Megawati Soekarnoputri mengingatkan, pemimpin di lingkup pemerintahan harus selalu bersatu membangun bangsa dan negara, yang sejalan dengan cita-cita pendiri bangsa dan mengamalkan Pancasila dengan penuh penghayatan.
JAKARTA, KOMPAS — Presiden Ke-5 Republik Indonesia yang juga Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi PancasilaMegawati Soekarnoputri mengingatkan semua pihak untuk memaknai nilai-nilai Pancasila dan mengaktualisasikannya dengan tindakan gotong royong. Sikap egosentris yang selama ini berada di lingkungan pemerintahan harus dihilangkan. Untuk membangun bangsa dan negara dibutuhkan kerja sama semua pihak.
Hal tersebut disampaikan Megawati saat memberikan pembinaan ideologi Pancasila kepada para menteri dan pejabat tinggi dalam Program Eksekutif Nasional (PIP-PEN) Tahun 2023 di Museum Arsip Nasional RI (ANRI), Jakarta, Selasa (12/9/2023). Kegiatan ini merupakan program Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang mengangkat topik manifestasi dari aktualisasi Trisakti Bung Karno, yakni berdaulat di bidang politik, berdikari atau mandiri di bidang ekonomi, serta berkepribadian dalam bidang kebudayaan.
”Kalian itu ya jadi pemimpin di tempatnya masing-masing, bekerja sama dengan yang lainnya. Sekarang egosentris itu berjalan lho ke mana-mana. Padahal, kementerian itu seharusnya bersatu padu untuk membangun bangsa dan negara,” kata Megawati dalam keterangan resmi yang diterima Kompas, Rabu (13/9/2023).
Megawati mengingatkan, pemimpin di lingkup pemerintahan harus selalu bersatu membangun bangsa dan negara, yang sejalan dengan cita-cita pendiri bangsa dan mengamalkan Pancasila dengan penuh penghayatan. Namun, kenyataannya berbanding terbalik karena pemimpin kerap mendahulukan ego masing-masing.
”Ya, saya cuma bisa ngomong begini. Kalian yang menentukan arah jalan Indonesia ke mana. Karena saya yakin, saya yakin sesuai dengan apa yang ditulis oleh Bung Karno,” ujar Megawati.
Untuk itu, Megawati mengajak agar Pancasila lebih digaungkan, dimaknai dan dijalankan oleh para generasi penerus. Sebab, Pancasila adalah dasar kekokohan bangsa Indonesia dalam mencapai cita-cita.
”Kita yang sebenarnya punya Pancasila tidak menghargai Pancasila itu sendiri. Padahal, luar negeri mendambakan seperti apa yang diomongkan Bung Karno di To Build The World A New. Coba, enggak malu kalian, setelah dimerdekakan oleh para pejuang yang berani mati. Lihat di Taman Makam Pahlawan. Ada nisan yang tidak bernama. Bagi dia adalah Indonesia merdeka. Tidak malukah kalian sudah dimerdekakan oleh mereka juga,” ujar Megawati.
Para menteri dan pemimpin lembaga harus bekerja keras demi bangsa dan negara. Megawati yakin, Indonesia mampu jadi negara maju dengan penerapan Pancasila sebagai ideologi yang menjaga perdamaian dan kesejahteraan masyarakat.
Megawati juga menegaskan, para menteri dan pejabat tinggi agar menjadi pemimpin yang benar dan bersih, serta selalu ingat dan memaknai sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Selain itu, jika perlu datang ke kepala desa, silakan datang dan temui masyarakat. ”Ke depan ini, saya minta kepada kalian. Berhenti yang namanya korupsi karena itu buang uang negara. Kedua, jual jabatan,” ujarnya.
Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi, Rabu (13/9/2023), di Jakarta, menjelaskan, Pembinaan Ideologi Pancasila melalui Program Eksekutif Nasional (PIP-PEN) berlangsung di Gedung Arsip Nasional Gajah Mada selama 2 hari, 12-13 September 2023. Peserta program ini mencapai 186 orang yang terdiri dari para menteri dan kepala lembaga, pejabat pimpinan tinggi berbagai kementerian/lembaga, sekretaris daerah 38 provinsi, perwakilan rektor perguruan tinggi negeri, dan perwakilan partai politik.
Selain pidato kunci oleh Ketua Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarnoputri, acara ini juga diisi dengan penyerahan sertifikat Memory of the World (MoW) 2023 atas penetapan Arsip Pidato Sukarno di PBB: To Build The World a New 1960 dan Arsip KTT GNB I 1961 dari Kepala ANRI kepada Megawati Soekarnoputri. Diresmikan pula Pusat Studi Arsip Presiden Pertama RI Ir Sukarno oleh Megawati.
Kegiatan ini untuk menegakkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Dengan demikian, Pancasila bisa menjadi ideologi yang hidup dan ideologi yang bekerja dalam berbagai sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Diklat PIP diselenggarakan BPIP bersama Lembaga Administrasi Negara (LAN). Sasarannya aparatur negara, baik TNI, Polri, maupun ASN, termasuk organisasi sosial politik dan komponen masyarakat lainnya. Secara khusus, disiapkan pula Pendidikan Eksekutif Nasional untuk para menteri, pejabat setingkat menteri, serta pejabat pimpinan tinggi.
Harapannya, kesamaan pandangan terhadap visi, misi, dan strategi kebijakan nasional terbangun. Karakter pimpinan tinggi yang berjiwa Pancasila juga diharap membangun gotong royong nasional.
Diklat ini semestinya menghasilkan keluaran berupa rencana aksi dalam bentuk program dan kegiatan dari setiap peserta. Program dan kegiatan ini mengacu pada beberapa isu, seperti etika politik Pancasila dalam rangka persiapan Pemilu 2024, pengembangan nasionalisme ekonomi berbasis Pancasila, dan desain besar pendidikan kebangsaan berkarakter Pancasila.
Secara terpisah, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Anas menuturkan, ada sejumlah hal yang disampaikan pada acara pembinaan ideologi Pancasila oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang digelar di Museum ANRI, Jakarta, Selasa (12/9/2023). ”Jadi, kan, semua kementerian lembaga—beberapa—kan, diundang terkait bagaimana ke depan ini program-program di BPIP bisa didorong di seluruh kementerian lembaga,” ujar Azwar ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu sore.
Ketika ditanya apakah pada acara tersebut ada arahan dari Ketua Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarnoputri, yakni agar para pejabat jangan korupsi dan mau terjun ke bawah, Azwar mengiyakannya. ”Oh, kalau kemarin iya (disampaikan), supaya salah satunya selalu ingat Pancasila,” ujarnya.
Selain itu, Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang juga Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Nasional Zudan Arif Fakrulloh menambahkan, antisipasi kemungkinan ASN terpengaruh ekstremisme yang mengarah pada fanatisme beragama terus dilakukan. Saat bertemu ASN, misalnya, Zudan akan berbicara mengenai harmoni berbangsa, penguatan persatuan serta kinerja.
”ASN harus terus berada di orbitnya agar bisa harmonis satu dengan yang lain. Orbit ASN itu Pancasila, UUD 1945, dan Panca Prasetya Korpri. Kalau lepas dari orbit, bisa cari kerja di tempat lain,” ujarnya.