Kaesang Bawa PSI Dukung Kakaknya

PSI mendeklarasikan dukungan untuk bakal capres-cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024.

KOMPAS/EMANUEL EDI SAPUTRA

Partai Solidaritas Indonesia mendeklarasikan dukungan kepada pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024. Deklarasi dilakukan pada Selasa (24/10/2023) malam di Jakarta.

JAKARTA, KOMPAS — Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaesang Pangarep membawa partainya mendukung pasangan bakal calon presiden-wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Gibran yang merupakan kakak dari Kaesang, bersama Prabowo, menurut rencana, akan mendaftar sebagai peserta Pemilihan Presiden 2024 ke Komisi Pemilihan Umum pada Rabu (25/10/2023).

Adapun Presiden Joko Widodo, ayah Gibran dan Kaesang, menyerahkan kritik soal dinasti politik kepada masyarakat.

Kaesang mengumumkan keputusan partainya dalam acara bertajuk Konser Pilpres Santuy: Ojo Rungkad, Selasa malam, di Jakarta.

Prabowo hadir setelah Kaesang mengumumkan keputusan partainya. Hadir pula para pemimpin partai politik (parpol) dalam Koalisi Indonesia Maju, parpol koalisi pengusung Prabowo-Gibran. Adapun Gibran tak terlihat dalam acara itu. Ini kedua kalinya dia tidak hadir saat pengumuman capres-cawapres. Sebelumnya, Gibran juga tak hadir saat Prabowo dan pimpinan Koalisi Indonesia Maju mengumumkan namanya sebagai pendamping Prabowo.

Baca juga : Jokowi Restui, Prabowo Pilih Gibran

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaesang Pangarep (tengah) muncul di panggung di antara penyanyi Mr Jono Joni dalam Konser Pilpres Santuy: Ojo Rungkad yang digelar Partai Solidaritas Indonesia di Djakarta Theater, Jakarta, Selasa (24/10/2023).

”Kami, PSI, siap mendukung Pak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka,” ujar Kaesang.

PSI menjadi partai kesembilan yang masuk dalam Koalisi Indonesia Maju. Delapan partai lainnya adalah Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Bulan Bintang, Partai Gelora, Partai Garuda, dan Partai Prima. Dukungan dari sembilan parpol ini menjadikan pasangan Prabowo-Gibran disokong lebih banyak parpol dibandingkan dua pasangan capres-cawapres lainnya, Ganjar Pranowo-Mahfud MD dan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

Menurut rencana, pasangan Prabowo-Gibran akan didaftarkan ke KPU pada pukul 10.00 hari ini. Untuk kepentingan ini, Gibran telah mengajukan izin tidak masuk kerja selama dua hari, yakni hari ini dan Kamis besok.

Baca juga : Gibran Izin Dua Hari untuk Daftar Pilpres 2024

Dinasti politik

Sementara itu, Prabowo dalam pidatonya menyinggung soal kritik dinasti politik yang ditujukan kepada Gibran. Namun, baginya, dinasti politik hal yang biasa. ”Saya sekarang bersama Gibran, ada yang mengatakan soal dinasti politik. Di politik dan di semua bidang kehidupan, dinasti itu biasa,” ujarnya.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaesang Pangarep (kanan) menyambut bakal calon presiden Prabowo Subianto saat tiba dalam acara Konser Pilpres Santuy: Ojo Rungkad yang digelar Partai Solidaritas Indonesia di Djakarta Theater, Jakarta, Selasa (24/10/2023).

Prabowo mencontohkan dirinya yang merupakan putra Soemitro Djojohadikoesoemo, menteri di era pemerintahan Soekarno dan Soeharto, dan cucu Margono Djojohadikoesoemo, pendiri Bank Negara Indonesia. ”Yang penting apa yang kita buat untuk bangsa,” ujarnya.

Presiden Jokowi pun turut angkat bicara. Ia menyerahkan penilaian tersebut kepada masyarakat.

”Ya, itu, kan, masyarakat yang menilai. Masyarakat yang menilai. Dan dalam pemilihan pun, baik itu pilkada, pemilihan wali kota, pemilihan bupati, pemilihan gubernur, maupun pemilihan presiden, itu semuanya yang memilih rakyat, yang menentukan itu rakyat, yang mencoblos itu juga rakyat. Bukan kita, bukan elite, bukan partai, itulah demokrasi,” tuturnya.

Baca juga : Gibran dan Polemik Dinasti Politik

Selain soal dinasti politik, kekhawatiran muncul bahwa Jokowi akan berpihak kepada Gibran di Pilpres 2024 meski Jokowi sebelumnya sudah menyatakan akan netral. Keberpihakan itu dikhawatirkan akan disertai penggunaan sumber daya negara hingga aparatur negara.

Terkait hal ini, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menjamin tak akan tebang pilih dalam mengawasi pilpres. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja pun meminta dukungan dari masyarakat untuk ikut aktif mengawasi.

KOMPAS

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja

”Bagaimana (pengawasan) terhadap bakal cawapres (Gibran) anak presiden? Pasti Bawaslu akan mengawasi yang bersangkutan. Jangankan anaknya presiden, ketika petahana maju, ada beberapa pengawasan yang dilakukan Bawaslu. Walaupun ada hal-hal yang melekat di petahana, seperti pengamanan. Tetapi, hal lain akan jadi perhatian Bawaslu,” ujar Bagja.

Selain Gibran, sejumlah kontestan yang akan maju di Pilpres 2024 juga berstatus sebagai pejabat di pemerintahan, baik menteri maupun Wakil Ketua DPR. Untuk itu, pengawasan terhadap para pejabat ini tentu akan diperkuat agar tidak melanggar Pasal 283 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Pasal 283 Ayat 1 menyatakan bahwa pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur sipil negara (ASN) lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan terhadap peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye.

Di Ayat 2, larangan sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan, atau pemberian barang kepada aparatur sipil negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

HUMAS KOMISI ASN

Kampanye publik netralitas aparatur sipil negara (ASN) di hari bebas kendaraan bermotor di Jalan MH Thamrin, Jakarta, Minggu (10/3/2019).

”Kami dari awal pada saat sosialisasi sudah mewanti-wanti, misalnya menteri yang punya jejaring ke bawah atau BUMN (badan usaha milik negara), harus hati-hati dalam membuat program, karena itu bisa dimanfaatkan beri keuntungan atau kerugian pada peserta pemilu lain,” kata Bagja.

Ia mengungkapkan, sejauh ini sebenarnya sudah ada beberapa laporan yang diterima Bawaslu dan sudah memasuki tahap penyelidikan terkait pelanggaran Pasal 283. Namun, ia enggan mengungkapkan detail laporan tersebut. ”Beberapa (laporan) yang masuk ke kami, tetapi belum bisa kami sampaikan karena masih dalam penyelidikan. Ada temuan dari kementerian tertentu, tetapi ada yang bisa dicegah juga,” tuturnya.

Terlepas dari itu, Bagja berharap masyarakat dapat aktif melapor ke Bawaslu jika ditemukan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh para peserta pemilu. Menurut dia, keaktifan masyarakat perlu digugah kembali karena sejauh ini laporan yang diterima Bawaslu masih didominasi dari temuan pengawas.

”Jadi, masyarakat perlu diberdayakan untuk melapor ke Bawaslu. Ini menjadi pekerjaan rumah bagi kami,” ucapnya.

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO (TOK)

Gambar wajah dua bakal calon presiden, Ganjar Pranowo (kanan) dan Anies Baswedan, terpasang berdampingan pada baliho di kompleks pertokoan di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Sabtu (29/7/2023).

Sementara itu, Ganjar Pranowo seusai menghadiri acara Investment Summit di Jakarta mengatakan tidak khawatir Presiden akan mengerahkan sumber daya negara untuk memenangkan Gibran. Ia meyakini, Presiden tidak akan melakukan hal tersebut.

Anies Baswedan pun meyakini bahwa Presiden akan netral. ”Presiden akan menjaga agar kewibawaan proses demokrasi kita tetap tinggi dan keren, kan, kalau memang netral,” ujarnya.

Menurut dia, Gibran juga tidak mungkin memanfaatkan pengaruh orangtuanya untuk memenangi kontestasi. Sebab, masyarakat dan semua media akan mengamati proses pilpres ini.

”Semua rakyat nonton, betul gak? Sekarang semua orang jadi reporter. Bagaimana bisa menjaga semua yang sifatnya pelanggaran?” ujarnya.

(ESA/BOW/NCA/INA/WKM/SYA)