Kepada Presiden, HMI Harapkan Kelancaran Pemilu, Perangkat Desa Jamin Netralitas Aparatur Desa

Name: Kepada Presiden, HMI Harapkan Kelancaran Pemilu, Perangkat Desa Jamin Netralitas Aparatur Desa
Uploaded: 2023-11-08T11:45:43Z
Duration: 20 min 32 s
Description: Saat bertemu Presiden Jokowi, PB HMI mengharapkan kelancaran dan kesuksesan pemilu. Adapun Persatuan Perangkat Desa Indonesia atau PPDI mengklaim aparatur pemerintah akan bersikap netral di tahun politik.

Saat bertemu Presiden Jokowi, PB HMI mengharapkan kelancaran dan kesuksesan pemilu. Adapun Persatuan Perangkat Desa Indonesia atau PPDI mengklaim aparatur pemerintah akan bersikap netral di tahun politik.

Oleh

CYPRIANUS ANTO SAPTOWALYONO

· 3 menit baca

JAKARTA, KOMPAS – Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam dalam pertemuannya dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, menyampaikan harapannya agar perhelatan Pemilihan Umum 2024 dapat berlangsung lancar, sukses, dan damai. Organisasi tersebut pun berkomitmen melaksanakan pesta demokrasi yang damai dan penuh substansi.

”Kami menyampaikan harapan agar pemilu pada tahun 2024 ini bisa berjalan lancar dan sukses, dan tentunya kami juga berkomitmen untuk melaksanakan pemilu damai dan substantif,” ujar Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Indonesia (PB HMI) Raihan Ariatama dalam keterangannya kepada awak media seusai pertemuan dengan Presiden Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/11/2023).

Baca Berita Seputar Pemilu 2024

Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.

Kunjungi Halaman Pemilu

Raihan menuturkan, ada sejumlah hal yang kali ini disampaikan PB HMI kepada Presiden Jokowi. Pertama, PB HMI mengundang secara resmi Presiden Jokowi dan memintanya membuka acara Kongres Ke-32 HMI dan juga Munas Ke-25 Kohati di Kota Pontianak, Kalimantan Barat, pada 24 November 2023.

”Dan, insya Allah beliau bersedia untuk hadir pada kegiatan tersebut,” ujarnya.

Kedua, PB HMI menyampaikan bahwa tahun 2024 Indonesia akan menghadapi pemilu, baik pemilihan presiden maupun pemilihan legislatif. PB HMI pun mengharapkan kelancaran dan kesuksesan pemilu tersebut dapat berlangsung sukses.

Ketiga, PB HMI menyampaikan keprihatinannya terkait perang Israel dan Palestina. ”Kami menyampaikan keprihatinan kami bahwasanya ini bukan sekadar perang, tapi kami menyampaikan ini sudah bentuk kejahatan kemanusiaan. Dan, kami berharap Bapak Presiden tetap terus mengawal situasi ini dan berharap untuk tetap mengawal proses kemerdekaan Palestina sebagai sebuah negara bangsa,” ujarnya.

Kami menyampaikan keprihatinan kami bahwasanya ini bukan sekadar perang, tapi kami menyampaikan ini sudah bentuk kejahatan kemanusiaan. Dan, kami berharap Bapak Presiden tetap terus mengawal situasi ini dan berharap untuk tetap mengawal proses kemerdekaan Palestina sebagai sebuah negara bangsa.

Menurut Raihan, bantuan kemanusiaan juga harus diberikan Pemerintah Indonesia sebagai bentuk komitmen Indonesia. ”(Hal ini) karena, bagaimanapun, Palestina adalah negara yang pertama kali mendukung kemerdekaan Indonesia. Dan, tentu harus kita balas dengan baik pula,” katanya.

Berkaitan dengan isu Palestina dan Israel ini, Raihan menuturkan, Presiden Jokowi menyampaikan akan bertemu lagi dengan negara-negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). ”Dan, insya Allah, Presiden hadir langsung. Dan, beliau ingin, mungkin ditunjuk untuk menjadi perwakilan delegasi untuk melakukan negosiasi dengan Israel ataupun AS nantinya,” katanya.

Adapun sehubungan dengan pemilu, Presiden Jokowi mengharapkan partisipasi PB HMI. ”Berkaitan dengan pemilu, harapannya, Bapak Presiden mengharapkan kita berpartisipasi aktif dan ikut melakukan pemilihan secara langsung nanti,” ujar Raihan.

Perangkat desa

Secara terpisah, Presiden Jokowi pun bertemu Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI). Pada pertemuan tersebut, PPDI menyampaikan pokok-pokok pikiran tentang perubahan Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan beberapa hal yang tidak termaktub dalam revisi UU Desa tersebut.

Pertama, kami menyampaikan tentang perlunya perhatian Presiden terhadap peningkatan kesejahteraan, terutama gaji, tunjangan, termasuk penghasilan purnatugas untuk perangkat desa, BPD, dan kepala desa di seluruh Indonesia, terutama melihat dari masa pengabdian.

”Pertama, kami menyampaikan tentang perlunya perhatian Presiden terhadap peningkatan kesejahteraan, terutama gaji, tunjangan, termasuk penghasilan purnatugas untuk perangkat desa, BPD, dan kepala desa di seluruh Indonesia, terutama melihat dari masa pengabdian,” kata penasihat DPN PPDI dan Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Muhammad Asri Anas.

Kami ini aparatur pemerintah, sehingga kami netral, tentunya. Kami tidak mungkin akan bermain di zona politik, karena kami penyelenggara, termasuk penyelenggara pelayan masyarakat dan sebagainya.

PPDI juga menyampaikan substansi revisi UU Desa, di mana DPN PPDI sudah memasukkan daftar inventaris masalah (DIM) pendamping, salah satunya adalah tentang masa jabatan. “Kedua, kami juga sampaikan substansi revisi UU Desa di mana DPN PPDI sudah memasukkan DIM pendamping salah satunya adalah tentang masa jabatan,” katanya.

Saat ditanya terkait sikap PPDI berkenaan tahun politik, Ketua Umum PPDI Widhi Hartono menuturkan bahwa sebagai aparatur pemerintah, pihaknya bersikap netral. “Kami ini aparatur pemerintah, sehingga kami netral, tentunya. Kami tidak mungkin akan bermain di zona politik, karena kami penyelenggara, termasuk penyelenggara pelayan masyarakat dan sebagainya,” katanya.

Terkait kondusivitas suasana, Widhi memastikan keamanan di desa. ”Desa sangat aman. Kami ini di desa tidak seperti di tempat yang lain. Kami ini tetap rukun meskipun berbeda pilihan, meskipun partai berbeda, tetap kita bertetangga. Karena hari ini atau besok, kita akan saling membantu. Itu di desa,” ujar Widhi.

Editor:

SUHARTONO

presiden jokowi perangkat desa pemilu 2024 berita aktual pb hmi