Diplomasi Pertahanan Indonesia dengan Singapura Kian Kuat
Presiden Singapura memberikan penghargaan Darjah Utama Bakti Cemerlang kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Hal ini dinilai menjadi salah satu penanda makin eratnya hubungan Indonesia-Singapura.
SINGAPURA, KOMPAS — Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menerima penghargaan Darjah Utama Bakti Cemerlang atau The Distinguished Service Order dari Presiden Singapura Tharman Shanmugaratnam di Istana Kepresidenan Singapura, Selasa (21/11/2023). Penghargaan diberikan atas kontribusi mewujudkan kerja sama pertahanan yang terkendala sejak 2007.
Berdasarkan temuan Badan Pusat Riset dan Inovasi Nasional, Singapura tercatat sebagai negara mitra diplomasi pertahanan dengan jumlah interaksi terbanyak sepanjang 2023.
Sebelum seremoni penyerahan penghargaan, Prabowo disambut Menteri Pertahanan Singapura Ng Eng Hen dengan upacara jajar kehormatan. Saat seremoni berlangsung, Prabowo didampingi Duta Besar RI untuk Singapura Suryopratomo dan Penasihat Khusus Kementerian Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.
Prabowo merupakan menteri kedua yang mendapatkan penghargaan serupa dari Presiden Singapura tahun ini. Juni lalu, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menerima penghargaan tersebut dari Presiden Halimah Yacob yang digantikan Shanmugaratnam pada pertengahan September lalu. Para mantan Panglima TNI tahun 1991–2023 juga mendapatkan penghargaan yang sama.
Pemerintah Singapura dalam pengantar resmi yang disampaikan saat seremoni penyerahan penghargaan menyampaikan, Prabowo telah berkontribusi meningkatkan hubungan pertahanan Singapura dengan Indonesia. Pada masa kepemimpinan Prabowo pula ratifikasi perjanjian kerja sama pertahanan (DCA) di antara kedua negara telah dilakukan. Tak hanya mempererat kerja sama antara TNI dan Angkatan Bersenjata Singapura, kerja sama pertahanan itu juga memfasilitasi eksplorasi, diskusi, dan pengawasan bidang kerja sama pertahanan yang belum pernah dilakukan sebelumnya.
”Prabowo Subianto juga mengarahkan kolaborasi yang lebih erat antara kedua lembaga pertahanan dalam beberapa tahun terakhir. Terlepas dari pandemi Covid-19, TNI dan Angkatan Bersenjata Singapura (tetap) melaksanakan latihan, seperti Safkar Indopura, Latihan Gabungan Minex Pandu, Manyar Indopura, Camar Indopura, dan Super Garuda Shield. Mereka juga berinteraksi secara rutin melalui kunjungan tingkat tinggi, pertukaran profesional, dan kehadiran bersama pada pelatihan di semua angkatan dan tingkatan,” ujar Pemerintah Singapura.
Kerja sama pertahanan ini diyakini bakal memajukan kerja sama pada ranah-ranah lain yang sebelumnya dibahas dalam pertemuan antara Prabowo dan Ng Eng Hen, disaksikan Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong pada Maret lalu.
Baca juga: Sepuluh Kerja Sama Ditandatangani Indonesia-Singapura, Salah Satunya Pelayanan Ruang Udara
Kerja sama pertahanan merupakan bagian dari kerja sama bilateral yang ditandatangani Indonesia dan Singapura pada Januari 2022. Selain dalam bidang pertahanan, adapula perjanjian ekstradisi serta pengelolaan wilayah udara. Perjanjian bilateral ini sudah disepakati sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2007, tetapi saat itu kedua negara tidak menindaklanjuti kesepakatan dengan meratifikasinya menjadi undang-undang.
Ditemui seusai menerima penghargaan, Prabowo mengatakan, penghargaan ini menunjukkan hubungan baik Indonesia-Singapura yang terus meningkat. Ia tidak memungkiri, sejak awal perjanjian kerja sama kedua negara disepakati, muncul kekhawatiran soal kedaulatan nasional karena Angkatan Bersenjata Singapura diperbolehkan berlatih di wilayah Indonesia. Akan tetapi, ia memastikan bahwa setiap latihan yang dilakukan harus mendapatkan izin dari Pemerintah Indonesia.
”Kalau kita perhatikan klausul demi klausul, menunjukkan bahwa kedaulatan kita selalu terjaga karena mereka latihan di tempat kita, seizin pemerintah kita. Jadi, sama sekali tidak ada masalah soal kedaulatan,” ujar Prabowo. Selain itu, juga akan dilakukan pertemuan-pertemuan untuk membahas implementasi latihan antarangkatan bersenjata.
Selain menerima penghargaan, kedatangan Prabowo ke Singapura juga dilakukan untuk sarapan bersama Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan dan makan siang dengan Lee Hsien Loong. Tak hanya itu, ia juga sempat menjenguk Luhut Binsar Pandjaitan yang menjalani masa penyembuhan di Singapura.
Suryopratomo mengatakan, penghargaan ini merupakan apresiasi terhadap kontribusi Prabowo sehingga kedua negara bisa meratifikasi kerja sama pertahanan yang belum tuntas sejak 2007. Kerja sama itu kini menjadi payung untuk meningkatkan kerja sama pertahanan dan militer di luar soal latihan bersama.
Selain kerja sama pertahanan, kerja sama bilateral dengan Singapura juga terdiri dari perjanjian ekstradisi untuk mengejar para buron yang kini masih menunggu penyusunan peraturan pelaksanaan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selain itu, soal pengaturan ruang udara yang masih menunggu persetujuan dari organisasi penerbangan sipil internasional.
Intensitas tinggi
Peneliti Politik Keamanan dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Muhammad Haripin mengatakan telah meneliti dinamika suksesi kepemimpinan TNI dan pola kerja sama pertahanan sepanjang 2023. Dalam periode ini, temuan BRIN sedikit banyak sejalan dengan semakin eratnya relasi Indonesia-Singapura secara konsisten.
”Menteri Pertahanan merupakan aktor yang mendominasi diplomasi pertahanan. Adapun Singapura merupakan mitra diplomasi pertahanan dengan jumlah interaksi terbanyak, yakni 15 pertemuan selama Januari-November 2023,” kata dia saat dihubungi secara terpisah.
Dari seluruh diplomasi pertahanan yang dilakukan, kata Haripin, paling banyak terkait dengan modernisasi alat utama sistem persenjataan dan industri pertahanan (alutsista). Itu merupakan kelanjutan dari tren diplomasi yang juga telah dilakukan Prabowo sejak menjabat pada 2019. Tingginya intensitas diplomasi dengan Singapura pun tidak terlepas dari kondisi alutsista Singapura yang relatif tinggi di kawasan Asia Tenggara.
Kendati telah dilakukan secara konsisten, tetapi diplomasi pertahanan belum bisa mendukung pemenuhan target kekuatan esensial minimum (MEF) pada 2024. Sebab, diplomasi pertahanan berjalan tanpa pedoman strategis, mengingat Buku Putih Pertahanan terakhir dibuat pada 2015.
Ketiadaan pedoman strategis diplomasi pertahanan itu, kata dia, menambah sejumlah faktor yang berpotensi menghambat pemenuhan target MEF. Faktor-faktor lain yang dimaksud antara lain adanya perlambatan ekonomi nasional, serta inefisiensi anggaran pertahanan. Akibatnya, pemenuhan target semakin jauh dari harapan.
”MEF diperkirakan 70 persen sampai tahun depan. Dampaknya, kesiapan militer Indonesia masih kurang, yang bisa berakibat ketidakmampuan atau penangkalan yang tidak optimal pula,” kata Haripin.
Di tengah target pemenuhan MEF yang sulit terpenuhi, ada pula konsep baru yang diperkenalkan Prabowo, yakni kekuatan optimum (optimum force) yang perlu dicapai dalam 25 tahun ke depan. Menurut Haripin, konsep tersebut bisa menyebabkan tumpang tindih sekaligus bisa saling melengkapi. Sebab, sejak awal MEF dirancang bersifat fleksibel, mengikuti dinamika keamanan, kesediaan penyalur, dan kemampuan ekonomi negara.
Menanggapi hal itu, Prabowo tak banyak berkomentar. Ia tidak menjawab ihwal target pemenuhan MEF pada 2024 serta transisi ke konsep kekuatan optimum yang ia gagas. “Saya sih (bukan) masalah minimum optimum, kita akan membangun kekuatan sesuai kebutuhan kita,” ujarnya.