Haedar Nashir Ajak Elite Negeri Jalankan Mandat Konstitusi

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menyerukan agar semua anak bangsa tetap tegak lurus dalam menjalankan mandat konstitusi.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir menyampaikan pandangannya dalam diskusi Gagas RI dengan tema Ekonomi, Keadilan, dan Kemanusiaan di Menara Kompas, Jakarta, Senin (29/5/2023).

JAKARTA, KOMPAS – Hari Pahlawan yang diperingati pada 10 November 2023 menjadi momentum untuk merenungkan dan meneladan perjuangan dan jasa para pahlawan. Para elite negeri dan warga bangsa diharapkan menjalankan mandat konstitusi dan Pancasila, bukan menyalahgunakannya dan berbuat sekehendak hati.

”Jadikan teladan jiwa kenegawaranan dan pengabdian total para pahlawan dalam perilaku sehari-hari dan dalam berbangsa dan bernegara. Hayati dan laksanakan kewajiban konstitusi sebagai pengembang tugas pemerintahan negara,” kata Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir dalam Pidato Kebangsaan ”Berguru Kepada Pahlawan Bangsa” yang disampaikan dalam rangka memperingati Hari Pahlawan, Jumat (10/11/2023) malam.

Dalam pidato kebangsaannya, Haedar menyebut pahlawan sebagai orang yang melakukan perbuatan nyata bagi masyarakat serta berjasa terhadap kepentingan bangsa dan negara. Mereka berjuang baik dalam perjuangan bersenjata, perjuangan politik, maupun perjuangan di bidang lain, untuk mencapai kemerdekaan serta mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa.

Jadikan teladan jiwa kenegawaranan dan pengabdian total para pahlawan dalam perilaku sehari-hari dan dalam berbangsa dan bernegara. Hayati dan laksanakan kewajiban konstitusi sebagai pengembang tugas pemerintahan negara.

Sosok pahlawan, kata Haedar, adalah mereka yang tidak pernah melakukan perbuatan tercela serta berkorban jiwa dan raga tanpa pamrih demi Indonesia. Mereka tidak meminta imbalan dan tidak berharap balas jasa. Sosok pahlawan merupakan figur negarawan sejati yang berbakti untuk negeri tanpa meminta kompensasi.

”Mereka tidak menggerogoti, mengeksploitasi, menyiasati, menyalahgunakan, dan menjualbelikan Indonesia demi kepentingan diri, kroni, dinasti, golongan sendiri, serta segala hasrat sesaat dengan mengatasnamakan kepentingan Indonesia,” ungkap Haedar.

Para pahlawan juga menjunjung tinggi nilai utama yang menjadi fondasi negeri, mempertahankan demokrasi dan berdiri tegak di atas konstitusi. Mereka disebut sebagai sosok yang rendah hati dan tidak angkuh diri. Cita-citanya hanya satu, menjadikan Indonesia merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur dalam limpahan rida ilahi.

FERGANATA INDRA RIATMOKO

Warga melintas di depan mural bergambar proklamator dan pahlawan di Desa Banyudono, Dukun, Magelang, Jawa Tengah, Selasa (11/5/2021). Mural tokoh pahlawan merupakan salah satu wujud penghormatan warga atas jasa mereka untuk bangsa.

Oleh karena itulah, Haedar menyerukan agar semua anak bangsa, terutama kalangan elite, tetap tegak lurus dalam menjalankan mandat konstitusi sekaligus menjauhi segala godaan dan penyalahgunaan kekuasaan. Terlebih, ketika Indonesia menghadapi berbagai tantangan dan ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri seperti saat ini, memeluk semangat kepahlawanan yang berjiwa negarawan menjadi sebuah keniscayaan.

Haedar mengingatkan agar Indonesia tidak menjadi bangsa yang melupakan cita-cita negeri dan amanat konstitusi. Pancasila juga selayaknya tidak hanya menjadi slogan semata. Jangan sampai jiwa, pikiran, dan tindakannya sama sekali tidak mencerminkan Pancasila, yakni dengan mengeksploitasi tanah air demi investasi dengan merugikan kepentingan negeri sendiri.

Oleh karena itu, Haedar mengajak baik elite negeri maupun warga bangsa untuk berkhidmat sepenuh hati dalam membangun negeri. Salah satunya adalah dengan tidak berbuat anarki dengan mengkhianati konstitusi dan jejak luhur para pahlawan dan pendiri negeri. ”Jauhi korupsi, kolusi, dinasti, dan legacy diri yang merugikan Ibu Pertiwi,” katanya.

Berkelanjutan

Pergantian kepemimpinan nasional Indonesia akan berlangsung pada tahun 2024. Saat ini, sudah ada tiga pasangan bakal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Mereka adalah pasangan Anies Rasyid Baswedan-Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Baca juga: Tiga Pasangan Bakal Capres-Cawapres Diajak Berdialog di Kampus Muhammadiyah

Kantor Staf Presiden (KSP) melihat para calon pemimpin Indonesia itu telah memiliki visi dan misi, serta ciri khas, karakter, dan prioritas kebijakan masing-masing. Namun, pemerintah saat ini sudah menyiapkan jalan menuju visi Indonesia Emas 2045. Dengan demikian, nantinya perlu ada langkah penyelarasan yang dituangkan dalam dokumen politik dan teknokratik atau rencana pembangunan nasional.

”Siapa pun presidennya, pembangunan nasional tetap berkesinambungan, tidak dari nol,” ujar Deputi I Kepala Staf Kepresidenan Febry Calvin Tetelepta pada Konferensi Gereja dan Masyarakat yang digelar Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), di Palangkaraya, Kalimatan Tengah, Jumat (10/11/2023).

Ia menjelaskan, pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin sudah menyiapkan landasan dan pedoman arah pembangunan, yakni Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. Konsep pembangunan Indonesia sentris yang dijalankan pemerintahan Jokowi-Amin disebut telah terbukti membawa perubahan fundamental bagi pembangunan nasional.

Selain itu, pembangunan infrastruktur juga masif dilakukan di luar Pulau Jawa. Pembangunan ini mulai dari pembangunan jalan Trans-Papua, Kereta Api Trans Sulawesi, pengembangan kawasan perbatasan, hingga pemindahan ke Ibu Kota Nusantara. ”Ini sederetan bukti nyata bahwa paradigma Indonesia sentris berhasil diwujudkan oleh Presiden Jokowi,” tambah Febry.

NINA SUSILO

Jalan tol IKN segmen KKT Karingau-Simpang Tempadung, Provinsi Kalimantan Timur, sepanjang sekitar 57 km akan mempercepat waktu tempuh jalur Balikpapan-IKN dari dua jam lebih menjadi 50 menit.

KSP sebagai lembaga yang bertugas mengawal isu-isu strategis dan program prioritas Presiden juga terus memastikan pembangunan nasional berjalan dengan baik dan berkualitas. Hal ini sesuai dengan hukum dan prinsip tata kelola yang baik, serta tersampaikan dan berdampak pada masyarakat.

Menjelang Pilpres 2024, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menegaskan bahwa pembangunan juga akan tetap berjalan tanpa terdampak situasi politik. ”Karena saya melihat situasinya tahun 2019, saya merasakan kondisi itu. Saya sekarang berposisi pada posisi yang netral ingin mengawal jalannya pemerintahan itu tetap berjalan secara efektif,” ujar Moeldoko di Gedung Bina Graha Jakarta.