Menu
Cari
Mobile App
Gerai
Kompaspedia
Event
Institute
Beranda
Polhuk
Pemilu 2024
Ekonomi
Wirausaha
Opini
Artikel Opini
Analisis Ekonomi
Analisis Budaya
Analisis Politik
Kolom
Tajuk Rencana
Surat Pembaca
Humaniora
Dikbud
Iptek
Kesehatan
Dana Kemanusiaan Kompas
Nusantara
Metro
Internasional
Olahraga
Tokoh
Sosok
Wawancara
Figur
Nama & Peristiwa
Gaya Hidup
Kendara
Gawai
Kuliner
Mode
Properti
Riset
Kajian Data
Linimasa
Survei
Investigasi
Tutur Visual
Video
Video Berita
Program
Dokumenter
Lainnya
perangkat desa
Bagikan
Bebas Akses
Pelanggaran Netralitas di Jabar oleh Camat, Kepala Sekolah, Guru, dan Satpol PP
Bawaslu Jawa Barat menyatakan sebanyak tujuh laporan dugaan pelanggaran netralitas ASN yang telah terbukti.
Politik & Hukum
·
Bebas Akses
Bawaslu Diharapkan Lebih Gesit Pantau Serangan Fajar
Sebagai langkah antisipasi terhadap serangan fajar, Bawaslu akan lakukan patroli pengawasan memasuki hari tenang pemilu.
Politik & Hukum
·
Perangkat Desa Jadi Aktor Operasi ”Serangan Fajar”
(Tulisan 8 dari 16) Investigasi ”Kompas” mengungkap peran aparat desa dalam ”serangan fajar” untuk memenangkan caleg.
Investigasi
·
Perangkat Desa Tuntut Jabatan Diperpanjang
Para perangkat desa yang tergabung dalam Apdesi kembali berunjuk rasa di depan Gedung Parlemen RI. Mereka menuntut DPR segera mengesahkan revisi UU Desa.
Fotografi
·
Dukung Prabowo-Gibran, Penyelenggara Silaturahmi Nasional Desa Diadukan ke Bawaslu
Bawaslu Provinsi DKI Jakarta masih menelusuri dugaan pelanggaran netralitas dan aturan kampanye oleh perangkat desa dalam acara Silaturahmi Nasional Desa yang dihadiri cawapres Gibran Rakabuming Raka.
Politik & Hukum
·
Iklan
Kepada Presiden, HMI Harapkan Kelancaran Pemilu, Perangkat Desa Jamin Netralitas Aparatur Desa
Saat bertemu Presiden Jokowi, PB HMI mengharapkan kelancaran dan kesuksesan pemilu. Adapun Persatuan Perangkat Desa Indonesia atau PPDI mengklaim aparatur pemerintah akan bersikap netral di tahun politik.
Politik & Hukum
·
Tiga Pasal Larangan Aparatur Desa Gabung Partai Politik Digugat ke MK
MK diminta membatalkan tiga pasal dalam UU Desa yang mengatur larangan kepala desa, perangkat desa, dan anggota Badan Permusyawaratan Desa menjadi pengurus partai politik.
Politik & Hukum
·
Perangkat Desa Minta DPR Segera Menyelesaikan Revisi UU Desa
peserta aksi yang tergabung kedalam APDESI melakukan aksi di depan gedung DPR. Mereka menuntut masa jabatan kepala desa menjadi sembilan tahun dan dana desa ditetapkan sebesar 10 persen berasal dari APBN.
Fotografi
·
Rawan Dikorupsi, Pengawasan pada Penggunaan Dana Desa Harus Diperkuat
Optimalisasi peran Badan Permusyawaratan Desa atau BPD dinilai dapat menjadi solusi menghindari penyelewengan dana desa. Karena itu, tugas pengawasan BPD harus diperkuat.
Politik & Hukum
·
Puluhan Ribu Perangkat Desa Unjuk Rasa di Depan DPR
Para perangkat desa yang tergabung ke dalam Persatuan Perangkat Desa Seluruh Indonesia melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPR meminta adanya pengakuan yang jelas perangkat desa dengan status ASN.
Fotografi
·
Lihat Lainnya
Baca Berita Seputar Pemilu 2024
Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.
Kunjungi Halaman Pemilu
Iklan
Kantor Redaksi
Menara Kompas Lantai 5, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
Tlp.
+6221 5347 710
+6221 5347 720
+6221 5347 730
+6221 530 2200
Kantor Iklan
Menara Kompas Lantai 2, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
Tlp.
+6221 8062 6699
Produk
ePaper
Kompas.id
Interaktif
Kompas Data
Kompaspedia
Bisnis
Advertorial
Gerai
Event
Klasika
Klasiloka
Iklan
Tentang
Profil Perusahaan
Sejarah
Organisasi
Lainnya
Bantuan
Layanan Pelanggan
Kompas Kring
+6221 2567 6000
Whatsapp
+62812 900 50 800
Email
hotline@kompas.id
Ikuti Harian Kompas di
@hariankompas
@hariankompas
@hariankompas
Harian Kompas
© 2024 PT Kompas Media Nusantara
·
Organisasi
·
Tanya Jawab
·
Hubungi Kami
·
Sidik Gangguan
·
Pedoman Media Siber
·
Syarat & Ketentuan
·
Karier
·
Iklan
·
Berlangganan
·