Kondisi Geografis Jadi Tantangan Pemilu 2024 di Maluku

Kondisi geografis menjadi tantangan utama bagi penyelenggara Pemilu 2024 untuk memastikan proses pemilu berjalan lancar di Maluku. Isu politik uang dan berita bohong juga menjadi fokus di provinsi tersebut.

KOMPAS/FRANSISKUS PATI HERIN

Para portir di Pelabuhan Watdek, Langgur, ibu kota Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku, Senin (7/4/2014), memindahkan kotak suara untuk Pemilu Legislatif 2014 yang akan didistribusikan ke Pulau Kei Besar menggunakan kapal cepat.

AMBON, KOMPAS —Kondisi geografis Provinsi Maluku yang didominasi oleh kepulauan menjadi tantangan utama bagi penyelenggara dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum 2024 tepat waktu. Tidak hanya mengenai wilayah, potensi konflik sosial serta penyebaran berita bohong juga perlu diantisipasi para penyelenggara dan penegak hukum di provinsi tersebut.

Ditemui di Ambon, Maluku, Selasa (14/11/2023), komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Maluku, Hanafi Renwarin, menjelaskan, faktor geografis menjadi tantangan utama dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 di provinsi kepulauan tersebut.

Baca Berita Seputar Pemilu 2024

Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.

Kunjungi Halaman Pemilu

Hal ini didasarkan pada hampir 93 persen teritorial Provinsi Maluku merupakan lautan, sementara sisanya adalah daratan. Mobilisasi surat suara, kotak suara, dan alat penunjang untuk penyelenggaraan Pemilu 2024 di Maluku menjadi fokus KPU Maluku.

Ia mencontohkan, pada Pemilu 2019, salah satu surat suara terakhir yang masuk ke rekapitulasi nasional berasal dari Pulau Gorong, Kabupaten Seram Bagian Timur, Maluku. Posisi pulau yang cukup terpencil membuat pengiriman hasil penghitungan surat suara dari daerah tersebut membutuhkan waktu lebih lama.

”Di Pemilu 2019, hasil penghitungan suara dari Pulau Gorong, Seram Bagian Timur, menjadi salah satu yang terakhir diterima dalam rekapitulasi suara di tingkat pusat. Distribusi logistik harus diperhitungkan dengan baik agar pemilihan dan penghitungan suara bisa berjalan sesuai dengan waktu yang ditetapkan,” ucap Hanafi.

Untuk mempercepat mobilisasi surat suara Pemilu 2024, KPU Maluku telah berkoordinasi dengan pihak Polri dan TNI. Moda logistik seperti pesawat dan kapal akan ditambah agar hal-hal tersebut bisa dimitigasi dengan baik.

Baca juga: Politisasi SARA dan Netralitas ASN Jadi Masalah di Maluku Utara

Kondisi geografis yang didominasi oleh pulau-pulau kecil juga membuat pengiriman hasil pemilu bisa terhambat. Hanafi menjelaskan, dari data yang ia terima dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, terdapat sekitar 300 blank spot atau titik yang belum mendapatkan jaringan internet memadai. Hal ini bisa mengganggu proses pengiriman hasil penghitungan suara pada Pemilu 2024 yang banyak menggunakan sistem teknologi informasi (TI).

”Kami sudah berkomunikasi dengan Kemenkominfo dan Dinas Komunikasi Provinsi Maluku untuk memitigasi hal tersebut mengingat Pemilu 2024 banyak menggunakan sistem digital,” ujarnya.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Maluku Komisaris Besar Roem Ohoirat menjelaskan, pihaknya sudah berkomunikasi dengan Markas Besar Polri dan juga TNI untuk memastikan adanya bantuan tambahan moda transportasi untuk melancarkan proses Pemilu 2024.

Meski Indeks Kerawanan Pemilu 2024 di Maluku rendah, penyelenggaraan dan pengawasan tetap harus fokus dalam mengantisipasi dampak buruk, khususnya yang datang dari tingkat nasional.

Ia mengatakan, pada akhir Desember 2023 hingga Maret 2024, kondisi alam di Maluku memang cukup mengkhawatirkan karena didominasi oleh gelombang tinggi di lautan. Hal ini membutuhkan upaya ekstra dalam pengiriman logistik Pemilu 2024, di mana hari pencoblosan jatuh pada 14 Februari 2024.

HUMAS POLDA MALUKU

Petugas Polda Maluku berjaga mengamankan kantor KPU Maluku, Selasa (14/11/2023).

Tidak hanya mengawal mobilisasi logistik Pemilu 2024, pihaknya juga memastikan Polda Maluku tetap netral dalam mengawasi jalannya perhelatan demokrasi tersebut. Berkaca dari hasil pemilu sebelumnya, Provinsi Maluku pernah menduduki posisi kedua kategori rawan pemilu. Bahkan, Kota Tual pernah menduduki urutan pertama sangat rawan untuk Pemilihan Kepala Daerah 2018.

Meski demikian, hal tersebut bisa diantisipasi berkat kerja sama Polda Maluku dengan masyarakat setempat untuk memastikan proses berlangsung damai dan lancar.

”Satuan Tugas Operasi Mantap Brata Sawalaku Maluku sudah kami bentuk untuk mengawal Pemilu 2024 berjalan dengan lancar. Kami buat divisi penegak hukum untuk memantau pelanggaran yang mungkin terjadi, seperti penyebaran berita bohong selama pemilu berlangsung,” ujarnya.

Isu nasional

Berdasarkan temuan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2024 di Provinsi Maluku masih berada dalam kategori sedang. Berdasarkan data IKP 2024, Maluku berada di posisi ke-12 dengan nilai IKP sebesar 53,69. Posisi pertama ditempati DKI Jakarta dengan nilai IKP sebesar 88,95.

Sementara itu, dalam kategori kerawanan pemilu di tingkat kabupaten dan kota, nilai IKP Maluku menjadi salah satu yang terendah, yaitu 16,75. Dalam kategori tersebut, Provinsi Banten menempati posisi pertama dengan nilai 45,18. Komisioner Bawaslu Maluku, Stevi Melay, menjelaskan, meski Maluku tergolong aman, pihaknya tetap mengantisipasi setiap potensi kejadian buruk di daerahnya, khususnya yang berasal dari tingkat nasional.

Permasalahan netralitas aparat penegak hukum dan aparatur sipil negara menjadi fokus Bawaslu Maluku agar pemilu berjalan lancar. Ia menyebut, pengawasan penyelenggaraan Pemilu 2024 menjadi tantangan utama mengingat tempat pemungutan suara di Maluku tersebar di puluhan, bahkan ratusan, pulau terpencil.

HUMAS POLDA MALUKU

Petugas Polda Maluku berjaga mengamankan kantor KPU Maluku, Selasa (14/11/2023).

Kualitas dan kuantitas pengawas di tingkat terbawah pun perlu menjadi tantangan yang diselesaikan Bawaslu Maluku. ”Kita membutuhkan ribuan orang pengawas di pulau-pulau sehingga kita minta masyarakat dan mungkin pemuda atau mahasiswa asal daerah tersebut untuk mengawasi jalannya Pemilu 2024. Pemilu bukan hanya tanggung jawab KPU dan Bawaslu, melainkan juga masyarakat,” ucapnya.

Pengamat politik dari Universitas Pattimura, Said Lestaluhu, menjelaskan, netralitas penyelenggara Pemilu 2024 menjadi salah satu sorotan masyarakat. Hal ini karena salah satu bakal calon wakil presiden, yakni Gibran Rakabuming Raka, merupakan putra Presiden Joko Widodo. KPU, Bawaslu, serta aparat penegak hukum juga diminta menindak politik uang yang masih banyak ditemukan di Provinsi Maluku.

Baca juga: Pemilu 2024 Menjadi Ujian Netralitas ASN

”Pemilu 2024 ini unik karena terdapat ratusan penjabat bupati, wali kota, atau gubernur di berbagai daerah yang ditunjuk pemerintah pusat sehingga isu netralitas akan disorot oleh masyarakat,” ujarnya.