, ini menjadi bagian penting terutama dalam mengatasi berita bohong dan ujaran kebencian. Ia mengingatkan, berita bohong dan ujaran kebencian pernah digunakan dalam proses pemilu sebelumnya yang berdampak pada konflik di masyarakat.

Baca Berita Seputar Pemilu 2024

Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.

Kunjungi Halaman Pemilu

”Perlu kiranya Jaringan Gusdurian bergerak mengajak masyarakat untuk sadar akan berita bohong dan ujaran kebencian terus dilawan dengan berita yang baik,” kata Jay dalam Festival 4 Peace bertajuk ”Pemilu Damai, Jujur, Adil, dan Bermartabat” yang diselenggarakan oleh Jaringan Gusdurian di Depok, Jawa Barat, Minggu (26/11/2023).

Jaringan Gusdurian bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil lainnya dan Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO) bergabung dalam Koalisi Demokratisasi dan Moderasi Ruang Digital Indonesia. Mereka mendorong pemerintah dan platform digital, termasuk media sosial, menerapkan moderasi konten digital dengan memperhatikan konteks lokal serta menghormati standar internasional tentang hak asasi manusia dan kebebasan berekspresi.

”Upaya ini penting dilakukan untuk melawan disinformasi dan ujaran kebencian yang beredar di ranah digital, terutama menghadapi Pemilu 2024,” kata Jay.

Ia menegaskan, Jaringan Gusdurian tetap teguh dalam menguatkan demokrasi. Jaringan Gusdurian sebagai bagian dari gerakan sosial mendorong gerakan sosial yang masif demi Indonesia semakin inklusif.

Istri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid, Nyonya Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, berpesan agar masyarakat memilih pemimpin bangsa dan negara yang amanah, adil, jujur, dan bisa mengayomi seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, dalam proses pemilu harus berpegang pada sifat demokratis.

Sifat demokratis yang telah diajarkan oleh Gus Dur ialah keadilan, kejujuran, persamaan dan kesetaraan, serta kemanusiaan. Sinta mengajak agar ajaran Gus Dur tersebut disampaikan kepada seluruh masyarakat demi pemilu yang damai bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya.

Baca juga: Wapres: Netralitas Jangan Hanya Slogan

KOMPAS/PRAYOGI DWI SULISTYO

Istri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid, Nyonya Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid (kanan) berbincang-bincang dengan Deputy Head of Mission Uni Eropa delegasi Indonesia Stephane Mechati (kiri) usai kegiatan Festival 4 Peace yang diselenggarakan oleh Jaringan Gusdurian di Depok, Jawa Barat, Minggu (26/11/2023). Ratusan anggota Jaringan Gusdurian bersama-sama menyerukan pemilu yang damai, jujur, adil, dan bermartabat.

Dalam kegiatan ini hadir pula Direktur UNESCO untuk Indonesia Maki Katsuno Hayashikawa; Deputy Head of Mission Uni Eropa delegasi Indonesia Stephane Mechati; dan perwakilan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu); Kementerian Dalam Negeri; Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; serta perwakilan Perhimpunan Majelis Agama Buddha Indonesia (Permabudhi). Selain itu, ada juga sejumlah tokoh seperti Menteri Agama 2014-2019 Lukman Hakim Saifuddin dan Direktur Jaringan Gusdurian Indonesia Alissa Wahid.

Kepala Biro Fasilitasi Pengawasan Pemilu Bawaslu Asmin Safari Lubis mengatakan, Bawaslu berusaha memperjuangkan kesetaraan dan kebebasan sehingga pemilu harus berjalan dengan adil dan damai. Seluruh hak pilih masyarakat itu terjamin sehingga yang belum mendapatkannya bisa lapor kepada Bawaslu.

Ia menegaskan, masa kampanye 75 hari merupakan waktu yang sangat singkat. Namun, tanpa disadari, masyarakat kesulitan untuk melihat mana informasi yang benar dan bias karena banyaknya informasi yang beredar di media sosial. Akibatnya, masyarakat kehilangan harapan.

Oleh karena itu, kata Asmin, ruang-ruang demokrasi harus dijaga. Ia berharap masyarakat tidak membuat keributan dan tidak terpancing dengan isu-isu tidak baik yang hanya menimbulkan masalah.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Menjelang pemilu, paparan kabar bohong (hoaks) mulai banyak ditemui melalui media sosial. Masyarakat mulai gencar mengampanyekan menangkal hoaks melalui mural, seperti terlihat di Jalan Juanda, Depok, Jawa Barat, Kamis (29/6/2023). Sebaran kabar bohong dan disinformasi diprediksi semakin meningkat pada Pemilu 2024. Hal ini perlu diantisipasi dengan penguatan literasi politik.

Ia menegaskan, menjaga pemilu yang damai tidak hanya menjadi tugas Bawaslu, meskipun setiap hari selalu mendapatkan laporan. Ia berharap seluruh pihak bersama-sama menjaga demokrasi.

Maki Katsuno Hayashikawa mengatakan, banyak disinformasi dan ujaran kebencian selama pemilu berlangsung, termasuk di luar Indonesia. Karena itu, dibutuhkan peran media dan publik untuk mengatasinya, termasuk Indonesia yang mempunyai keragaman agama, budaya, dan tradisi.

Oleh karena itu, UNESCO dan Uni Eropa bekerja sama dengan Jaringan Gusdurian berusaha meningkatkan pemahaman terhadap kebebasan berekspresi untuk membangun kapasitas dalam melawan ujaran kebencian demi tercapai pemilu yang damai. Ada 81 pemimpin agama yang telah dilatih dalam program tersebut.

Maki Katsuno mengungkapkan, dibutuhkan peran serta partai politik, pemerintah, penyelenggara pemilu, media, dan masyarakat sipil dalam mendorong kampanye politik melalui komunikasi tanpa disrupsi, diskriminasi, ataupun kekerasan. Ia mengakui adanya persoalan di dalam konten-konten yang sifatnya menyerang.

Baca juga: Capres-Cawapres Beradu Gagasan, Berharap Tuai Dukungan

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Menjelang pemilu, paparan kabar bohong banyak ditemui melalui media sosial. Masyarakat mulai gencar mengampanyekan menangkal hoaks melalui mural, seperti terlihat di Jalan Juanda, Depok, Jawa Barat, Kamis (29/6/2023).

Oleh karena itu, UNESCO mengeluarkan panduan untuk platform digital. Maki Katsuno menjelaskan, panduan tersebut bentuk tanggung jawab dari pemerintah, masyarakat sipil, dan organisasi internasional dalam menghadapi penyebaran disinformasi, ujaran kebencian, ataupun konten yang menyerang lainnya demi melindungi kebebasan berekspresi dan akses terhadap informasi.

Panduan tersebut merupakan hasil konsultasi yang diperoleh dari 10.000 komentar dari 134 negara, termasuk Indonesia. Panduan itu bisa diakses dalam bahasa Indonesia di website UNESCO.