Ganjar: Anti-KKN Pijakan untuk Indonesia Emas 2045

Tolak KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang sering disuarakan saat Reformasi 1998, kembali digaungkan oleh bakal calon presiden Ganjar Pranowo. Menurut Ganjar, anti-KKN jadi kunci mewujudkan Indonesia Emas 2045.

KOMPAS/ADRYAN YOGA PARAMADWYA

Bakal calon presiden dari PDI-P Ganjar Pranowo (kiri) berfoto bersama pendukungnya di kawasan Blok M, Jakarta Selatan, Senin (23/10/2023).

JAKARTA, KOMPAS — Ganjar Pranowo, bakal calon presiden yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Perindo, dan Partai Hanura, memandang jika ingin menuju Indonesia emas dan Indonesia unggul di 2045, yang utama mesti dilakukan ialah menolak korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Untuk sampai ke sana, diperlukan pendidikan anti-KKN sejak dini dan digitalisasi pemerintahan.

Gagasan itu disampaikan Ganjar dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) 2023 di Pondok Pesantren Minhajurrosyidin, Lubang Buaya, Jakarta Timur, Rabu (8/11/2023). Ganjar melihat kualitas pelayanan publik saat ini masih belum optimal sehingga gagasan anti-KKN perlu menjadi pijakan untuk menuju mimpi besar Indonesia ke depan, yakni Indonesia emas dan unggul.

Belum optimalnya kualitas pelayanan publik ini dapat dilihat dari masih banyaknya calo dalam pengurusan pajak kendaraan bermotor. Kemudian, kualitas pembangunannya juga buruk akibat dibiarkannya perilaku koruptif.

”Pernah inget enggak dulu ada gubernur ngamuk di jembatan timbang? Payah itu. Pernah lihat enggak gubernur ngamuk di Wonogiri karena jalannya itu, cor-corannya, enggak benar? Pernah lihat enggak gubernur nendang (tembok) sekolahan? Kenapa? Kita ingin kualitas kita baik. Untuk rakyat, jangan dikorupsi. Titik,” ujar Ganjar.

Semua kejadian yang disebutkan Ganjar tersebut merupakan kejadian yang dialaminya ketika menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah. Dalam sejumlah sidaknya di lapangan kala itu, ternyata masih didapati sejumlah praktik KKN, seperti pungutan liar, hingga buruknya kualitas bahan bangunan di proyek pemerintah.

Baca juga: Anies Baswedan: RI Lebih Aktif di Kancah Dunia

KOMPAS/P RADITYA MAHENDRA YASA

Jajaran pegawai pemerintah provinsi dan warga menyalami Ganjar Pranowo pada perpisahannya sebagai Gubernur Jawa Tengah di halaman Kantor Gubernur Jateng, Kota Semarang, Jawa Tengah, Selasa (5/9/2023).

Padahal, lanjut Ganjar, jika Indonesia ingin maju, perlu dorongan untuk menuju pemerintahan yang bersih dan taat hukum. Pemerintahan yang bersih ini bisa dilakukan dengan mentransformasikan pemerintahan digital.

Ia menyebut, dengan penerapan transformasi digital tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pernah menghemat anggaran sampai Rp 2,4 triliun. Dari sana, alokasi pendapatan pegawai negeri sipil (PNS) dinaikkan. Jika PNS ingin naik jabatan, mereka juga tidak bisa lagi melakukan praktik jual-beli jabatan. Semua harus melalui serangkaian tes yang transparan.

”Enak, kan. Tetapi tugasmu (PNS) satu, layani masyarakat dengan baik, atau saya ganti kamu. Pemimpin itu memang harus siap menderita, kalau enggak, jangan. Pemimpin, kok,njaluk (minta) dilayani terus. Pemimpin itu harus melayani, bukan dilayani. Kalau kamu mengambil pilihan itu, kamu harus siap itu. Dan ini amanat yang berat,” tegas Ganjar.

Baca juga: ”Dukungan Penuh” Keluarga Jokowi untuk Prabowo-Gibran

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Pasangan bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud MD saat tiba di kantor Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, Kamis (19/10/2023).

Ia juga menekankan, pentingnya ”memoles” birokrasi dengan dua cara. Pertama, mendorong satu data Indonesia sehingga semua data terintegrasi. Kedua, rakyat berhak menilai kabinet. Jika ada menteri yang dinilai tidak bisa bekerja dengan optimal, rakyat berhak mengusulkan agar menteri tersebut diganti.

”Jadi, kabinet dinilai oleh rakyat. Maka ada KPI (key performance indicator) based kabinet yang transparan. Kalau menterinya elek dibiji rakyat e(dinilai jelek oleh rakyatnya), sing evaluasi rakyat e(yang mengevaluasi rakyatnya). Pak Presiden, menteri niki diganti mawon (menteri ini diganti saja). Lah niku, dijak rapat ngantuk, ditakoni ra mudengan, lah ciloko to (lah itu, diajak rapat malah mengantuk, ditanyai tidak mengetahui apa-apa, celakan, kan). Tetapi, kalau ada menteri yang hebat, ini patut diapresiasi,” kata Ganjar.

Menyinergikan program

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) LDII Chriswanto Santoso mengungkapkan, pihaknya sengaja mendatangkan Ganjar untuk mendengarkan secara langsung gagasan besar menuju Indonesia Emas 2045 yang dimiliki Ganjar jika terpilih menjadi presiden. Gagasan tersebut akan disinergikan dengan sejumlah program kerja prioritas LDII, meliputi kebangsaan, keagamaan, pendidikan karakter, dan kesehatan.

”Empat hal ini adalah program kerja prioritas yang menekankan pada pembangunan sumber daya manusia,” ujar Chriswanto.

KOMPAS/MAWAR KUSUMA WULAN

Ketua Umum DPP LDII Chriswanto Santoso memberikan sambutan pada Acara Peresmian Pembukaan Rakernas Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), Jakarta Timur, Selasa (7/11/2023).

Chriswanto berpandangan, mimpi di 2045 itu tidak akan terwujud apabila generasi penerus juga tidak pernah dipersiapkan. Untuk itu, generasi penerus harus dibangun dan disiapkan untuk mengeksekusi gagasan besar yang ada. Selain itu, penting dipikirkan agar kekayaaan Indonesia tidak lagi hanya dinikmati oleh negara asing, tetapi harus dinikmati dan dikelola oleh warga negara sendiri.

Selanjutnya, sebagaimana disampaikan Ganjar, transformasi teknologi digital juga tidak terhindarkan. Apalagi, tantangan disrupsi digital begitu nyata di depan mata.

”Kami menyadari, keinginan baik kami ini tidak akan terwujud dengan baik jika tidak disinergikan dengan kekuatan otoritas. Pak Ganjar ini, kan, calon kekuatan otoritas. Maka perlu kita komunikasikan ke beliau, ini lhomaunya LDII,” ucap Chriswanto.

KOMPAS/MAWAR KUSUMA WULAN

Mobil Presiden Joko Widodo disambut oleh siswa-siswi Pondok Pesantren Minhaajurrosyidin pada Acara Peresmian Pembukaan Rakernas Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), Jakarta Timur, Selasa (7/11/2023).

Di hadapan sekitar 11.000 yang peserta yang hadir, Chriswanto mengajak semua peserta untuk berperan aktif dan ikut menciptakan Pemilu 2024 menjadi pemilu yang damai dan tercipta demokrasi yang benar. Menurut dia, sangat tidak elok apabila agenda lima tahunan ini harus mengalahkan atau merusak tatanan yang sudah ada.

”Kami membina umat sudah sekian puluh tahun, maka kami berharap ini tidak rusak gara-gara agenda lima tahunan di dalam pemilu ini,” ujarnya.