Elite Demokrat Kunjungi Hambalang, Ketuk Pintu Koalisi Indonesia Maju
Demokrat sebagai calon anggota koalisi perlu menemui semua anggota koalisi. Kedatangan ke Hambalang juga menjadi bagian dari penghormatan terhadap parpol-parpol yang sudah terlebih dahulu memiliki rumah koalisi.
Oleh
IQBAL BASYARI, WILLY MEDI CHRISTIAN NABABAN
·5 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Setelah keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Partai Demokrat menunjukkan arah untuk bergabung ke Koalisi Indonesia Maju. Demokrat, yang dipimpin oleh Ketua Majelis Tinggi Susilo Bambang Yudhyono, menemui pimpinan parpol anggota KIM untuk mengetuk pintu sebagai calon anggota baru koalisi.
Rombongan Partai Demokrat yang dipimpin Ketua Majelis Tinggi Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono tiba di kediaman Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (17/9/2023). Dalam pertemuan tertutup selama 3,5 jam itu turut hadir Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan, serta pimpinan Partai Bulan Bintang, Partai Garuda, Partai Gelombang Rakyat Indonesia, Partai Solidaritas Indonesia, dan Partai Prima.
Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan, pertemuan di Hambalang merupakan silaturahmi kebangsaan bersama Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono. Sedangkan untuk keputusan resmi Demokrat bergabung dengan koalisi atau kerja sama untuk Pilpres 2024, akan disampaikan secara langsung oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono pada Rapat Pimpinan Nasional Demokrat, Kamis (21/9/2023).
Menurut dia, Demokrat sebagai calon anggota koalisi perlu menemui semua anggota koalisi. Kedatangan ke Hambalang juga menjadi bagian dari penghormatan terhadap parpol-parpol yang sudah terlebih dahulu memiliki rumah koalisi. ”Namanya juga calon anggota atau anggota baru, maka kami ketuk pintu, menghormati parpol lain yang sudah punya rumah terlebih dahulu sebagai bentuk etika politik,” ujarnya.
Dalam menentukan arah koalisi, lanjut Herzaky, Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyusun rekomendasi yang diberikan kepada Majelis Tinggi Partai (MTP) Demokrat yang diketuai Susilo Bambang Yudhoyono. Rekomendasi sudah mengerucut pada satu pilihan gerbong koalisi yang kemudian diputuskan di rapat internal MTP.
Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyebut, Demokrat telah resmi bergabung ke KIM. Ia pun meminta seluruh pengurus dan kader untuk mempererat kerja sama dengan Demokrat sebagai teman seperjuangan, sama seperti parpol lain yang terlebih dahulu menyatakan dukungan kepada Prabowo.
”Dalam pertemuan itu, Demokrat menyampaikan hasil keputusan Majelis Tinggi Partai Demokrat yang menyatakan Demokrat mendukung Pak Prabowo Subianto sebagai calon presiden pada Pilpres 2024,” katanya.
Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno mengatakan, pimpinan parpol KIM sudah menjalin komunikasi dengan Demokrat. Ia pun optimistis Demokrat akan segera mendeklarasikan dukungan untuk bergabung ke parpol pendukung bakal capres Prabowo Subianto. ”Bergabungnya Demokrat akan menjadi tambahan vitamin karena dukungan ke KIM semakin besar,” ucapnya.
Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi menambahkan, salah satu pertimbangan Demokrat bergabung ke KIM adalah rasa nyaman Yudhoyono terhadap sosok Prabowo. Selain itu, Partai Gerindra dan Demokrat juga memiliki sejarah panjang kerja sama karena pernah berkoalisi pada pemilu-pemilu sebelumnya.
Dalam pertemuan tersebut, lanjutnya, para ketum parpol belum membicarakan hal spesifik lainnya, seperti bakal cawapres dan tim pemenangan Prabowo. Namun, semua parpol koalisi merasa senang dengan penambahan kekuatan baru dalam koalisi karena dianggap sebagai tanda baik bahwa koalisi besar akan menang dalam Pilpres 2024.
”Alasannya, tiap-tiap parpol punya basis konstituen sendiri-sendiri. Apabila dikelola dan diorganisasikan dengan baik, maka akan ekuivalen dengan suara pilpres,” tuturnya.
Wakil Ketua Umum Gerindra Budisatrio Djiwandono menyebutkan, Yudhoyono dan Agus dalam pertemuan itu turut menyampaikan beberapa hal mengenai kebangsaan. Kedatangan mereka juga sebagai balasan atas kunjungan Prabowo ke kediaman Yudhoyono di Cikeas, beberapa waktu lalu.
Menurut dia, pertemuan antara Demokrat di kediaman Prabowo juga menjadi pertemuan sahabat-sahabat lama. Sebab, pertemuan itu turut dihadiri tokoh purnawirawan, seperti Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Wiranto dan mantan anggota Wantimpres, Agum Gumelar. ”Banyak rekan lama purnawirawan TNI saling bernostalgia, melepas rindu satu sama lain,” tuturnya.
Terkait belum ada deklarasi resmi bergabungnya Demokrat ke KIM, Budisatrio mengatakan, perlu menunggu deklarasi lebih lanjut dari parpol bersangkutan. Namun, komunikasi politik akan terus dilakukan hingga tahap-tahap selanjutnya. Perihal bakal cawapres dan tim pemenangan pun akan dimusyawarahkan serta diputuskan seusai Demokrat menentukan pilihannya.
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai, kedatangan Yudhoyono sebagai Ketua MTP menunjukkan Demokrat sudah 100 persen bergabung ke KIM. Sebab, sangat jarang Yudhoyono ”turun gunung” sehingga kehadirannya menunjukkan keseriusan Demokrat bergabung ke gerbong koalisi pendukung Prabowo. Terlebih, Yudhoyono juga merupakan Ketua MTP yang menentukan arah koalisi.
”Kalau Pak SBY sudah turun gunung, artinya penjajakan sudah selesai, tinggal menunggu deklarasi,” ujarnya.
Menurut dia, peluang Demokrat bergabung ke KIM hingga berlayarnya bakal capres-cawapres dari KIM sangat besar. Dari sisi sejarah, Demokrat memiliki kerja sama panjang dengan Gerindra sejak dua pemilu terakhir. Sementara dari konstelasi koalisi pilpres, pilihan untuk bergabung ke KIM adalah solusi karena poros koalisi PDI-P tidak menunjukkan respons yang positif. Oleh karena itu, bergabungnya Demokrat ke KIM menjadi satu-satunya pilihan mengingat parpol harus memberikan dukungan ke pilpres.
”Bergabungnya Demokrat mendukung Prabowo seperti cinta lama bersemi kembali, akan ada nostalgia di Pilpres 2014 dan 2019,” katanya.
Peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Wasisto Raharjo Jati, mengatakan, bergabungnya Demokrat ke KIM akan memberikan dampak elektoral bagi Prabowo, khususnya bagi pemilih di wilayah Mataraman di Jatim. Sebab, suara Demokrat di wilayah itu cukup kuat ketimbang parpol lain, seperti PDI-P dan PKB.
Di sisi lain, bergabungnya Demokrat ke KIM juga bisa memperkuat soliditas para purnawirawan TNI karena bersatunya Prabowo dan Yudhoyono. Suara dan pengaruh dari kelompok purnawirawan senior akan lebih terkonsolidasi pada satu kubu.
Sementara itu, setelah mendapatkan dukungan penuh dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden dari Koalisi Perubahan Anies Rasyid Baswedan dan Muhaimin Iskandar mulai menyambangi pendukung dan simpatisan PKS. Mereka meresmikan posko millenial untuk pemenangan Anies-Muhaimin serta mengikuti senam bareng rakyat di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (17/9/2023).
Posko Millenial untuk Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar didirikan oleh Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Bogor. Posko tersebut dibuat untuk memperkuat pemenangan PKS di Kabupaten Bogor yang jumlah pemilih dari generasi millenial dan generasi Z mencapai sekitar 2 juta orang dari jumlah pemilih sekitar 3,8 juta orang.
”Setelah posko ini diresmikan, kami bergerak untuk memenangkan Anies dan Muhaimin," kata Ketua DPD PKS Kabupaten Bogor Dedi Azora.
Sementara di hadapan ribuan kader dan simpatisan PKS yang berkumpul di Stadion Pakansari, Anies menekankan bahwa makna perubahan tidak sekadar mengganti nama presiden dan wakil presiden, tetapi mengubah kondisi sekarang agar tidak berkelanjutan. Harga-harga bahan pokok dan biaya pendidikan yang mahal, serta layanan kesehatan yang sulit harus dimudahkan. Sulitnya mencari lapangan kerja, terutama bagi generasi muda yang lulus sekolah dan kuliah juga harus diubah.
”Perubahan bukan soal ganti nama, tetapi soal kondisi rumah tangga yang lebih baik, kita ingin harga murah, pendidikan murah, kesehatan murah,” kata Anies.
Muhaimin menambahkan, sebuah bangsa tidak akan berubah kalau tidak mengubah nasibnya sendiri. Oleh karena itu, perubahan harus direbut agar bisa menghadirkan perubahan untuk Indonesia yang adil dan makmur, maju, serta terus membawa kedamaian dunia. Maka, jika ingin perubahan, Anies-Muhaimin harus menang di 2024.
”Saya sangat bangga seluruh warga menyambut di mana-mana. Sejak deklarasi tanggal 2 September, tidak pernah berhenti sambutan warga masyarakat. Ini artinya bangsa ini ingin perubahan yang lebih baik,” tuturnya.