Usung Visi ”Prima”, Jenderal Agus Subiyanto Disetujui Jadi Panglima TNI

Komisi I DPR menyetujui KSAD Jenderal Agus Subiyanto menjadi Panglima TNI. Agus ingin menjadikan TNI ”Prima”, yakni singkatan dari profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif.

Calon Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto, menyapa wartawan sebelum rapat dengar pendapat dengan Komisi I DPR di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (13/11/2023).

JAKARTA, KOMPAS — Seusai menjalani uji kelayakan dan kepatutan selama sekitar dua jam, Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui pengangkatan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Agus Subiyanto menjadi Panglima TNI. Keputusan tersebut akan dimintakan persetujuan dalam Rapat Paripurna DPR, pekan depan.

Kehadiran Kepala Staf TNI AD Jenderal Agus Subiyanto di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (13/11/2023), ditemani oleh Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dan Kepala Polri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo. Selain itu, hadir pula Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali dan Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal Fadjar Prasetyo.

Selepas mengantar langsung Agus ke DPR untuk menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test), Yudo Margono menyampaikan, peralihan kepemimpinan di TNI merupakan hal yang biasa. Apalagi dirinya akan memasuki masa purnatugas pada 26 November 2023.

”Semoga (Pak Agus) menghasilkan kebijakan-kebijakan, keputusan-keputusan dalam melanjutkan kepemimpinan di TNI sehingga kepemimpinan TNI dapat keberlanjutan,” ujar Yudo.

Baca juga: Presiden Jelaskan Alasan Pemilihan Jenderal Agus Subiyanto sebagai Panglima TNI

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Panglima TNI Laksamana Yudo Margono (kiri), Kepala Polri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo (kanan), KSAU Marsekal Fadjar Prasetyo (keempat dari kanan), KSAL Laksamana Muhammad Ali (ketiga dari kanan), dan Komisi I DPR menyatukan tangan sebelum pemaparan visi dan misi calon Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto (kedua dari kanan), di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (13/11/2023).

Listyo Sigit Prabowo pun berharap, setelah Agus dilantik menjadi Panglima TNI, sinergisitas dan soliditas TNI-Polri yang selama ini terbangun dapat terus dilanjutkan. ”Saya kira tradisi (tersebut) akan terus kita lanjutkan dan kita perkuat sehingga masyarakat selalu merasa aman, tenteram, tenang dengan kehadiran TNI-Polri bersama-sama,” tegasnya.

Program strategis

Uji kelayakan dan kepatutan terhadap Agus awalnya digelar secara terbuka. Proses tersebut diawali dengan pemaparan visi misi Agus selama lebih kurang 20 menit. Lalu, dilanjutkan dengan pendalaman oleh Komisi I DPR secara tertutup.

Dalam paparannya, Agus mengusung visi ”Prima”. Istilah itu kependekan dari profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif. Kemudian, ada lima misi yang dipaparkan. Pertama, memelihara dan memantapkan profesionalisme TNI sebagai alat pertahanan negara. Kedua, meningkatkan kemampuan yang responsif menghadapi perkembangan lingkungan strategis.

Ketiga, memantapkan kemampuan TNI yang integratif serta bersinergi dengan kementerian/lembaga dan komponen bangsa lainnya. Keempat, mewujudkan percepatan modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista) sesuai perkembangan ilmu pengetahuan. Kelima, mewujudkan TNI yang adaptif terhadap tuntutan tugas dan spektrum ancaman.

TOTOK WIJAYANTO

Jenderal Agus Subiyanto memaparkan visi dan misinya sebagai calon Panglima TNI di hadapan Komisi I DPR di Gedung Parlemen, Senin (13/11/2823).

Untuk mencapai visi misi itu, Agus menyampaikan sejumlah program prioritas. Untuk memelihara dan memantapkan profesionalisme TNI, misalnya, TNI harus terlatih dengan baik (well-trained), terorganisasi dengan baik (well-organized), dilengkapi persenjataan dengan baik (well equipped), dan dibiayai dengan baik (well-paid).

Agar terorganisasi dengan baik, pembinaan personel di jajaran TNI harus dilaksanakan berdasarkan sistem merit. Pemenuhan personel satuan-satuan TNI diisi prajurit dengan sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang andal.

Lalu, agar tersenjatai dengan baik, perlu pemenuhan alutsista yang modern. Perlengkapan perorangan dan satuan dengan mempertimbangkan tipologi daerah penugasan merupakan fokus pembinaan profesionalisme TNI.

Selanjutnya, untuk kesejahteraan personel TNI, diperlukan perhatian khusus bagi para prajurit yang berada di daerah operasi berupa sejumlah tunjangan, seperti fasilitas perumahan, pendidikan, dan kesehatan yang layak. Sebab, hal ini akan berpengaruh pada moril dan semangat prajurit pada saat melaksanakan tugas.

”Sebagai tambahan, terkait kesejahteraan, pada kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan bahwa atas semua jasa dan pengorbanan para pejuang dan senior TNI, saya akan memberikan perhatian kepada para purnawirawan dan warakawuri,” ucap Agus.

Baca juga: Jalan Berliku untuk Menyejahterakan Prajurit

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Agus Subiyanto (kiri) makan bersama prajurit di sela-sela memimpin apel gelar pasukan pengamanan Pemilu 2024 di kawasan Monas, Jakarta, Rabu (8/11/2023). Sebanyak 11.000 personel TNI AD diterjunkan untuk pengamanan Pemilu 2024.

Untuk program prioritas dalam rangka meningkatkan kemampuan TNI yang responsif, ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian bersama, antara lain dalam mengatasi konflik vertikal seperti masalah di Papua. Menurut Agus, di Papua dibutuhkan pendekatansmart power yang merupakan kombinasi antara hard power, soft power, dan diplomasi militer.

Pendekatanhard power dilakukan melalui siaga tempur untuk menghadapi kombatan dalam penegakan hukum. Pendekatansoft powerdilakukan dengan mendukung percepatan pembangunan dan kesejahteraan di Papua. Pendekatansoft powertersebut dilakukan secara bersama-sama antara TNI dan semua kementerian/lembaga serta para pemangku kepentingan.

Kemudian, diplomasi militer dilakukan dengan menginisiasi kegiatan latihan bersama, misalnya pertukaran personel TNI dengan negara-negara di kawasan. Diplomasi militer ini bertujuan untuk membangun hubungan interpersonal antarprajurit serta menciptakan persamaan pandangan tentang pendekatan dalam menyelesaikan masalah di Papua.

Komitmen netralitas

Berkaitan dengan pesta demokrasi Pemilu 2024, Agus pun berkomitmen akan memberikan jaminan netralitas TNI pada setiap tahapan pemilu. Selain itu, akan memperkuat sinergitas dan soliditas TNI-Polri dalam mengamankan jalannya proses demokrasi melalui latihan dan posko bersama. Dengan begitu, kelangsungan roda pemerintahan dan stabilitas politik tetap terjaga.

”Saya sudah sampaikan kepada Komisi I bahwa kita, TNI, koridornya sudah jelas bahwa netralitas TNI harga mati,” ucap Agus.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Suasana deklarasi pemilu damai saat apel gelar pasukan pengamanan Pemilu 2024 yang dipimpin Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Agus Subiyanto di kawasan Monas, Jakarta, Rabu (8/11/2023). Sebanyak 11.000 personel TNI AD diterjunkan untuk pengamanan Pemilu 2024.

Koridor itu sudah jelas tertuang dalam sejumlah aturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dan UU No 7/2017 tentang Pemilu. Dalam sejumlah aturan tersebut ditegaskan bahwa TNI tidak boleh berpolitik praktis. Kemudian, apabila TNI terbukti berpolitik praktis, akan dikenai hukuman pidana atupun hukuman disiplin dari atasannya.

”Kami juga sudah menjelaskan kepada Komisi I bagaimana langkah-langkah (menjaga) netralitas TNI ini, salah satunya memberikan buku saku yang harus dipunyai oleh seluruh prajurit. Kemudian juga memberikan penyuluhan, penekanan kepada seluruh prajurit sampai ke tingkat pangkat terendah apa yang harus dilakukan, apa yang tidak dilakukan,” tutur Agus.

Selanjutnya, Agus mengungkapkan sejumlah program prioritas yang diperlukan dalam menghadapi fenomena perang ke depan. Menurut dia, situasi tersebut akan sangat bergantung pada teknologi. Sejumlah program itu, misalnya, mengintegrasikan seluruh alutsista TNI dalam sistem pertahanan terpadu dalam network-centric warfare systemguna meningkatkan pertahanan negara, termasuk kawasan Ibu Kota Nusantara.

Kedua, meningkatkan kemampuan dan mengintegrasikan satuan siber TNI guna mendukung tugas pokok TNI, khususnya mengantisipasi perang multidimensional di dunia maya. Ketiga, meningkatkan peran TNI bersama Polri dan kementerian/lembaga lainnya secara integratif untuk menghadapi berbagai situasi, kontingensi, dalam rangka melaksanakan tugas keamanan dan ketertiban masyarakat.

”Dalam rangka mewujudkan percepatan modernisasi alutsista di tubuh TNI, pemanfaatan kemajuan teknogiartificial intelligence atau kecerdasan buatan dan informatika harus dilaksanakan secara terprogam serta berorientasi pada integrated based system, yang merupakan sebuah sistem berbasis keterpaduan untuk menjamin adanya interoperabilitas seluruh matra dalam rangka meningkatkan efektivitas pencapaian tugas pokok TNI,” ujar Agus.

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Calon Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto, menyapa wartawan sebelum rapat dengar pendapat dengan Komisi I DPR di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (13/11/2023).

Dalam kesimpulan, Agus menegaskan, untuk melaksanakan tugas pokoknya sebagai pengawal NKRI serta penjaga persatuan dan kesatuan bangsa, TNI harus Prima.

Apabila negara, rakyat, dan pemerintah nantinya memberikan kepercayaan dan amanah kepada dirinya untuk memegang tampuk pimpinan TNI, dia akan menekankan kepada seluruh prajurit untuk tidak sekali-sekali melakukan arogansi serta tidak menyalahgunakan senjata dan amunisi yang dapat melukai dan menyakiti hati rakyat.

”TNI justru harus menjadi perisai dan pelindung rakyat. Sebab, sejatinya TNI lahir dan tumbuh dari rakyat dan untuk rakyat. Bekerjalah dengan niat ibadah, loyal, tulus, dan ikhlas,” tutur Agus.

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid (tengah) memimpin rapat dengar pendapat di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (13/11/2023).

Seusai uji kelayakan dan kepatutan terhadap Agus, Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid mengatakan, rapat internal Komisi I DPR telah memutuskan dua poin. Pertama, menyetujui pemberhentian dengan hormat Laksamana Yudo Margono sebagai Panglima TNI. Kedua, memberikan persetujuan Jenderal Agus Subiyanto sebagai Panglima TNI.

”Tidak ada catatan, hanya harapan. Adapun pesan-pesan yang dititipkan oleh Komisi I di antaranya adalah netralitas TNI, yang kedua profesionalitas prajurit, kemudian kesejahteraan prajurit,” ujar Meutya.

Keputusan persetujuan Komisi I tersebut, lanjut Meutya, akan segera dibawa ke rapat paripurna pada Selasa (21/11/2023) depan. ”Lebih kurang minggu depan, kami ada (rapat) paripurna lagi tanggal 21 (November). Jadi, insya Allah di tanggal 21 (November),” ucapnya.