Siasat Tim Kampanye agar Tak Kena Semprit Bawaslu

Jelang masa kampanye pada 28 November 2023, tim kampanye aktif menyosialisasikan capres-cawapres yang diusungnya. Bagi pengawas pemilu, ini saatnya untuk jeli mengawasi.

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Tiga pasangan calon berfoto bersama seusai rapat pleno terbuka pengundian dan penetapan nomor urut dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2024 di Kantor KPU, Jakarta, Selasa (14/11/2023).

Dua pekan jelang masa kampanye benar-benar dimanfaatkan oleh setiap tim kampanye untuk memperkenalkan calon presiden-calon wakil presiden yang diusung kepada masyarakat. Berbagai strategi ditempuh, baik lewat pemasangan spanduk, pertemuan dengan masyarakat, termasuk sosialisasi di media sosial. Namun, mereka juga memutar akal agar kegiatan sosialisasi tetap sesuai koridor dan tidak ditegur oleh pengawas pemilu.

Mengingat masa kampanye baru akan dimulai pada 28 November 2023, para tim kampanye juga harus memperhatikan kegiatan sosialisasi yang dilakukan tetap sesuai koridor sehingga tidak ditegur oleh pengawas pemilu. Pilihan kata yang dipasang di spanduk masing-masing peserta Pemilihan Presiden 2024, contohnya, dipikirkan dengan matang agar tak kena semprit pengawas pemilu.

Baca Berita Seputar Pemilu 2024

Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.

Kunjungi Halaman Pemilu

Bagi pengawas pemilu, saat ini juga menjadi krusial karena kesempatan pertemuan dengan kelompok masyarakat bisa saja dimanfaatkan tim kampanye untuk mengajak pemilih mendukung peserta pilpres yang disosialisasikan.

Deretan spanduk dan baliho yang memuat foto diri masing-masing calon peserta Pilpres 2024 bisa mudah ditemukan di sejumlah ruas jalan di kawasan Mampang, Jakarta Selatan, Kamis (16/11/2023). Salah satunya baliho bergambar capres Prabowo Subianto. Di baliho itu, sama sekali tak ada ajakan memilih, dan tak ada pula nomor urut peserta pilpres. Hanya ada sebaris kalimat, ”Diejek, Difitnah, Dijelekin, Senyumin Aja”.

Baca juga: Terima Nomor Urut, Capres-Cawapres Berkomitmen Jalani Pemilu Tanpa Kecurangan

Tanpa nomor urut

Di kawasan Jalan TB Simatupang, Jaksel, di antara baliho dan spanduk peserta pilpres, salah satunya terdapat baliho bergambar capres Ganjar Pranowo. Serupa dengan baliho Prabowo, baliho itu juga tak memuat pesan ajakan memilih dan juga tanpa nomor urut peserta pilpres. Baliho Ganjar itu hanya bertuliskan, ”Tuanku, Ya Rakyat”.

Bergeser ke kawasan Cinere, Depok, Jawa Barat, ramai bermunculan baliho bergambar pasangan capres-cawapres Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar. Baliho ini sudah mulai banyak tersebar semenjak Muhaimin diputuskan menjadi cawapres Anies pada awal September 2023. Di balihonya sudah menampilkan jargon ”Amin” yang merupakan akronim dari Anies-Muhaimin.

Pengundian nomor urut peserta pilpres memang baru saja diselenggarakan beberapa waktu lalu. Tak heran banyak spanduk dan baliho peserta pilpres yang terpasang di sejumlah daerah tak dilengkapi nomor urut tersebut. Persisnya pada Selasa (14/11/2023) malam lalu, setelah dilakukan pengundian nomor urut peserta pilpres, Komisi Pemilihan Umum menetapkan pasangan capres-cawapres Anies-Muhaimin sebagai peserta pilpres dengan nomor urut 1. Kemudian, pasangan Prabowo-Gibran Rakabuming Raka menjadi peserta dengan nomor urut 2, dan Ganjar-Mahfud MD memperoleh nomor urut 3.

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Gambar wajah dua calon presiden, Ganjar Pranowo (kanan) dan Anies Baswedan, terpasang berdampingan pada baliho di kompleks pertokoan di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Sabtu (29/7/2023).

Foto para peserta pilpres yang lengkap dengan nomor urutnya sejauh ini ditemukan secara massif di media sosial. Foto itu baik yang diunggah oleh tim pemenangan, pendukung maupun para kandidat capres-cawapres.

Menurut Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Eddy Soeparno, tidak ada aturan yang dilanggar selama tidak ada unsur ajakan memilih. Pemasangan baliho lebih menonjolkan informasi tentang sosok Prabowo-Gibran. Eddy memastikan TKN Prabowo-Gibran secara teratur selalu memperhatikan rambu-rambu ketentuan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) agar tidak berkampanye selama masa sosialisasi ini.

Menurut Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Eddy Soeparno, tidak ada aturan yang dilanggar selama tidak ada unsur ajakan memilih.

Mendatangi pertemuan

Secara umum, tim dan kandidat yang diusung lebih melakukan sosialisasi berbentuk menyapa warga secara langsung. ”Kami terus menyapa warga. Misalnya Mas Gibran blusukan ke pasar atau ke kampung-kampung. Lalu, Pak Prabowo mendatangi pertemuan demi pertemuan, terutama menerima deklarasi dukungan terhadap pasangan Prabowo-Gibran,” tutur Eddy saat dihubungi di Jakarta, Kamis (16/11/2023).

Sebelum tiba masa kampanye pada 28 November mendatang, peserta pilpres hanya dibolehkan untuk sosialisasi kepada pemilih. Menurut Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, yang diperbolehkan sebelum masa kampanye dimulai sebatas sosialisasi kepada pemilih. Pemasangan alat peraga kampanye, seperti spanduk dan poster, diperbolehkan sepanjang tidak ada kalimat ajakan untuk memilih (Kompas, 12/11/2023).

Hal itu sudah diatur dalam Pasal 79 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023, partai politik peserta pemilu dapat melakukan sosialisasi pendidikan politik di internal parpol sebelum masa kampanye pemilu.

Sosialisasi itu dapat dilakukan dengan metode pemasangan bendera parpol dan nomor urutnya, pertemuan terbatas dengan memberitahukan secara tertulis kepada KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota sesuai tingkatannya, serta Bawaslu, Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten/kota sesuai tingkatan paling lambat satu hari sebelum kegiatan dilaksanakan. Kegiatan sosialisasi dan pendidikan politik itu dilarang memuat unsur ajakan.

Eddy mengungkapkan bahwa pertemuan yang dilakukan baik Prabowo maupun Gibran menaati ketentuan dan peraturan terkait larangan kampanye dalam masa sosialisasi. Apalagi, Prabowo yang masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan dan Gibran sebagai Wali Kota Surakarta (Jawa Tengah), atau sebagai penyelenggara negara harus memperhatikan waktu yang diperbolehkan saat melakukan sosialisasi, seperti pada hari libur atau mengajukan cuti.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional Eddy Soeparno saat tiba untuk pertemuan konsolidasi para sekretaris jenderal partai politik pengusung bakal calon presiden Prabowo Subianto di DPP Partai Golkar, Jakarta, Rabu (20/9/2023) malam.

Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional itu mengatakan, selain pertemuan langsung, sosialisasi juga dilakukan lewat media sosial. Sosialisasi itu dilakukan karena pengguna internet (netizen) yang pemilih muda itu banyak mencari informasi mengenai pasangan calon peserta pilpres di media sosial. TKN Prabowo-Gibran juga menginstruksikan para juru bicara aktif di medsos menjawab isu-isu miring atau fitnah mengenai Prabowo-Gibran.

”Banyak sekali yang kami angkat di media sosial. Sosialisasi, kan, agar masyarakat, terutama mereka yang mengambil informasi dari medsos itu bisa terinformasi terkait paslon kami. Informasinya detail dan menyeluruh tentang visi-misi dan program paslon kami. Itu yang sekarang kami lakukan,” ujar Eddy.

Dekati pemengaruh

Co-captain atau Ketua Harian Tim Nasional (Timnas) Pemenangan Anies-Muhaimin, Sudirman Said, mengatakan, pihaknya memandang sosialisasi secara langsung masih lebih baik meski juga tidak mengabaikan media sosial. Untuk memaksimalkan medsos, beberapa anggota Timnas Pemenangan Anies-Muhaimin tengah melakukan pendekatan kepada sejumlah influencer atau pemengaruh untuk memperbanyak konten pasangan Anies-Muhaimin.

”Rasanya magnetnya mulai menguat, kami optimistis bahwa suasana darat itu jauh lebih baik daripada suasana udara,” katanya.

Oleh karena itu, Anies-Muhaimin juga selalu menghadiri undangan dalam forum diskusi publik. Pasalnya, forum tersebut menjadi tempat yang bisa digunakan untuk menyampaikan gagasan ataupun program yang diusung ke depannya. Menurut Said, Anies juga selalu mendapat kesan positif seusai mengikuti forum-forum tersebut.

”Dan sepanjang pengetahuan saya Pak Anies hampir tidak pernah tidak menghadiri (acara) untuk bicara di publik karena politik itu mengurus publik. Karena itu yang dipikirkan, direncanakan, dan disampaikan kepada publik,” katanya.

Ketua Dewan Pakar Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Sandiaga Uno, mengungkapkan, dari data yang dimiliki, sekitar 80 persen masyarakat menyatakan suka dengan sosok Ganjar. Untuk itu, TPN kini terus secara masif menyosialisasikan Ganjar hingga ke daerah-daerah.

HIDAYAT SALAM

Ketua Badan Pemenangan Pemilu Nasional Partai Persatuan Pembangunan Sandiaga Uno di Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu (17/6/2023).

Pemasangan spanduk, baliho, dan alat peraga lainnya, sejauh ini, lanjut Sandiaga, masih efektif untuk meningkatkan sosialisasi Ganjar-Mahfud, terutama untuk menjangkau wilayah-wilayah di luar Jawa. Namun, ia menyadari, konten baliho juga harus dipikirkan secara hati-hati agar tidak menjurus ke arah kampanye. Sebab, masa kampanye belum dimulai.

”Kami coba mengenalkan saja sosok Pak Ganjar secara dekat, bisa lewat baliho, lewat kaus-kaus. Ini harapannya sekitar 20 persen masyarakat terutama di Sumatera yang belum mengenal sosok Ganjar secara dekat, bisa meningkatkan pengenalan ke Pak Ganjar,” ucap Sandiaga.

Ia menyadari, upaya untuk lebih mengenalkan pasangan Ganjar-Mahfud banyak menemui tantangan, salah satunya soal banyaknya pencopotan baliho dan spanduk. Meski menyayangkan insiden itu, TPN tetap berpikiran positif dan akan terus melanjutkan upaya sosialisasi terhadap Ganjar-Mahfud.

””Masyarakat sudah sangat cerdas dan masyarakat kita sudah sangat dewasa dalam berdemokrasi,” ujar Sandiaga.

Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, melihat, masifnya alat peraga di ruang publik saat ini akibat masa kampanye pemilu yang terbatas 75 hari.

Baca juga: Antisipasi Kampanye Dini Setelah Capres-Cawapres Ditetapkan

Tetap efektif

Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, melihat, masifnya alat peraga di ruang publik saat ini akibat masa kampanye pemilu yang terbatas 75 hari. Karena itu, sebelum masa kampanye dimulai, partai ataupun tim sukses harus berpikir keras untuk mengenalkan pasangan capres-cawapres ke publik, tetapi tetap harus mematuhi aturan Bawaslu.

”Itulah cara kreatif di mana para tim kampanye mengenalkan pasangan mereka masing-masing. Yang penting tidak ada ajakan memilih sehingga tidak sampai disemprit Bawaslu. Jadi, salah satu faktor waktu kampanye yang singkat membuat parpol memanaskan mesin politik mereka dan gerakan sukarelawan lebih awal,” kata Ujang.

Hal senada disampaikan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno. Menurut dia, banyaknya alat peraga, seperti baliho, menjadi alat sosialisasi paling ampuh untuk memperkenalkan calon ke pemilih. Karena baliho paling dekat dengan keseharian hidup rakyat.

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Pendukung pasangan capres-cawapres Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar meneriakkan yel-yel saat rapat pleno terbuka pengundian dan penetapan nomor urut dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2024 di Kantor KPU, Jakarta, Selasa (14/11/2023).

Menurut Adi, baliho berguna untuk menyosialisasikan diri, terutama bagi mereka yang baru ikut tanding. Sementara bagi petahana untuk menegaskan kepala pemilih bahwa yang bersangkutan maju kembali. Selain itu, sebagai upaya meningkatkan keterpilihan.

”Dari data survei yang kami punya mayoritas pemilih kenal calon dari atribut kampanye, seperti baliho, spanduk, dan lainnya,” tutur Adi.

Ujang mengungkapkan, pemasangan baliho memang tidak bisa serta-merta menjamin peningkatan elektoral. Namun, setidaknya, dengan pemasangan baliho, publik bisa lebih mengenal calon terlebih dahulu.

”Soal efektif atau tidak, ya itu tentu urusan lain. Tetapi, ini penting untuk permulaan, untuk mengenalkan calonnya. Lalu, nanti setelah masuk masa kampanye, baru mereka gaspol untuk mengajak pemilih. Kalau sudah mengenal dan sudah suka, kan, sudah mudah mengajak pemilih untuk memilih,” ujar Ujang.

Yang jelas, lanjutnya, sosialisasi lewat darat ataupun udara sama-sama penting. Kombinasi keduanya sangat efektif untuk menjangkau pemilih seluas-luasnya. Kini, pekerjaan rumah memang berada di pundak Bawaslu. Sejauh mana Bawaslu bisa melihat adanya potensi pelanggaran yang dilakukan calon dan keberanian untuk ”menyentilnya”.

”Paling rentan kampanye terselubung sebenarnya pendekatan door to door. Kita tahu, kalau pakai door to door, sulit untuk tidak sambil mengajak rakyat memilih. Bisa saja, sembari bagikan kaus dan stiker, ada ajakan memilih juga. Yang penting, kan, tidak terlihat oleh Bawaslu,” ucap Ujang.

Nah, menurut Ujang, di sini mata Bawaslu harus jeli melihatnya….